Solo (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kota Surakarta hingga saat ini sedang mencari format lain pengganti penyaluran paket sembako yang dinilai tidak tepat sasaran.
"Kalau untuk paket sembako dari Dinas Perdagangan tahun ini tidak mengadakan, awalnya dialihkan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, tetapi ternyata juga tidak mengadakan," kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Subagiyo pada Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Soloraya di Kantor BI Surakarta, Rabu.
Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang mencari format lain yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan.
"Yang pasti harus selaras dengan peraturan yang ada, tepat sasaran, dan pembakuan. Kalau biasanya kan Disdag paling tidak mengeluarkan 5.000 paket sembako, kali ini tidak," katanya.
Ia mengakui terkait hal itu ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar kegiatan tersebut dicoret karena pasar murah dalam bentuk penyaluran paket sembako sasarannya harus jelas, tepat sasaran yaitu warga miskin yang sesuai dengan ketetapan pemerintah.
"Selain itu juga harus ada permintaan, ini yang sulit. BPK mempertanyakan operasi pasar dalam bentuk paket sembako murah yang selama ini dilakukan, sasarannya itu siapa," katanya.
Senada, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Karsino berharap agar forum TPID bisa mempertanyakan konsistensi dari rekomendasi BPK tersebut karena khusus di wilayah Soloraya hanya Kota Solo dan Kabupaten Boyolali yang mendapatkan rekomendasi tersebut.
"Padahal di daerah lain masih bisa mengadakan program operasi pasar dan pasar murah," katanya.
Ia berharap jika harus ada format lain, agar segera diterapkan mengingat kegiatan tersebut cukup efektif untuk mengendalikan harga komoditas menjelang Lebaran.
"Kalau untuk paket sembako dari Dinas Perdagangan tahun ini tidak mengadakan, awalnya dialihkan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, tetapi ternyata juga tidak mengadakan," kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Subagiyo pada Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Soloraya di Kantor BI Surakarta, Rabu.
Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang mencari format lain yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan.
"Yang pasti harus selaras dengan peraturan yang ada, tepat sasaran, dan pembakuan. Kalau biasanya kan Disdag paling tidak mengeluarkan 5.000 paket sembako, kali ini tidak," katanya.
Ia mengakui terkait hal itu ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar kegiatan tersebut dicoret karena pasar murah dalam bentuk penyaluran paket sembako sasarannya harus jelas, tepat sasaran yaitu warga miskin yang sesuai dengan ketetapan pemerintah.
"Selain itu juga harus ada permintaan, ini yang sulit. BPK mempertanyakan operasi pasar dalam bentuk paket sembako murah yang selama ini dilakukan, sasarannya itu siapa," katanya.
Senada, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Karsino berharap agar forum TPID bisa mempertanyakan konsistensi dari rekomendasi BPK tersebut karena khusus di wilayah Soloraya hanya Kota Solo dan Kabupaten Boyolali yang mendapatkan rekomendasi tersebut.
"Padahal di daerah lain masih bisa mengadakan program operasi pasar dan pasar murah," katanya.
Ia berharap jika harus ada format lain, agar segera diterapkan mengingat kegiatan tersebut cukup efektif untuk mengendalikan harga komoditas menjelang Lebaran.