Boyolali (Antaranews Jateng) - PD BPR BKK Boyolali menjadi pelopor penggunaan elpiji nonsubsidi atau tabung 5,5 kg dalam menindaklanjuti Peratusan Menteri ESDM No.26/2009 tentang Elpiji.
"Selain itu, aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai badan usaha pemerintah di Boyolali yang memiliki penghasilan lebih dari Rp1,5 juta diimbau untuk menggunakan elpiji nonsubsidi," kata Direktur Utama PD BPR BKK Boyolali, Kuwat Wiyono, di sela acara PD BPR BKK Boyolali Pelopor Penggunaan Elpiji nonsubsidi, di Boyolali, Rabu.
Menurut Kuwat Wiyono, pihaknya mewajibkan seluruh karyawannya sebanyak 184 orang yang tersebar di kantor cabang di 19 kecamatan di Boyolali untuk tidak menggunakan gas bersubsidi atau ukuran 3 kg.
Bahkan, Pertamina juga terus melakukan sosialisasi kepada ASN dan lembaga pemerintah lainnya dalam proses peralihan dengan menukar tabung gas 3 kg dengan tabung gas 5,5 kg.
Menurut Kuwat Wiyono, karyawan BPR BKK Boyolali menjadi contoh profil masyarakat yang tidak semestinya memanfaatkan elpiji bersubsidi. Pihaknya juga membantu Pertamina dalam distribusi melalui kredit khusus untuk tabung gas guna memudahkan mitra kerjanya.
Sales Eksekutif Elpiji Rayon V Pertamina Solo Raya, Adeka Sangtraga Hitapriya, mengatakan Pemkab Boyolali melalui Sekretaris Daerah sudah mengeluarkan Surat Edaran agar seluruh ASN beralih menggunakan elpiji nonsubsidi.
Selain itu, kata Adeka pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh ASN di 19 kecamatan di Boyolali agar mereka mulai beralih dari tabung subsidi menjadi nonsubsidi.
"Kami menawarkan promo, yakni dua tabung kosong gas 3 kg ditukar satu tabung 5,5 kg warna pink kondisi siap pakai, dan hanya menambah uang Rp15 ribu per tabung atau lebih murah dibanding harga normal sebesar Rp65 ribu," katanya.
Menurut Adeka, pihaknya untuk wilayah Boyolali telah menyiapkan sementara sebanyak 1.000 tabung elpiji nonsubsidi atau isi 5,5 kg dalam tahap sosialisasi ini. Dan realisasinya yang mampu diserap masyarakat sudah sekitar 600 ribu tabung.
"Kami sebagai saksi BPR BKK Boyolali memang baru pertama kali di kalangan perbankan. Kami berharap BPR BKK ini, menjadi pelapor penggunakan elpiji nonsubsidi," kata Adeka.
Selain itu, Adeka berharap seluruh ASN sebagai aparatur negara dapat menjadi contoh kepada masyarakat lain untuk memanfaatkan elpiji sesuai peruntukannya. Elpiji subsidi sebenarnya hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin dengan penghasilan di bawah Rp1,5 juta per bulan.
Menurut Kabag Perekonomian Sekda Boyolali, Binasih Setyono, pihaknya melalui Surat Edaran penggunaan elpiji tersebut berlaku kepada seluruh ASN di Boyolali yang jumlahnya mencapai 11.000 orang, dan pegawai BUMD. Penerapan program penggunaan elpiji nonsubsidi kepada ASN sedang berjalan dan segera dilakukan evaluasi.
"Selain itu, aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai badan usaha pemerintah di Boyolali yang memiliki penghasilan lebih dari Rp1,5 juta diimbau untuk menggunakan elpiji nonsubsidi," kata Direktur Utama PD BPR BKK Boyolali, Kuwat Wiyono, di sela acara PD BPR BKK Boyolali Pelopor Penggunaan Elpiji nonsubsidi, di Boyolali, Rabu.
Menurut Kuwat Wiyono, pihaknya mewajibkan seluruh karyawannya sebanyak 184 orang yang tersebar di kantor cabang di 19 kecamatan di Boyolali untuk tidak menggunakan gas bersubsidi atau ukuran 3 kg.
Bahkan, Pertamina juga terus melakukan sosialisasi kepada ASN dan lembaga pemerintah lainnya dalam proses peralihan dengan menukar tabung gas 3 kg dengan tabung gas 5,5 kg.
Menurut Kuwat Wiyono, karyawan BPR BKK Boyolali menjadi contoh profil masyarakat yang tidak semestinya memanfaatkan elpiji bersubsidi. Pihaknya juga membantu Pertamina dalam distribusi melalui kredit khusus untuk tabung gas guna memudahkan mitra kerjanya.
Sales Eksekutif Elpiji Rayon V Pertamina Solo Raya, Adeka Sangtraga Hitapriya, mengatakan Pemkab Boyolali melalui Sekretaris Daerah sudah mengeluarkan Surat Edaran agar seluruh ASN beralih menggunakan elpiji nonsubsidi.
Selain itu, kata Adeka pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh ASN di 19 kecamatan di Boyolali agar mereka mulai beralih dari tabung subsidi menjadi nonsubsidi.
"Kami menawarkan promo, yakni dua tabung kosong gas 3 kg ditukar satu tabung 5,5 kg warna pink kondisi siap pakai, dan hanya menambah uang Rp15 ribu per tabung atau lebih murah dibanding harga normal sebesar Rp65 ribu," katanya.
Menurut Adeka, pihaknya untuk wilayah Boyolali telah menyiapkan sementara sebanyak 1.000 tabung elpiji nonsubsidi atau isi 5,5 kg dalam tahap sosialisasi ini. Dan realisasinya yang mampu diserap masyarakat sudah sekitar 600 ribu tabung.
"Kami sebagai saksi BPR BKK Boyolali memang baru pertama kali di kalangan perbankan. Kami berharap BPR BKK ini, menjadi pelapor penggunakan elpiji nonsubsidi," kata Adeka.
Selain itu, Adeka berharap seluruh ASN sebagai aparatur negara dapat menjadi contoh kepada masyarakat lain untuk memanfaatkan elpiji sesuai peruntukannya. Elpiji subsidi sebenarnya hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin dengan penghasilan di bawah Rp1,5 juta per bulan.
Menurut Kabag Perekonomian Sekda Boyolali, Binasih Setyono, pihaknya melalui Surat Edaran penggunaan elpiji tersebut berlaku kepada seluruh ASN di Boyolali yang jumlahnya mencapai 11.000 orang, dan pegawai BUMD. Penerapan program penggunaan elpiji nonsubsidi kepada ASN sedang berjalan dan segera dilakukan evaluasi.