Semarang (Antaranews Jateng) - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah meminta pendataan aset milik pemerintah provinsi setempat segera diselesaikan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah.
"Masalah aset ini selama bertahun-tahun menjadi tunggakan, saya ingin tahun ini bisa dituntaskan dengan membangun sistem informasi manajemen aset berbasis teknologi informasi sehingga data apa saja tentang aset yang dimiliki, tercatat dengan baik, transparan dan akuntabel," kata Ketua DPRD Provinsi Jateng Rukma Setyabudi di Semarang, Senin.
Ia menjelaskan bahwa aset atau barang daerah merupakan sumber daya ekonomi strategis bagi pemerintah daerah yang harus dikelola dengan baik dan profesional. Salah satu kunci untuk mengetahui potensi aset maupun utuh serta berkurangnya aset adalah tersedianya data atau inventarisasi aset yang baik.
Politikus PDI Perjuangan itu mempertanyakan tiadanya data aset keseluruhan yang dimiliki Pemprov Jateng sehingga tidak memungkinkan untuk menghitung atau sekadar memprediksi potensi aset, jika jumlah dan jenis asetnya tidak diketahui.
"Bagaimana bicara potensi aset kita tahun ini berapa?jika tidak ada data asetnya berapa, berupa apa saja (tanah dan bangunan), dimana saja. Ini yang saya katakan tunggakan kita bersama," ujarnya.
Sekretaris Komisi C DPRD Jateng Tety Indarti mencontohkan, di Kabupaten Pekalongan, Karanganyar dan beberapa daerah lain ada aset Pemprov Jateng yang dipinjam pakai oleh pihak ketiga tetapi tidak jelas sampai kapan.
"Bahkan ada aset yang saat ini sudah menjadi ruko milik perorangan, seperti di Jalan Fatmawati Semarang, atau yang terkena proyek jalan tol namun uang penggantinya tidak dibelikan lahan lagi, dan masih banyak lagi," katanya.
Menurut dia, masalah yang perlu dituntaskan, baik di sektor hulu maupun hilirnya, terutama yang bermuara peningkatan pendapatan asli daerah non pajak. Pihaknya pun merekomendasikan dibentuknya biro atau badan yang mengurusi aset sendiri, serta terpisah dari yang mengurusi keuangan.
"Hal itu supaya kedepan aset Pemprov Jateng yang bergerak maupun tidak bergerak, itu harta kekayaan, ada yang mengurusi dan fokus, profesional, transparan serta akuntabel," ujarnya.
"Masalah aset ini selama bertahun-tahun menjadi tunggakan, saya ingin tahun ini bisa dituntaskan dengan membangun sistem informasi manajemen aset berbasis teknologi informasi sehingga data apa saja tentang aset yang dimiliki, tercatat dengan baik, transparan dan akuntabel," kata Ketua DPRD Provinsi Jateng Rukma Setyabudi di Semarang, Senin.
Ia menjelaskan bahwa aset atau barang daerah merupakan sumber daya ekonomi strategis bagi pemerintah daerah yang harus dikelola dengan baik dan profesional. Salah satu kunci untuk mengetahui potensi aset maupun utuh serta berkurangnya aset adalah tersedianya data atau inventarisasi aset yang baik.
Politikus PDI Perjuangan itu mempertanyakan tiadanya data aset keseluruhan yang dimiliki Pemprov Jateng sehingga tidak memungkinkan untuk menghitung atau sekadar memprediksi potensi aset, jika jumlah dan jenis asetnya tidak diketahui.
"Bagaimana bicara potensi aset kita tahun ini berapa?jika tidak ada data asetnya berapa, berupa apa saja (tanah dan bangunan), dimana saja. Ini yang saya katakan tunggakan kita bersama," ujarnya.
Sekretaris Komisi C DPRD Jateng Tety Indarti mencontohkan, di Kabupaten Pekalongan, Karanganyar dan beberapa daerah lain ada aset Pemprov Jateng yang dipinjam pakai oleh pihak ketiga tetapi tidak jelas sampai kapan.
"Bahkan ada aset yang saat ini sudah menjadi ruko milik perorangan, seperti di Jalan Fatmawati Semarang, atau yang terkena proyek jalan tol namun uang penggantinya tidak dibelikan lahan lagi, dan masih banyak lagi," katanya.
Menurut dia, masalah yang perlu dituntaskan, baik di sektor hulu maupun hilirnya, terutama yang bermuara peningkatan pendapatan asli daerah non pajak. Pihaknya pun merekomendasikan dibentuknya biro atau badan yang mengurusi aset sendiri, serta terpisah dari yang mengurusi keuangan.
"Hal itu supaya kedepan aset Pemprov Jateng yang bergerak maupun tidak bergerak, itu harta kekayaan, ada yang mengurusi dan fokus, profesional, transparan serta akuntabel," ujarnya.