Semarang (Antaranews Jateng) - Ekonom Universitas Diponegoro Semarang FX Sugiyanto menilai upaya pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok efektif untuk menekan laju inflasi di Jawa Tengah.
"Pada Maret lalu kan Jateng mengalami deflasi 0,004 persen setelah Januari-Februari 2018 mengalami inflasi. Dari sisi suplai, distribusi barang lancar, kegagalan panen tidak terjadi," katanya di Semarang, Rabu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, inflasi tinggi terjadi pada Januari 2018 sebesar 0,88 persen, kemudian Februari 2018 tercatat inflasi 0,36 persen, dan Maret lalu deflasi 0,004 persen.
Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Undip itu, upaya pemerintah menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok melalui operasi pasar, dan sebagainya itu menjaga ketersediaan stok yang cukup.
Untuk inflasi yang masih terjadi di tiga daerah, yakni Semarang, Solo, dan Kudus pada Maret 2018, ia menilainya masih wajar karena ketiganya merupakan kota besar dengan dinamika kebutuhan masyarakat.
"Informasi mengenai harga berbagai barang kebutuhan pokok sekarang kan juga lancar, selain transparan. Misalnya, dengan aplikasi SiHati hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Jateng dengan Bank Indonesia," katanya.
Artinya, kata dia, informasi mengenai perkembangan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah bisa secepatnya didapatkan sehingga bisa mempercepat langkah pemerintah untuk mengantisipasi.
"Kan bisa diketahui informasinya, mana daerah yang mengalami kekurangan pasokan, mana yang kelebihan. Yang kekurangan bisa di-`delivery` secara lebih cepat. Dari sisi masyarakat juga tidak terjadi gejolak kebutuhan," katanya.
Akan tetapi, Sugiyanto mengingatkan menjelang bulan Ramadhan membuat kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan meningkat sehingga pemerintah harus tetap berkesinambungan menjaga ketersediaan barang.
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Daerah Pemilihan Jateng I Juliari P Batubara menyebutkan target inflasi secara nasional selama satu tahun dipatok sebesar 3,5 persen.
"Setiap bulan harus dipantau lajunya bagaimana, termasuk Jateng. Kalau terjadi inflasi bisa dilihat dari konsumsi kota itu sendiri bagaimana? Yang penting besarannya harus dilihat, berapa persen?," katanya.
Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi industri, perdagangan, dan koperasi itu juga beberapa kali menyelenggarakan operasi pasar di Jateng untuk membantu pemerintah daerah menekan laju inflasi.
Dengan terjadinya deflasi di Jateng pada Maret 2018, politikus PDI Perjuangan itu mengapresiasi karena upaya pemerintah untuk menekan harga dengan berbagai langkah terbukti berhasil dan efektif.
"Yang jelas, harus terus dipantau stok barang di pasaran, apakah masih aman atau tidak. Kalau tidak aman, segera ditelusuri," kata Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan tersebut.
"Pada Maret lalu kan Jateng mengalami deflasi 0,004 persen setelah Januari-Februari 2018 mengalami inflasi. Dari sisi suplai, distribusi barang lancar, kegagalan panen tidak terjadi," katanya di Semarang, Rabu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, inflasi tinggi terjadi pada Januari 2018 sebesar 0,88 persen, kemudian Februari 2018 tercatat inflasi 0,36 persen, dan Maret lalu deflasi 0,004 persen.
Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Undip itu, upaya pemerintah menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok melalui operasi pasar, dan sebagainya itu menjaga ketersediaan stok yang cukup.
Untuk inflasi yang masih terjadi di tiga daerah, yakni Semarang, Solo, dan Kudus pada Maret 2018, ia menilainya masih wajar karena ketiganya merupakan kota besar dengan dinamika kebutuhan masyarakat.
"Informasi mengenai harga berbagai barang kebutuhan pokok sekarang kan juga lancar, selain transparan. Misalnya, dengan aplikasi SiHati hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Jateng dengan Bank Indonesia," katanya.
Artinya, kata dia, informasi mengenai perkembangan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah bisa secepatnya didapatkan sehingga bisa mempercepat langkah pemerintah untuk mengantisipasi.
"Kan bisa diketahui informasinya, mana daerah yang mengalami kekurangan pasokan, mana yang kelebihan. Yang kekurangan bisa di-`delivery` secara lebih cepat. Dari sisi masyarakat juga tidak terjadi gejolak kebutuhan," katanya.
Akan tetapi, Sugiyanto mengingatkan menjelang bulan Ramadhan membuat kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan meningkat sehingga pemerintah harus tetap berkesinambungan menjaga ketersediaan barang.
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Daerah Pemilihan Jateng I Juliari P Batubara menyebutkan target inflasi secara nasional selama satu tahun dipatok sebesar 3,5 persen.
"Setiap bulan harus dipantau lajunya bagaimana, termasuk Jateng. Kalau terjadi inflasi bisa dilihat dari konsumsi kota itu sendiri bagaimana? Yang penting besarannya harus dilihat, berapa persen?," katanya.
Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi industri, perdagangan, dan koperasi itu juga beberapa kali menyelenggarakan operasi pasar di Jateng untuk membantu pemerintah daerah menekan laju inflasi.
Dengan terjadinya deflasi di Jateng pada Maret 2018, politikus PDI Perjuangan itu mengapresiasi karena upaya pemerintah untuk menekan harga dengan berbagai langkah terbukti berhasil dan efektif.
"Yang jelas, harus terus dipantau stok barang di pasaran, apakah masih aman atau tidak. Kalau tidak aman, segera ditelusuri," kata Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan tersebut.