Semarang (Antaranews Jateng) - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengingatkan kemajuan ekonomi, termasuk di wilayah tersebut sangat dipengaruhi oleh terjaganya kondusivitas wilayah.
"Kondusivitas wilayah sangat diperlukan dalam percepatan pembangunan, termasuk menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2018," katanya di Semarang, Kamis.
Hal itu diungkapkan Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, usai rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) bersama "stakeholder" menjelang Pilgub Jateng 2018 dan Pemilu Legislatif 2019.
Hendi mempersilakan masyarakat untuk mendukung siapapun figur pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilgub Jateng, tetapi harus tetap saling menghormati satu sama lain.
"Silakan mendukung figur pasangan calon gubernur. Hanya saja, apapun hasilnya nanti semua mesti mendukung dan tidak saling bermusuhan," kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
Apalagi, kata dia, selama ini Kota Semarang memiliki statistik pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dengan turunnya angka kemiskinan sekarang ini menjadi di bawah lima persen.
"Menurut data BPS, angka kemiskinan di Kota Semarang pada 2012 masih di atas lima persen, yakni 5,13 persen. Namun, hari ini mampu ditekan di bawah lima persen, tepatnya 4,62 persen," katanya.
Untuk itulah, orang nomor satu di Kota Semarang itu meminta semua unsur masyarakat mengedepankan sikap toleransi dalam menghadapi Pilgub Jateng 2018 yang rentan terhadap konflik sosial.
Hendi menganggap imbauan tersebut perlu disampaikan karena tingkat konflik sosial di Jateng masih relatif tinggi, yakni sebanyak 14 kasus yang terjadi di Jateng sepanjang 2017.
"Meski masih lebih rendah ketimbang Jawa Barat dengan 29 kasus dan Jakarta dengan 26 kasus. Namun, lebih tinggi dari Jawa Timur sebanyak 12 kasus dan Banten dengan 10 kasus," katanya.
Persaingan dalam pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, lanjut dia, hanya terjadi dalam ajang pilgub, namun setelah itu semua elemen mesti bersama-sama membangun daerahnya.
"Salah satu contohnya, sekarang ini antara eksekutif dan legislatif di Kota Semarang bahu-membahu melaksanakan percepatan pembangunan meski berbeda-beda partai politik," katanya.
"Kondusivitas wilayah sangat diperlukan dalam percepatan pembangunan, termasuk menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2018," katanya di Semarang, Kamis.
Hal itu diungkapkan Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, usai rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) bersama "stakeholder" menjelang Pilgub Jateng 2018 dan Pemilu Legislatif 2019.
Hendi mempersilakan masyarakat untuk mendukung siapapun figur pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilgub Jateng, tetapi harus tetap saling menghormati satu sama lain.
"Silakan mendukung figur pasangan calon gubernur. Hanya saja, apapun hasilnya nanti semua mesti mendukung dan tidak saling bermusuhan," kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
Apalagi, kata dia, selama ini Kota Semarang memiliki statistik pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dengan turunnya angka kemiskinan sekarang ini menjadi di bawah lima persen.
"Menurut data BPS, angka kemiskinan di Kota Semarang pada 2012 masih di atas lima persen, yakni 5,13 persen. Namun, hari ini mampu ditekan di bawah lima persen, tepatnya 4,62 persen," katanya.
Untuk itulah, orang nomor satu di Kota Semarang itu meminta semua unsur masyarakat mengedepankan sikap toleransi dalam menghadapi Pilgub Jateng 2018 yang rentan terhadap konflik sosial.
Hendi menganggap imbauan tersebut perlu disampaikan karena tingkat konflik sosial di Jateng masih relatif tinggi, yakni sebanyak 14 kasus yang terjadi di Jateng sepanjang 2017.
"Meski masih lebih rendah ketimbang Jawa Barat dengan 29 kasus dan Jakarta dengan 26 kasus. Namun, lebih tinggi dari Jawa Timur sebanyak 12 kasus dan Banten dengan 10 kasus," katanya.
Persaingan dalam pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, lanjut dia, hanya terjadi dalam ajang pilgub, namun setelah itu semua elemen mesti bersama-sama membangun daerahnya.
"Salah satu contohnya, sekarang ini antara eksekutif dan legislatif di Kota Semarang bahu-membahu melaksanakan percepatan pembangunan meski berbeda-beda partai politik," katanya.