Semarang (Antaranews Jateng) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta operator transportasi "online" menertibkan armada dari luar daerah yang beroperasi di wilayah Semarang.
"Kami lebih menekankan peran dari operator, baik taksi maupun ojek `online` untuk menertibkan anggotanya dalam beroperasi," kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di Semarang, Selasa.
Politikus PDI Perjuangan itu mengakui menjamurnya taksi dan ojek "online" menjadi salah satu penyebab kemacetan yang semakin parah di Semarang, apalagi ada armada yang berasal dari luar Semarang.
Menurut dia, Semarang sebagai kota besar memang menjadi sasaran operasi transportasi "online" yang tidak hanya berasal dari Kota Atlas, melainkan juga daerah-daerah penyangga di sekitarnya.
"Dari operator sebenarnya kan bisa memverifikasi. Mana kendaraan yang dari luar Semarang, ya, tidak boleh beroperasi di Semarang. Operator harus membantu Pemerintah Kota Semarang," katanya.
Apabila tidak ada langkah dari operator untuk membatasi operasional transportasi "online", terutama yang berasal dari luar kota, lanjut dia, akan semakin menambah kemacetan lalu lintas di Semarang.
"Verifikasi plat-plat nomor kendaraan yang dari luar kota Semarang, operator harus menyadari. Jangan sampai mereka ikut beroperasi di Semarang. Jangan menambah kemacetan lalu lintas," katanya.
Meskipun kemacetan menjadi persoalan klasik di kota-kota besar dan merepotkan, kata dia, terjadinya kemacetan lalu lintas sebenarnya menjadi salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
"Berarti warganya sudah mampu mempunyai kendaraan bermotor sendiri walaupun dengan cara kredit. Dampak kesejahteraan warga yang meningkat ini, ya, salah satunya menyebabkan kemacetan di jalan-jalan," katanya.
Dari Pemkot Semarang, kata dia, sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurai kemacetan dengan beberapa langkah, seperti sistem jalur searah yang sudah diterapkan di beberapa ruas jalan.
"Dari jalan yang dijadikan satu arah itu, ada yang menjadi lancar, namun ada yang malah semakin macet. Ini kan kemudian dievaluasi, kemudian beberapa jalan dikembalikan jadi dua arah," katanya.
Tentunya, kata dia, masyarakat juga harus membantu upaya pemerintah, minimal meningkatkan kesadaran untuk memilih moda transportasi massal ketika bepergian daripada menggunakan kendaraan pribadi.
"Kami lebih menekankan peran dari operator, baik taksi maupun ojek `online` untuk menertibkan anggotanya dalam beroperasi," kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di Semarang, Selasa.
Politikus PDI Perjuangan itu mengakui menjamurnya taksi dan ojek "online" menjadi salah satu penyebab kemacetan yang semakin parah di Semarang, apalagi ada armada yang berasal dari luar Semarang.
Menurut dia, Semarang sebagai kota besar memang menjadi sasaran operasi transportasi "online" yang tidak hanya berasal dari Kota Atlas, melainkan juga daerah-daerah penyangga di sekitarnya.
"Dari operator sebenarnya kan bisa memverifikasi. Mana kendaraan yang dari luar Semarang, ya, tidak boleh beroperasi di Semarang. Operator harus membantu Pemerintah Kota Semarang," katanya.
Apabila tidak ada langkah dari operator untuk membatasi operasional transportasi "online", terutama yang berasal dari luar kota, lanjut dia, akan semakin menambah kemacetan lalu lintas di Semarang.
"Verifikasi plat-plat nomor kendaraan yang dari luar kota Semarang, operator harus menyadari. Jangan sampai mereka ikut beroperasi di Semarang. Jangan menambah kemacetan lalu lintas," katanya.
Meskipun kemacetan menjadi persoalan klasik di kota-kota besar dan merepotkan, kata dia, terjadinya kemacetan lalu lintas sebenarnya menjadi salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
"Berarti warganya sudah mampu mempunyai kendaraan bermotor sendiri walaupun dengan cara kredit. Dampak kesejahteraan warga yang meningkat ini, ya, salah satunya menyebabkan kemacetan di jalan-jalan," katanya.
Dari Pemkot Semarang, kata dia, sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurai kemacetan dengan beberapa langkah, seperti sistem jalur searah yang sudah diterapkan di beberapa ruas jalan.
"Dari jalan yang dijadikan satu arah itu, ada yang menjadi lancar, namun ada yang malah semakin macet. Ini kan kemudian dievaluasi, kemudian beberapa jalan dikembalikan jadi dua arah," katanya.
Tentunya, kata dia, masyarakat juga harus membantu upaya pemerintah, minimal meningkatkan kesadaran untuk memilih moda transportasi massal ketika bepergian daripada menggunakan kendaraan pribadi.