Semarang (Antaranews Jateng) - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengingatkan kalangan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota setempat untuk menjaga netralitas terkait pemilihan kepala daerah.
"Sudah sering kali saya sampaikan kepada teman-teman aparatur sipil negara (ASN). Kita ini sudah hidup di alam berbeda dengan zaman dulu," kata politikus PDI Perjuangan itu di Semarang, Senin.
Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, mengibaratkan setiap gerak langkah pejabat dan ASN sekarang ini seperti di dalam akuarium yang semuanya dengan mudah dimonitor atau diawasi.
Lebih baik, kata orang nomor satu di Kota Semarang itu, jalankan pola kerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, serta jangan pernah melakukan penyimpangan.
"Kalau masih ada teman-teman ASN melakukan hal-hal yang keliru, pasti akan diberikan sanksi, termasuk jika ada kawan ASN yang terbukti terkait ketidaknetralan," katanya.
Sanksinya, tegas dia, diberikan langsung atasan atau pimpinannya di struktur ASN, tetapi tetap mendasarkan pada rekomendasi dari panitia pengawas (panwas) yang memantau di lapangan.
"Namun, sampai hari ini saya belum menerima surat dari panwas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan teman-teman ASN di lingkup Pemkot Semarang," katanya.
Oleh karena itu, Hendi mengharapkan jajaran ASN yang ada di lingkup pemerintahan daerah yang dipimpinnya untuk tetap menjaga netralitas dan kondusivitas menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018.
"Sudah sering kali saya sampaikan kepada teman-teman aparatur sipil negara (ASN). Kita ini sudah hidup di alam berbeda dengan zaman dulu," kata politikus PDI Perjuangan itu di Semarang, Senin.
Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, mengibaratkan setiap gerak langkah pejabat dan ASN sekarang ini seperti di dalam akuarium yang semuanya dengan mudah dimonitor atau diawasi.
Lebih baik, kata orang nomor satu di Kota Semarang itu, jalankan pola kerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, serta jangan pernah melakukan penyimpangan.
"Kalau masih ada teman-teman ASN melakukan hal-hal yang keliru, pasti akan diberikan sanksi, termasuk jika ada kawan ASN yang terbukti terkait ketidaknetralan," katanya.
Sanksinya, tegas dia, diberikan langsung atasan atau pimpinannya di struktur ASN, tetapi tetap mendasarkan pada rekomendasi dari panitia pengawas (panwas) yang memantau di lapangan.
"Namun, sampai hari ini saya belum menerima surat dari panwas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan teman-teman ASN di lingkup Pemkot Semarang," katanya.
Oleh karena itu, Hendi mengharapkan jajaran ASN yang ada di lingkup pemerintahan daerah yang dipimpinnya untuk tetap menjaga netralitas dan kondusivitas menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018.