Temanggung (Antaranews Jateng) - Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Edy Wuryanto mengatakan masuknya rumah sakit internasional ke Indonesia membawa dampak peningkatan kesejahteraan perawat menjadi lebih bagus
"Kesejahteraan lebih bagus dibanding RS yang domestik. Hal ini memicu pergerakan perawat yang dari RS domestik, terutama yang ahli ke RS yang baru karena mengejar kesejahteraan," katanya di Temanggung, Sabtu.
Menurut dia, hal tersebut memicu persaingan sehingga lambat laun kesejahteraan perawat semakin bagus.
Ia menyampaikan hal tersebut usai membuka kejuaraan tenis lapangan antarkorwil DPW PPNI Provinsi Jateng di GOR Bambu Runcing Temanggung dalam rangka HUT Ke-44 PPNI Tahun 2018.
"Saya bersyukur di era globalisasi ini bisnis bidang kesehatan sekarang liberal sehingga investasi asing boleh mendirikan RS di Indonesia dengan penguasaan sebagian besar saham, sekarang tumbuh banyak di kota-kota besar," katanya
Kemudian pada era BPJS Kesehatan, masyarakat ketika sakit tidak memikir biaya, sehingga mereka mudah diakses ke rumah sakit, akibatnya sekarang banyak tumbuh RS.
Ia mencontohkan kesejahteraan perawat di RS Kariadi, lulusan baru dengan gaji Rp7 juta hingga Rp8 juta per bulan, hal ini bagus bagi kesejahteraan perawat dibanding waktu lalu.
Namun, katanya, tidak semua perawat bernasib sama, perawat di RS pemerintah atau puskesmas ternyata ada perawat honorer sekitar 7.500 orang, mereka bekerja berdasarkan SK kepala puskesmas, kepala Dinas Kesehatan, bupati, dan ada yang gubernur.
"Saya sangat prihatin yang SK dari kepala puskesmas. Hal ini harus dinaikkan SK-nya, minimal SK kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota atau bupati/wali kota, karena SK kepala puskesmas itu tidak kuat," katanya.
Ia mengakui untuk masuk sebagai ASN sekarang ketat sekali, namun sektor perawat supaya dikecualikan karena perawat ini tenaga profesional yang sangat dibutuhkan masyarakat dan jumlahnya dibanding dengan jumlah yang dilayani itu tidak imbang.
"Perawat di puskesmas mungkin 30 persennya honorer, hal ini cukup ironis karena kami harus meningkatkan layanan, maka kami berharap pada pemerintah untuk 7.500 perawat itu statusnya diperjelas," katanya.
Ia menuturkan gaji mereka banyak yang di bawah UMK, hal ini perlu mendapat perhatian. Kalau memang mereka masih dibutuhkan tenaganya, statusnya harus jelas dan kesejahteraannya harus diperhatikan agar sinergi dengan mutu layanan.
"Kesejahteraan lebih bagus dibanding RS yang domestik. Hal ini memicu pergerakan perawat yang dari RS domestik, terutama yang ahli ke RS yang baru karena mengejar kesejahteraan," katanya di Temanggung, Sabtu.
Menurut dia, hal tersebut memicu persaingan sehingga lambat laun kesejahteraan perawat semakin bagus.
Ia menyampaikan hal tersebut usai membuka kejuaraan tenis lapangan antarkorwil DPW PPNI Provinsi Jateng di GOR Bambu Runcing Temanggung dalam rangka HUT Ke-44 PPNI Tahun 2018.
"Saya bersyukur di era globalisasi ini bisnis bidang kesehatan sekarang liberal sehingga investasi asing boleh mendirikan RS di Indonesia dengan penguasaan sebagian besar saham, sekarang tumbuh banyak di kota-kota besar," katanya
Kemudian pada era BPJS Kesehatan, masyarakat ketika sakit tidak memikir biaya, sehingga mereka mudah diakses ke rumah sakit, akibatnya sekarang banyak tumbuh RS.
Ia mencontohkan kesejahteraan perawat di RS Kariadi, lulusan baru dengan gaji Rp7 juta hingga Rp8 juta per bulan, hal ini bagus bagi kesejahteraan perawat dibanding waktu lalu.
Namun, katanya, tidak semua perawat bernasib sama, perawat di RS pemerintah atau puskesmas ternyata ada perawat honorer sekitar 7.500 orang, mereka bekerja berdasarkan SK kepala puskesmas, kepala Dinas Kesehatan, bupati, dan ada yang gubernur.
"Saya sangat prihatin yang SK dari kepala puskesmas. Hal ini harus dinaikkan SK-nya, minimal SK kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota atau bupati/wali kota, karena SK kepala puskesmas itu tidak kuat," katanya.
Ia mengakui untuk masuk sebagai ASN sekarang ketat sekali, namun sektor perawat supaya dikecualikan karena perawat ini tenaga profesional yang sangat dibutuhkan masyarakat dan jumlahnya dibanding dengan jumlah yang dilayani itu tidak imbang.
"Perawat di puskesmas mungkin 30 persennya honorer, hal ini cukup ironis karena kami harus meningkatkan layanan, maka kami berharap pada pemerintah untuk 7.500 perawat itu statusnya diperjelas," katanya.
Ia menuturkan gaji mereka banyak yang di bawah UMK, hal ini perlu mendapat perhatian. Kalau memang mereka masih dibutuhkan tenaganya, statusnya harus jelas dan kesejahteraannya harus diperhatikan agar sinergi dengan mutu layanan.