Semarang (Antaranews Jateng) - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono meminta agar pemulihan pascabencana seperti rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara cermat, cepat, dan tepat.
"Tentunya pemulihan pascabencana juga harus sesuai skala prioritas analisa kerusakan dan kerugian akibat bencana," katanya di Semarang, Rabu.
Sekda mengungkapkan, peristiwa bencana alam berupa banjir dan tanah longsor di Provinsi Jateng yang terjadi pada periode 1 Januari-19 Maret 2018 tercatat cukup banyak.
Setidaknya, BPBD Provinsi Jateng mencatat 117 kejadian banjir, dengan korban meninggal sebanyak tiga orang, dan 165 rumah rusak, sedangkan bencana tanah longsor terjadi sebanyak 334 kali dengan 22 korban meninggal dan 572 rumah rusak.
"Jumlah kerugian dari sejumlah bencana alam yang terjadi di awal 2018 untuk banjir mencapai Rp2,7 miliar dan untuk tanah longsor Rp4,4 miliar," ujarnya.
Menurut dia, bencana alam tidak hanya mengakibatkan kerugian fisik dan material, namun juga berdampak pada penurunan produktivitas di segala bidang baik pertanian, perdagangan hingga pariwisata.
Oleh karena itu, pemulihan pascabencana harus dilakukan secara gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
Inventarisasi data kebencanaan dan kajian kebutuhan, baik rehabilitasi maupun rekonstruksi pascabencana hingga penanganan pemulihan dini, termasuk lahan relokasi, perlu disiapkan.
"Sinkronisasi, sinergitas kewenangan dan kemampuan penganggaran menjadi kata kunci pemulihan dan peningkatan pascabencana," katanya.
"Tentunya pemulihan pascabencana juga harus sesuai skala prioritas analisa kerusakan dan kerugian akibat bencana," katanya di Semarang, Rabu.
Sekda mengungkapkan, peristiwa bencana alam berupa banjir dan tanah longsor di Provinsi Jateng yang terjadi pada periode 1 Januari-19 Maret 2018 tercatat cukup banyak.
Setidaknya, BPBD Provinsi Jateng mencatat 117 kejadian banjir, dengan korban meninggal sebanyak tiga orang, dan 165 rumah rusak, sedangkan bencana tanah longsor terjadi sebanyak 334 kali dengan 22 korban meninggal dan 572 rumah rusak.
"Jumlah kerugian dari sejumlah bencana alam yang terjadi di awal 2018 untuk banjir mencapai Rp2,7 miliar dan untuk tanah longsor Rp4,4 miliar," ujarnya.
Menurut dia, bencana alam tidak hanya mengakibatkan kerugian fisik dan material, namun juga berdampak pada penurunan produktivitas di segala bidang baik pertanian, perdagangan hingga pariwisata.
Oleh karena itu, pemulihan pascabencana harus dilakukan secara gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
Inventarisasi data kebencanaan dan kajian kebutuhan, baik rehabilitasi maupun rekonstruksi pascabencana hingga penanganan pemulihan dini, termasuk lahan relokasi, perlu disiapkan.
"Sinkronisasi, sinergitas kewenangan dan kemampuan penganggaran menjadi kata kunci pemulihan dan peningkatan pascabencana," katanya.