Jakarta (Antaranews Jateng) - Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Bekraf) memaparkan alur perjalanan dinas luar negeri yang berlaku tidak hanya untuk pegawai Bekraf, tetapi juga bagi pelaku kreatif yang didukung oleh Bekraf.
"Perjalanan dinas di kementarian atau lembaga ini beda-beda tergantung kepada siapa yang berangkat, yang paling banyak menggunakan anggaran kami adalah para pelaku kreatif, bukan kami. Beda dengan kementerian lain, mungkin," ujar Kepala Bekraf Triawan Munaf, dalam temu media di kantor Bekraf, Jakarta, Senin.
Ia mengemukakan hal itu terkait dengan kelompok musik independen (indie) Efek Rumah Kaca (ERK) menarik diri ke festival musik akbar South By South West (SXSW) di Texas, Amerika Serikat (AS), dari Bekraf, lantaran menilai ada kejanggalan anggaran perjalanan dinas.
"Yang kami bantu fasilitasi termasuk anggaran dan lain lain itu pelaku ekonomi kreatif yang tentu kami ingin mendapat dampak yang positif ingin perjalannanya berjalan lancar, membawa bekal dari luar negeri, berbagai pengalaman dan juga sistem administrasi pelaporan yang baik," ujar Triawan.
Ia menjelaskan ada dua proses perjalanan dinas dengan dukungan Bekraf. Pertama, Bekraf memberikan bantuan atas permintaan atau inisiatif dari pelaku. Kedua, Bekraf memberikan bantuan dari program yang diselenggarakannya sendiri, seperti pameran, fair atau eksibisi di luar negeri.
"Sering kami menyelenggarkan open call secara terbuka agar semua bisa punya kesempatan untuk mendaftarkan diri. Open call ini selalu mendapat sambutan yang luar biasa, tidak semua dapat kami kirim ke luar negeri karena harus dikurasi dengan baik," kata Triawan.
Namun, menurut dia, proses perjalanan dinas yang ada di pemerintahan cukup kaku dan menantang.
Lebih rinci, Wakil Kepala Bekraf Ricky Joseph Pesik menjelaskan bahwa sebagian besar para pelaku kreatif mengajukan bantuan melalui Satu Pintu, platform untuk mengajukan proposal pendukungan Bekraf, dan panggilan terbuka (open call).
"Sebenarnya, setiap permohonan itu harus disesuaikan dengan mata anggaran yang tersedia," ujar Ricky.
Dalam pola sistem pemerintahan, ia menjelaskan bahwa setiap lembaga sudah mengajukan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
"Kalau kita proyeksikan kurang lebih perjalanan dinas ke dalam maupun luar negeri itu menyentuh 1.000-an pelaku dalam setahun. Itu perlu disediakan sudah slot-nya dia masuk ke mata anggaran yang mana. Kalau tidak, harus mengajukan permohonan perubahan kepada dirjen anggaran, prosedurnya bisa sampai dua bulan," tuturnya.
Jika slot sudah tersedia untuk pelaksanaan kegiatan, ia menjelaskan, maka diperlukan kelengkapan surat tugas dan proposal kegiatan, kemudian Biro Kepegawaian membuat surat pengantar untuk mendapat surat persetujuan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dari Sekretariat Negara (Setneg).
"Kalau kita mengirim siapapun orang Indonesia ke luar negeri, itu kan menggunakan anggaran negara, APBN. Istilahnya uang rakyat mesti dikelola dengan baik, mesti jelas siapa yang berangkat. Ini dipusatkan di Setneg. Kita harus mengajukan surat permohonan ke Setneg," ujar Ricky.
Ia menimpali, "Jadi, kita harus nunggu Setneg approve atau tidak. Misal, kita krim 10 orang saya nggak tahu mekanisme dari Setneg, tapi kita menunggu. Kalau sudah keluar, misalnya 10 nama itu baru kita membantu mengurus visa."
Dalam mengurus visa pun, Ricky mengaku sering kali terganjal masalah. Namun, Bekraf membuatkan segala bentuk dokumen pendukung, seperti pernyataan bahwa pelaku kreatif yang bersangkutan memang mendapat dukungan dari pihaknya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kewenangan ada di lembaga lain di pemerintahan, sehingga tidak jarang para pelaku ditolak masuk ke negara tujuan, meskipun anggaran sudah dialokasian dan dokumen sudah disiapkan.
"Kalau ini tembus, lalu ini kemudian dibuatkan oleh pejabat pembuat komitmen bahwa orang ini berangkat dengan tiket tanggal segini, semua di tanda tangan, dan ini semua diajukan ke KPPN perintah bayar. Jadi, Bekraf ini tidak pernah mengeluarkan uang," demikian Ricky Joseph Pesik.
Soal pemesanan tiket
Lewat akun Instagramnya @sebelahmata_erk, ERK menyayangkan harga tiket yang memiliki selisih yang begitu jauh. Bukan hanya soal harga tiket, mereka juga mempertanyakan mengapa harga tersebut memiliki selisih yang begitu jauh situs penjualan tiket berbasis daring.
Ricky menjelaskan bahwa ada peratuaran Menteri Keuangan yang secara detail sudah mengatur batas atas pembelian tiket untuk setiap tingkatan.
"Kalau di PNS itu ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, levelnya berapa, terus ada matriksnya kalau pelaku di level ini setara dengan eselon berapa... Jadi, kami harus mengacu ke situ, kami tidak bisa seenak-enaknya," ujar Ricky.
Dari situ dikeluarkan perintah bayar kepada travel agent.
"Jadi, uang itu, uang pembayaran itu tidak ada seperak pun yang melalui Bekraf. Kami melakukan perintah bayar ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), jadi langsung dibayarkan oleh KPPN ke perusahaan-perusahaan terkait kepada siapa pun, travel agent, hotel dan sebagainya," sambung Ricky.
Satu hal lagi, menurut Ricky harus diketahui adalah pembayaran dalam perjalanan ke luar negeri menggunakan model lumpsum.
"Kalau dulu ke luar negeri itu kita bisa menentukan hotel dibayarin, sekarang lumpsum sudah ada di kementerian keuangan, menteri itu lump sum nya sehari berapa terus kemudian eselon 1, 2, 3 berapa dan setara dengan pelaku bisnis itu," ujar Ricky.
Dengan model demikian, Ricky menyatakan rata-rata pelaku kreatif berangkat ke luar negeri dengan modal sendiri, lantaran harus menunggu laporan pertanggungjawaban perjalanan.
"Jadi, berangkat dulu, tapi mereka thau dapatnya berapa, nanti semua tiket harus dikumpulin boarding pass," kata Ricky.
Laporan tersebut harus dilengkapi Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang mendapat visum dengan stempel basah, yaitu cap dari konsulat jenderal Republik Indonesia (KJRI) atau kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) atau setidak-tidaknya penyelenggara acara.
"Semua boarding pass, masuk kita lampirkan sekaligus perintah bayar. Nah, itu baru bisa terbayar satu hingga dua bulan kemudian, termasuk pembayaran tiket. Itu merupakan mekanisme audit pemerintah yang tidak bisa kita langgar," ujar Ricky.
Dengan memaparkan tentang alur perjalanan dinas tersebut, Triawan berharap para pelaku kreatif dapat memahami alur yang hasrus dilalui saat melakukan perjalanan ke luar negeri dengan dukungan Bekraf.
Terkait polemik dukungan Bekraf terhadap ERK di SXSW, Bekraf mengaku telah berkomunikasi dengan ERK melalui teleconference selama empat jam.
Triawan menambahkan bahwa hal tersebut terjadi karena komunikasi yang buruk.
Dia juga mengatakan telah mendengar masukan dan usulan dari ERK, dan berjanji akan menggelar temu media bersama ERK.(Editor : Priyombodo RH).
"Perjalanan dinas di kementarian atau lembaga ini beda-beda tergantung kepada siapa yang berangkat, yang paling banyak menggunakan anggaran kami adalah para pelaku kreatif, bukan kami. Beda dengan kementerian lain, mungkin," ujar Kepala Bekraf Triawan Munaf, dalam temu media di kantor Bekraf, Jakarta, Senin.
Ia mengemukakan hal itu terkait dengan kelompok musik independen (indie) Efek Rumah Kaca (ERK) menarik diri ke festival musik akbar South By South West (SXSW) di Texas, Amerika Serikat (AS), dari Bekraf, lantaran menilai ada kejanggalan anggaran perjalanan dinas.
"Yang kami bantu fasilitasi termasuk anggaran dan lain lain itu pelaku ekonomi kreatif yang tentu kami ingin mendapat dampak yang positif ingin perjalannanya berjalan lancar, membawa bekal dari luar negeri, berbagai pengalaman dan juga sistem administrasi pelaporan yang baik," ujar Triawan.
Ia menjelaskan ada dua proses perjalanan dinas dengan dukungan Bekraf. Pertama, Bekraf memberikan bantuan atas permintaan atau inisiatif dari pelaku. Kedua, Bekraf memberikan bantuan dari program yang diselenggarakannya sendiri, seperti pameran, fair atau eksibisi di luar negeri.
"Sering kami menyelenggarkan open call secara terbuka agar semua bisa punya kesempatan untuk mendaftarkan diri. Open call ini selalu mendapat sambutan yang luar biasa, tidak semua dapat kami kirim ke luar negeri karena harus dikurasi dengan baik," kata Triawan.
Namun, menurut dia, proses perjalanan dinas yang ada di pemerintahan cukup kaku dan menantang.
Lebih rinci, Wakil Kepala Bekraf Ricky Joseph Pesik menjelaskan bahwa sebagian besar para pelaku kreatif mengajukan bantuan melalui Satu Pintu, platform untuk mengajukan proposal pendukungan Bekraf, dan panggilan terbuka (open call).
"Sebenarnya, setiap permohonan itu harus disesuaikan dengan mata anggaran yang tersedia," ujar Ricky.
Dalam pola sistem pemerintahan, ia menjelaskan bahwa setiap lembaga sudah mengajukan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
"Kalau kita proyeksikan kurang lebih perjalanan dinas ke dalam maupun luar negeri itu menyentuh 1.000-an pelaku dalam setahun. Itu perlu disediakan sudah slot-nya dia masuk ke mata anggaran yang mana. Kalau tidak, harus mengajukan permohonan perubahan kepada dirjen anggaran, prosedurnya bisa sampai dua bulan," tuturnya.
Jika slot sudah tersedia untuk pelaksanaan kegiatan, ia menjelaskan, maka diperlukan kelengkapan surat tugas dan proposal kegiatan, kemudian Biro Kepegawaian membuat surat pengantar untuk mendapat surat persetujuan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dari Sekretariat Negara (Setneg).
"Kalau kita mengirim siapapun orang Indonesia ke luar negeri, itu kan menggunakan anggaran negara, APBN. Istilahnya uang rakyat mesti dikelola dengan baik, mesti jelas siapa yang berangkat. Ini dipusatkan di Setneg. Kita harus mengajukan surat permohonan ke Setneg," ujar Ricky.
Ia menimpali, "Jadi, kita harus nunggu Setneg approve atau tidak. Misal, kita krim 10 orang saya nggak tahu mekanisme dari Setneg, tapi kita menunggu. Kalau sudah keluar, misalnya 10 nama itu baru kita membantu mengurus visa."
Dalam mengurus visa pun, Ricky mengaku sering kali terganjal masalah. Namun, Bekraf membuatkan segala bentuk dokumen pendukung, seperti pernyataan bahwa pelaku kreatif yang bersangkutan memang mendapat dukungan dari pihaknya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kewenangan ada di lembaga lain di pemerintahan, sehingga tidak jarang para pelaku ditolak masuk ke negara tujuan, meskipun anggaran sudah dialokasian dan dokumen sudah disiapkan.
"Kalau ini tembus, lalu ini kemudian dibuatkan oleh pejabat pembuat komitmen bahwa orang ini berangkat dengan tiket tanggal segini, semua di tanda tangan, dan ini semua diajukan ke KPPN perintah bayar. Jadi, Bekraf ini tidak pernah mengeluarkan uang," demikian Ricky Joseph Pesik.
Soal pemesanan tiket
Lewat akun Instagramnya @sebelahmata_erk, ERK menyayangkan harga tiket yang memiliki selisih yang begitu jauh. Bukan hanya soal harga tiket, mereka juga mempertanyakan mengapa harga tersebut memiliki selisih yang begitu jauh situs penjualan tiket berbasis daring.
Ricky menjelaskan bahwa ada peratuaran Menteri Keuangan yang secara detail sudah mengatur batas atas pembelian tiket untuk setiap tingkatan.
"Kalau di PNS itu ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, levelnya berapa, terus ada matriksnya kalau pelaku di level ini setara dengan eselon berapa... Jadi, kami harus mengacu ke situ, kami tidak bisa seenak-enaknya," ujar Ricky.
Dari situ dikeluarkan perintah bayar kepada travel agent.
"Jadi, uang itu, uang pembayaran itu tidak ada seperak pun yang melalui Bekraf. Kami melakukan perintah bayar ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), jadi langsung dibayarkan oleh KPPN ke perusahaan-perusahaan terkait kepada siapa pun, travel agent, hotel dan sebagainya," sambung Ricky.
Satu hal lagi, menurut Ricky harus diketahui adalah pembayaran dalam perjalanan ke luar negeri menggunakan model lumpsum.
"Kalau dulu ke luar negeri itu kita bisa menentukan hotel dibayarin, sekarang lumpsum sudah ada di kementerian keuangan, menteri itu lump sum nya sehari berapa terus kemudian eselon 1, 2, 3 berapa dan setara dengan pelaku bisnis itu," ujar Ricky.
Dengan model demikian, Ricky menyatakan rata-rata pelaku kreatif berangkat ke luar negeri dengan modal sendiri, lantaran harus menunggu laporan pertanggungjawaban perjalanan.
"Jadi, berangkat dulu, tapi mereka thau dapatnya berapa, nanti semua tiket harus dikumpulin boarding pass," kata Ricky.
Laporan tersebut harus dilengkapi Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang mendapat visum dengan stempel basah, yaitu cap dari konsulat jenderal Republik Indonesia (KJRI) atau kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) atau setidak-tidaknya penyelenggara acara.
"Semua boarding pass, masuk kita lampirkan sekaligus perintah bayar. Nah, itu baru bisa terbayar satu hingga dua bulan kemudian, termasuk pembayaran tiket. Itu merupakan mekanisme audit pemerintah yang tidak bisa kita langgar," ujar Ricky.
Dengan memaparkan tentang alur perjalanan dinas tersebut, Triawan berharap para pelaku kreatif dapat memahami alur yang hasrus dilalui saat melakukan perjalanan ke luar negeri dengan dukungan Bekraf.
Terkait polemik dukungan Bekraf terhadap ERK di SXSW, Bekraf mengaku telah berkomunikasi dengan ERK melalui teleconference selama empat jam.
Triawan menambahkan bahwa hal tersebut terjadi karena komunikasi yang buruk.
Dia juga mengatakan telah mendengar masukan dan usulan dari ERK, dan berjanji akan menggelar temu media bersama ERK.(Editor : Priyombodo RH).