Semarang (Antaranews Jateng) - Sejumlah program reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada era kepemimpinan Ganjar Pranowo akan diterapkan di pemerintahan kabupaten/kota se-Jateng karena dinilai sukses dan berhasil.
"Masyarakat tidak minta yang aneh-aneh, masyarakat cuma minta pemerintahan bersih dan ingin dilayani dengan cepat, mudah, dan murah," kata Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Senin.
Selain dinilai sukses dan berhasil, program-program terkait reformasi birokrasi di Pemprov Jateng juga telah mengubah wajah birokrasi menjadi pemerintahan bersih dan melayani.
Penghargaanpun diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada tiga tahun berturut-turut yakni 2015, 2016, 2017, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2017 dan 2018.
Selain itu, sistem promosi jabatan yang menggunakan proses lelang jabatan menutup peluang jual beli jabatan, pemberantasan pungutan liar di Samsat sehingga pelayanan menjadi cepat, mudah, dan murah, serta reformasi perizinan yang meningkatkan investasi di Jateng.
"Keberhasilan ini tentunya komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujar cagub yang berpasangan dengan cawagub Taj Yasin Maimoen itu.
Ke depannya, Ganjar akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengaplikasikan program reformasi birokrasi karena masih ada kepala daerah di Jateng yang terjaring kasus jual beli jabatan di KPK.
"Harapan kita pemerintahan bersih dan melayani ini akan menyeluruh di Jateng, rakyat yang akan menikmati layanan ini," kata Ganjar.
Pada Pilgub Jateng 2018, pasangan cagub Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Golkar mendapat nomor urut 1.
"Masyarakat tidak minta yang aneh-aneh, masyarakat cuma minta pemerintahan bersih dan ingin dilayani dengan cepat, mudah, dan murah," kata Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Senin.
Selain dinilai sukses dan berhasil, program-program terkait reformasi birokrasi di Pemprov Jateng juga telah mengubah wajah birokrasi menjadi pemerintahan bersih dan melayani.
Penghargaanpun diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada tiga tahun berturut-turut yakni 2015, 2016, 2017, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2017 dan 2018.
Selain itu, sistem promosi jabatan yang menggunakan proses lelang jabatan menutup peluang jual beli jabatan, pemberantasan pungutan liar di Samsat sehingga pelayanan menjadi cepat, mudah, dan murah, serta reformasi perizinan yang meningkatkan investasi di Jateng.
"Keberhasilan ini tentunya komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujar cagub yang berpasangan dengan cawagub Taj Yasin Maimoen itu.
Ke depannya, Ganjar akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengaplikasikan program reformasi birokrasi karena masih ada kepala daerah di Jateng yang terjaring kasus jual beli jabatan di KPK.
"Harapan kita pemerintahan bersih dan melayani ini akan menyeluruh di Jateng, rakyat yang akan menikmati layanan ini," kata Ganjar.
Pada Pilgub Jateng 2018, pasangan cagub Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Golkar mendapat nomor urut 1.