Batang (Antaranews Jateng) - Bupati Batang, Jawa Tengah, Wihaji mengeluhkan dampak pembangunan jalan tol Batang-Pemalang dan pihak pengelola proyek yang tidak komitmen memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak.
"Dampak pembangunan jalan tol terasa sekali oleh para pelaku usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) sehingga jika jalan bebas hambatan itu difungsikan maka akan ada penurunan omset, baik untuk usaha rumah makan maupun usaha ekonomi kreatif lainya," katanya di Batang, Senin.
Menurut dia, dirinya sudah memanggil pada Kementerian Kementrian Pekerjaan umum, Badan Pelaksana Jalan Tol ( BPJT ), Badan Usaha Jalan Tol ( BUPJT) terkait usulan pemkab untuk memikirkan dan memperhatikan keberdaan UMKM yang terkena dampak pembangunan jalan tol itu.
"Kami sudah mengusulkan exit tol dan rest area yang konekting dengan objek wisata. Dari hasil rapat yang dilaksanakan Senin (26/2), saya menuntut pada pengelola proyek tol agar usulan pemkab dipenuhi," katanya.
Ia mengatakan sejumlah usulan lainnya adalah perbaikan beberapa ruas jalan yang rusak akibat terdampak pembangunan jalan tol karena dengan rusaknya infrastruktur itu pemkab mendapat komplain dari masyarakat.
"Kami minta pengelola proyek tol melakukan perbaikan jalan dengan cara ditambal dulu jika belum mampu permanen sehingga pemkab tidak dikomplain oleh masyarakat. Pengelola proyek tol semula menyanggupi untuk perbaikan jalan di Kecamatan Warungasem tetapi ternyata masih dibaikan," katanya.
Ia menegaskan keseriusan pemkab terkait tuntutan pada Kementerian PU PR akan juga disampaikan pada Presiden RI, Joko Widodo agar perbaikan jalan kabupaten dapat dikabulkan.
"Kami mohon pada Presiden Joko Widodo untuk mengabulkan usulan itu karena masyarakat yang memiliki usaha banyak terkena dampak pembangunan jalan tol," katanya.
"Dampak pembangunan jalan tol terasa sekali oleh para pelaku usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) sehingga jika jalan bebas hambatan itu difungsikan maka akan ada penurunan omset, baik untuk usaha rumah makan maupun usaha ekonomi kreatif lainya," katanya di Batang, Senin.
Menurut dia, dirinya sudah memanggil pada Kementerian Kementrian Pekerjaan umum, Badan Pelaksana Jalan Tol ( BPJT ), Badan Usaha Jalan Tol ( BUPJT) terkait usulan pemkab untuk memikirkan dan memperhatikan keberdaan UMKM yang terkena dampak pembangunan jalan tol itu.
"Kami sudah mengusulkan exit tol dan rest area yang konekting dengan objek wisata. Dari hasil rapat yang dilaksanakan Senin (26/2), saya menuntut pada pengelola proyek tol agar usulan pemkab dipenuhi," katanya.
Ia mengatakan sejumlah usulan lainnya adalah perbaikan beberapa ruas jalan yang rusak akibat terdampak pembangunan jalan tol karena dengan rusaknya infrastruktur itu pemkab mendapat komplain dari masyarakat.
"Kami minta pengelola proyek tol melakukan perbaikan jalan dengan cara ditambal dulu jika belum mampu permanen sehingga pemkab tidak dikomplain oleh masyarakat. Pengelola proyek tol semula menyanggupi untuk perbaikan jalan di Kecamatan Warungasem tetapi ternyata masih dibaikan," katanya.
Ia menegaskan keseriusan pemkab terkait tuntutan pada Kementerian PU PR akan juga disampaikan pada Presiden RI, Joko Widodo agar perbaikan jalan kabupaten dapat dikabulkan.
"Kami mohon pada Presiden Joko Widodo untuk mengabulkan usulan itu karena masyarakat yang memiliki usaha banyak terkena dampak pembangunan jalan tol," katanya.