Semarang (Antaranews Jateng) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Juliari P Batubara menilai pengelolaan Pelabuhan Kendal, Jawa Tengah, lebih baik diserahkan kepada ahlinya, yakni PT Pelabuhan Indonesia.
"Saya rasa harus dilihat rekam jejak Pemerintah Kabupaten Kendal dalam mengelola pelabuhan sudah ada belum? `Know how`, bahasa Inggrisnya, maksudnya kemampuan. Apa mumpuni?," katanya di Semarang, Jumat.
Hal itu diungkapkan legislator dari Dapil Jateng 1 yang membawahi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Salatiga itu saat kunjungan kerja dan meninjau pasar murah di Kecamatan Semarang Barat.
Pemkab Kendal, melalui Dinas Perhubungan setempat sebelumnya meminta kepada pemerintah pusat supaya menghibahkan asetnya yang ada di Pelabuhan Kendal, yakni aset laut senilai Rp97 miliar.
Ari, sapaan akrab anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, investasi, dan BUMN itu mengatakan selama ini Pemkab Kendal belum pernah mengelola pelabuhan.
"Mengelola pelabuhan besar itu tidak mudah. Punya tidak sistemnya? SDM-nya? Dari rekam jejaknya, selama ini Pemkab Kendal hanya mengelola pelabuhan penumpang dan itupun cuma satu jurusan," katanya.
Artinya, kata Ari yang juga Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan itu, belum saatnya Pemkab Kendal mengelola Pelabuhan Kendal jika nanti sudah selesai pembangunannya karena memang belum siap.
Kekhawatirannya, jika Pelabuhan Kendal dikelola pemkab setempat, bukan pada persoalan nantinya aset tersebut akan menjadi mangkrak, tetapi lebih pada pengoptimalan pengelolaan pelabuhan tersebut.
"Kekhawatiran saya, tidak bisa dikelola secara profesional. Biar saja dikelola Pelindo sebagai operator pelabuhan. Kalau Pelindo kan selama ini sudah menjadi bisnisnya dalam pengelolaan pelabuhan. Serahkan saja kepada ahlinya," tegasnya.
Kerja sama Pemkab Kendal dengan Pelindo III, kata dia, bisa tetap dilakukan dan dibicarakan lagi, tetapi kalau untuk penyerahan aset pelabuhan untuk dikelola Pemkab Kendal memang belum saatnya.
"Kalau diserahkan untuk dikelola kalau Pelabuhan Kendal sudah jadi, belum saatnya karena belum ada rekam jejak dan belum melihat Pemkab Kendal punya kemampuan mengelola pelabuhan sekelas itu," pungkas Ari.
"Saya rasa harus dilihat rekam jejak Pemerintah Kabupaten Kendal dalam mengelola pelabuhan sudah ada belum? `Know how`, bahasa Inggrisnya, maksudnya kemampuan. Apa mumpuni?," katanya di Semarang, Jumat.
Hal itu diungkapkan legislator dari Dapil Jateng 1 yang membawahi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Salatiga itu saat kunjungan kerja dan meninjau pasar murah di Kecamatan Semarang Barat.
Pemkab Kendal, melalui Dinas Perhubungan setempat sebelumnya meminta kepada pemerintah pusat supaya menghibahkan asetnya yang ada di Pelabuhan Kendal, yakni aset laut senilai Rp97 miliar.
Ari, sapaan akrab anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, investasi, dan BUMN itu mengatakan selama ini Pemkab Kendal belum pernah mengelola pelabuhan.
"Mengelola pelabuhan besar itu tidak mudah. Punya tidak sistemnya? SDM-nya? Dari rekam jejaknya, selama ini Pemkab Kendal hanya mengelola pelabuhan penumpang dan itupun cuma satu jurusan," katanya.
Artinya, kata Ari yang juga Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan itu, belum saatnya Pemkab Kendal mengelola Pelabuhan Kendal jika nanti sudah selesai pembangunannya karena memang belum siap.
Kekhawatirannya, jika Pelabuhan Kendal dikelola pemkab setempat, bukan pada persoalan nantinya aset tersebut akan menjadi mangkrak, tetapi lebih pada pengoptimalan pengelolaan pelabuhan tersebut.
"Kekhawatiran saya, tidak bisa dikelola secara profesional. Biar saja dikelola Pelindo sebagai operator pelabuhan. Kalau Pelindo kan selama ini sudah menjadi bisnisnya dalam pengelolaan pelabuhan. Serahkan saja kepada ahlinya," tegasnya.
Kerja sama Pemkab Kendal dengan Pelindo III, kata dia, bisa tetap dilakukan dan dibicarakan lagi, tetapi kalau untuk penyerahan aset pelabuhan untuk dikelola Pemkab Kendal memang belum saatnya.
"Kalau diserahkan untuk dikelola kalau Pelabuhan Kendal sudah jadi, belum saatnya karena belum ada rekam jejak dan belum melihat Pemkab Kendal punya kemampuan mengelola pelabuhan sekelas itu," pungkas Ari.