Semarang, (Antaranews Jateng) - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah menyoroti kebencanaan dari sisi perbaikan infrastruktur pascabencana di sejumlah kabupaten/kota.
"Kami minta pemerintah setempat segera melakukan langkah lanjutan terkait perbaikan infrastuktur pascabencana di Jateng," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso di Semarang, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa badai Siklon Tropis Cempaka yang terjadi beberapa waktu lalu mengakibatkan salah satu wilayah di Kabupaten Wonogiri terdampak banjir bandang dan tanah longsor sehingga merusak infrastruktur di daerah tersebut.
Bencana alam tersebut, kata dia, menyebabkan akses mobilisasi masyarakat menjadi terputus sehingga pengguna jalan harus melintas jalur alternatif.
"Kami mohon ada prioritas anggaran BPBD terkait dengan kebencanaan untuk pembangunan jembatan dan talud, mengingat kejadian bencana tersebut sesudah pembahasan APBD perlu kiranya diperbolehkan perubahan lokasi bantuan terutama kepada pemerintah desa guna rehabilitasi pascabencana," ujarnya.
Anggota Komisi E DPRD Jateng Karsono meminta seluruh masyarakat untuk selalu mewaspadai potensi bencana alam yang diprediksi terjadi pada awal 2018.
"Jateng termasuk wilayah yang rawan bencana terutama saat sedang menghadapi perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim menciptakan cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi bencana," katanya.
Menurut dia, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan pihak terkait sebagai upaya pengurangan risiko bencana di masyarakat.
"Terkait dengan angin puting beliung yang terjadi di Pemalang beberapa hari lalu, perlu adanya standar bangunan untuk bisa memperhitungkan beban angin sehingga struktur bangun dapat bisa menahan angin, kemudian melakukan penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin," ujarnya.
Disisi lain, perlunya perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain disekitarnya.
"Kami minta pemerintah setempat segera melakukan langkah lanjutan terkait perbaikan infrastuktur pascabencana di Jateng," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso di Semarang, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa badai Siklon Tropis Cempaka yang terjadi beberapa waktu lalu mengakibatkan salah satu wilayah di Kabupaten Wonogiri terdampak banjir bandang dan tanah longsor sehingga merusak infrastruktur di daerah tersebut.
Bencana alam tersebut, kata dia, menyebabkan akses mobilisasi masyarakat menjadi terputus sehingga pengguna jalan harus melintas jalur alternatif.
"Kami mohon ada prioritas anggaran BPBD terkait dengan kebencanaan untuk pembangunan jembatan dan talud, mengingat kejadian bencana tersebut sesudah pembahasan APBD perlu kiranya diperbolehkan perubahan lokasi bantuan terutama kepada pemerintah desa guna rehabilitasi pascabencana," ujarnya.
Anggota Komisi E DPRD Jateng Karsono meminta seluruh masyarakat untuk selalu mewaspadai potensi bencana alam yang diprediksi terjadi pada awal 2018.
"Jateng termasuk wilayah yang rawan bencana terutama saat sedang menghadapi perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim menciptakan cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi bencana," katanya.
Menurut dia, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan pihak terkait sebagai upaya pengurangan risiko bencana di masyarakat.
"Terkait dengan angin puting beliung yang terjadi di Pemalang beberapa hari lalu, perlu adanya standar bangunan untuk bisa memperhitungkan beban angin sehingga struktur bangun dapat bisa menahan angin, kemudian melakukan penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin," ujarnya.
Disisi lain, perlunya perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain disekitarnya.