Kudus, (Antaranews Jateng) - Penyerapan APBD di semua SKPD di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah hingga 31 Desember 2017 mencapai 89,38 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan pada 2016.
"Pada tahun 2016 tingkat penyerapan APBD Kudus sebesar 87,18 persen," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono di Kudus, Selasa.
Ia mengatakan dari total anggaran 2017 di Kabupaten Kudus yang Rp2,17 triliun, yang terserap Rp1,94 triliun atau 89,38 persen.
Untuk mencapai penyerapan anggaran 100 persen, kata dia, memang sulit mengingat plafon anggaran yang tersedia merupakan prediksi maksimal.
Ia mencontohkan proyek kegiatan fisik saat dilelang tentu pihak ketiga akan menawar lebih rendah dari plafon anggaran yang biasanya tersedia dengan prediksi maksimal.
"Ketika hasil lelangnya ternyata dimenangkan oleh pihak yang menawar lebih rendah dari plafon anggaran yang tersedia, tentunya dana yang digunakan untuk pembangunan tidak seluruhnya," ujarnya.
Anggaran selama 2017 yang Rp2,17 triliun digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan di 72 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus.
Ia mengatakan anggaran Rp2,17 triliun terbagi menjadi dua pos, yakni pos belanja langsung dan tidak langsung. Untuk pos belanja langsung nilainya Rp1,06 triliun, sedangkan pos belanja tidak langsung Rp1,11 triliun.
Realisasi penyerapan anggaran untuk pos belanja tidak langsung mencapai Rp1,06 triliun atau 95,24 persen, sedangkan pos belanja langsung Rp880,55 miliar atau 83,24 persen.
Berdasarkan data dari BPPKAD Kudus, dari puluhan OPD di Kabupaten Kudus persentase realisasi penyerapan tertinggi pada Kantor Kecamatan Mejobo 100,63 persen, sedangkan OPD yang mendapatkan anggaran belanja cukup besar realisasi tertinggi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 97,16 persen dari total anggaran Rp86,49 miliar, disusul Dinas Perdagangan yang mencapai 93,54 persen dari anggaran Rp99,27 miliar.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendapatkan anggaran Rp296,68 miliar terealisasi 87,69 persen, sedangkan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang mendapatkan anggaran Rp681,95 miliar terealisasi 88,46 persen.
Untuk pos belanja langsung dari beberapa OPD yang mendapatkan anggaran cukup besar, realisasi penyerapan anggaran terbesar dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidu mencapai 97 persen dari anggaran Rp69,70 miliar, disusul Dinas Perdagangan terealisasi 93,54 persen dari anggaran Rp85,56 miliar, sedangkan Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang terealisasi Rp87,41 persen dari anggaran Rp284,84 miliar.
Penyerapan terendah dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dari pos belanja langsung Rp173,56 miliar hanya terealisasi 69,49 persen.
"Pada tahun 2016 tingkat penyerapan APBD Kudus sebesar 87,18 persen," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono di Kudus, Selasa.
Ia mengatakan dari total anggaran 2017 di Kabupaten Kudus yang Rp2,17 triliun, yang terserap Rp1,94 triliun atau 89,38 persen.
Untuk mencapai penyerapan anggaran 100 persen, kata dia, memang sulit mengingat plafon anggaran yang tersedia merupakan prediksi maksimal.
Ia mencontohkan proyek kegiatan fisik saat dilelang tentu pihak ketiga akan menawar lebih rendah dari plafon anggaran yang biasanya tersedia dengan prediksi maksimal.
"Ketika hasil lelangnya ternyata dimenangkan oleh pihak yang menawar lebih rendah dari plafon anggaran yang tersedia, tentunya dana yang digunakan untuk pembangunan tidak seluruhnya," ujarnya.
Anggaran selama 2017 yang Rp2,17 triliun digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan di 72 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus.
Ia mengatakan anggaran Rp2,17 triliun terbagi menjadi dua pos, yakni pos belanja langsung dan tidak langsung. Untuk pos belanja langsung nilainya Rp1,06 triliun, sedangkan pos belanja tidak langsung Rp1,11 triliun.
Realisasi penyerapan anggaran untuk pos belanja tidak langsung mencapai Rp1,06 triliun atau 95,24 persen, sedangkan pos belanja langsung Rp880,55 miliar atau 83,24 persen.
Berdasarkan data dari BPPKAD Kudus, dari puluhan OPD di Kabupaten Kudus persentase realisasi penyerapan tertinggi pada Kantor Kecamatan Mejobo 100,63 persen, sedangkan OPD yang mendapatkan anggaran belanja cukup besar realisasi tertinggi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 97,16 persen dari total anggaran Rp86,49 miliar, disusul Dinas Perdagangan yang mencapai 93,54 persen dari anggaran Rp99,27 miliar.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendapatkan anggaran Rp296,68 miliar terealisasi 87,69 persen, sedangkan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang mendapatkan anggaran Rp681,95 miliar terealisasi 88,46 persen.
Untuk pos belanja langsung dari beberapa OPD yang mendapatkan anggaran cukup besar, realisasi penyerapan anggaran terbesar dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidu mencapai 97 persen dari anggaran Rp69,70 miliar, disusul Dinas Perdagangan terealisasi 93,54 persen dari anggaran Rp85,56 miliar, sedangkan Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang terealisasi Rp87,41 persen dari anggaran Rp284,84 miliar.
Penyerapan terendah dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dari pos belanja langsung Rp173,56 miliar hanya terealisasi 69,49 persen.