Pati, ANTARA JATENG - Perum Bulog sub-Divre II Pati, Jawa Tengah, siap menggelar operasi pasar beras di sejumlah kabupaten kota, menyusul adanya kenaikan harga jual komoditas tersebut di pasaran.
"Kami sudah mengirim surat ke semua pemerintah kabupaten di wilayah kerja Perum Bulog sub Divre II Pati terkait upaya menstabilkan harga beras di pasaran, seperti Pemerintah Kabupaten Pati, Kudus, Jepara, Blora serta Rembang," kata Kepala Perum Bulog sub-Divre II Pati Muhammad Taufiq didampingi Kasi Pengadaan Suroso di Pati, Rabu.
Dari kelima kabupaten tersebut, kata dia, baru Kabupaten Jepara yang memberikan jawaban, bahwa mereka belum bisa melakukan operasi pasar besar karena masih menunggu perkembangan harga beras di pasaran.
Beberapa kabupaten lainnya, kata Taufiq, ada yang menyebutkan menunggu rapat Koordinasi Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan (Ekuinda) serta ada pula yang masih menunggu pergerakan harga beras di pasar semakin meningkat.
Menurut dia, Perum Bulog memang perlu hadir ketika terjadi kenaikan harga beras di pasaran untuk antisipasi supaya tidak terjadi gejolak harga beras.
Selain itu, lanjut dia, OP beras tersebut juga dalam rangka mengantisipasi kemungkinan adanya permainan dari oknum spekulan.
Adapun syarat untuk menggelar operasi pasar, kata dia, harus ada surat permintaan dari kepala daerah setempat.
"Tanpa permintaan kepala daerah, kami tidak bisa menggelar OP beras di pasaran karena hal itu sebagai dasar Perum Bulog menggelar OP," ujarnya.
Ia mengatakan, stok beras yang dimiliki Perum Bulog sub Divre II Pati saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan OP beras di lima kabupaten karena tersedia stok beras sebanyak 27.000 ton.
Beras yang disiapkan untuk OP beras, kata dia, merupakan beras medium dengan harga Rp8.100 per kilogram dengan kemasan 5 kilogram.
Dalam rangka menjaga stabilitas harga beras di pasaran, katanya, Perum Bulog juga melaksanakan program Gerakan Stabilisasi Pangan (GSP) melalui rumah pangan kita (RPK) sebagai penyalur berbagai komoditas yang dimiliki oleh Bulog serta ke sejumlah pasar tradisional.
Program GSP, lanjut dia, sudah dimulai dan dalam waktu sepekan juga akan dilaksanakan kembali ke sejumlah kabupaten.
"Kami sudah mengirim surat ke semua pemerintah kabupaten di wilayah kerja Perum Bulog sub Divre II Pati terkait upaya menstabilkan harga beras di pasaran, seperti Pemerintah Kabupaten Pati, Kudus, Jepara, Blora serta Rembang," kata Kepala Perum Bulog sub-Divre II Pati Muhammad Taufiq didampingi Kasi Pengadaan Suroso di Pati, Rabu.
Dari kelima kabupaten tersebut, kata dia, baru Kabupaten Jepara yang memberikan jawaban, bahwa mereka belum bisa melakukan operasi pasar besar karena masih menunggu perkembangan harga beras di pasaran.
Beberapa kabupaten lainnya, kata Taufiq, ada yang menyebutkan menunggu rapat Koordinasi Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan (Ekuinda) serta ada pula yang masih menunggu pergerakan harga beras di pasar semakin meningkat.
Menurut dia, Perum Bulog memang perlu hadir ketika terjadi kenaikan harga beras di pasaran untuk antisipasi supaya tidak terjadi gejolak harga beras.
Selain itu, lanjut dia, OP beras tersebut juga dalam rangka mengantisipasi kemungkinan adanya permainan dari oknum spekulan.
Adapun syarat untuk menggelar operasi pasar, kata dia, harus ada surat permintaan dari kepala daerah setempat.
"Tanpa permintaan kepala daerah, kami tidak bisa menggelar OP beras di pasaran karena hal itu sebagai dasar Perum Bulog menggelar OP," ujarnya.
Ia mengatakan, stok beras yang dimiliki Perum Bulog sub Divre II Pati saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan OP beras di lima kabupaten karena tersedia stok beras sebanyak 27.000 ton.
Beras yang disiapkan untuk OP beras, kata dia, merupakan beras medium dengan harga Rp8.100 per kilogram dengan kemasan 5 kilogram.
Dalam rangka menjaga stabilitas harga beras di pasaran, katanya, Perum Bulog juga melaksanakan program Gerakan Stabilisasi Pangan (GSP) melalui rumah pangan kita (RPK) sebagai penyalur berbagai komoditas yang dimiliki oleh Bulog serta ke sejumlah pasar tradisional.
Program GSP, lanjut dia, sudah dimulai dan dalam waktu sepekan juga akan dilaksanakan kembali ke sejumlah kabupaten.