Semarang, ANTARA JATENG - BKKBN Provinsi Jawa Tengah mengumpulkan seluruh penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sebanyak 1.908 dari 35 kabupaten/kota untuk diberikan pembekalan sebelum seluruhnya beralih statusnya menjadi PNS BKKBN.
"Pertemuan ini kami harapkan bisa memberikan manfaat dan motivasi kinerja bagi para penyuluh KKBPK," kata Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah Wagino dalam Temu Kerja Penyuluh KKBPK di Auditorium Pancasila Akpol Semarang, Semarang, Raabu.
Wagino menjelaskan bahwa para tenaga penyuluh KKBPK sebelumnya dikelola dan didayagunakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan mengacu UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dialihkan kepada BKKBN.
"BKKBN menyambut baik dengan dialih kelolanya tenaga penyuluh KKBPK sebanyak 1.908 orang dari PNS daerah kabupaten/kota menjadi PNS BKKBN terhitung Januari 2018," katanya.
Petugas KKBPK, tambah Wagino, merupakan sumber daya potensial dan sangat dibutuhkan masyarakat untuk memberikan informasi, edukasi, dan penggerakan seluruh program kependudukan KB dan pembangunan keluarga di desa, termasuk integrasi antara program KKBPK dengan program pembangunan Kampung KB.
Dalam kesempatan tersebut, para tenaga penyuluh KKBPK juga mendapatkan penjelasan mengenai pelayanan KB di era sistem jaminan sosial nasional (SJSN) hingga perkembangan isu terbaru yang berkaitan dengan tugas mereka.
"Pertemuan ini kami harapkan bisa memberikan manfaat dan motivasi kinerja bagi para penyuluh KKBPK," kata Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah Wagino dalam Temu Kerja Penyuluh KKBPK di Auditorium Pancasila Akpol Semarang, Semarang, Raabu.
Wagino menjelaskan bahwa para tenaga penyuluh KKBPK sebelumnya dikelola dan didayagunakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan mengacu UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dialihkan kepada BKKBN.
"BKKBN menyambut baik dengan dialih kelolanya tenaga penyuluh KKBPK sebanyak 1.908 orang dari PNS daerah kabupaten/kota menjadi PNS BKKBN terhitung Januari 2018," katanya.
Petugas KKBPK, tambah Wagino, merupakan sumber daya potensial dan sangat dibutuhkan masyarakat untuk memberikan informasi, edukasi, dan penggerakan seluruh program kependudukan KB dan pembangunan keluarga di desa, termasuk integrasi antara program KKBPK dengan program pembangunan Kampung KB.
Dalam kesempatan tersebut, para tenaga penyuluh KKBPK juga mendapatkan penjelasan mengenai pelayanan KB di era sistem jaminan sosial nasional (SJSN) hingga perkembangan isu terbaru yang berkaitan dengan tugas mereka.