Kudus, ANTARA JATENG - Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyoroti penurunan pendapatan daerah pada tahun APBD 2018 dibandingkan dengan target pendapatan daerah tahun 2017 sebelum perubahan, Senin.
Pertanyaan sejumlah fraksi di DPRD Kudus yang menyoroti penrunan pendapatan daerah tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kudus dengan agenda Pandangan Umum terhadap Ranperda tentang APBD 2018 di ruang rapat paripurna DPRD Kudus, Senin (13/11).
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kudus Syu`aibul Huda di Kudus, Senin, mengungkapkan, bahwa target pendapatan daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp1,66 triliun atau lebih rendah dibandingkan dengan target pendapatan daerah tahun anggaran 2017 sebelum perubahan Rp1,82 triliun.
Dengan demikian, lanjut dia, target pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp157,02 miliar.
Adanya penurunan target pendapatan daerah tersebut, kata dia, menjadi keprihatinan bersama.
"Seharusnya, pendapatan di tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.
Untuk itu, dia meminta, penjelasan penyebab dari penurunan pendapatan tersebut.
Pada kesempatan tersebut, dia juga meminta, penjelasan kepada Pemkab Kudus akibat penurunan pendapatan asli daerah (PAD) Kudus 2018, karena salah satu penyebab rendahnya target pendapatan anggaran tahun 2018 karena PAD yang menurun.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kudus Sutejo menambahkan, penurunan target pendapatan daerah perlu disikapi secara serius dengan melakukan kajian yang mendalam terkait perencanaan dan kinerja pemerintah daerah.
Ia berpendapat, PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah di Kudus masih tergolong rendah.
"PAD dari sektor tersebut, perlu ditingkatkan sebagai wujud profesionalitas dari tugas dan tanggung jawab sebagai upaya mendorong terciptanya masyarakat yang semakin sejahtera," ujarnya.
Sorotan juga disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar melalui sekretarisnya Ali Muklisin meminta, Pemkab Kudus untuk menjelaskan terkait penurunan target PAD pada RAPBD 2018 dibandingkan tahun sebelumnya.
Padahal, lanjut dia, Kabupaten Kudus memiliki banyak potensi yang dapat dioptimalkan untuk memberikan kontribusi terhadap PAD.
Di antaranya, melalui pajak restoran, pengelolaan lahan parkir, perusahaan-perusahaan daerah dan lain-lain.
"Pemkab Kudus juga perlu menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan dan menggali potensi PAD, sehingga penurunan PAD tidak terulang kembali," ujarnya.
Fraksi lain yang juga menyoroti penurunan target pendapatan daerah, yakni dari Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Hanura Demokrat.
Pertanyaan sejumlah fraksi di DPRD Kudus yang menyoroti penrunan pendapatan daerah tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kudus dengan agenda Pandangan Umum terhadap Ranperda tentang APBD 2018 di ruang rapat paripurna DPRD Kudus, Senin (13/11).
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kudus Syu`aibul Huda di Kudus, Senin, mengungkapkan, bahwa target pendapatan daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp1,66 triliun atau lebih rendah dibandingkan dengan target pendapatan daerah tahun anggaran 2017 sebelum perubahan Rp1,82 triliun.
Dengan demikian, lanjut dia, target pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp157,02 miliar.
Adanya penurunan target pendapatan daerah tersebut, kata dia, menjadi keprihatinan bersama.
"Seharusnya, pendapatan di tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.
Untuk itu, dia meminta, penjelasan penyebab dari penurunan pendapatan tersebut.
Pada kesempatan tersebut, dia juga meminta, penjelasan kepada Pemkab Kudus akibat penurunan pendapatan asli daerah (PAD) Kudus 2018, karena salah satu penyebab rendahnya target pendapatan anggaran tahun 2018 karena PAD yang menurun.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kudus Sutejo menambahkan, penurunan target pendapatan daerah perlu disikapi secara serius dengan melakukan kajian yang mendalam terkait perencanaan dan kinerja pemerintah daerah.
Ia berpendapat, PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah di Kudus masih tergolong rendah.
"PAD dari sektor tersebut, perlu ditingkatkan sebagai wujud profesionalitas dari tugas dan tanggung jawab sebagai upaya mendorong terciptanya masyarakat yang semakin sejahtera," ujarnya.
Sorotan juga disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar melalui sekretarisnya Ali Muklisin meminta, Pemkab Kudus untuk menjelaskan terkait penurunan target PAD pada RAPBD 2018 dibandingkan tahun sebelumnya.
Padahal, lanjut dia, Kabupaten Kudus memiliki banyak potensi yang dapat dioptimalkan untuk memberikan kontribusi terhadap PAD.
Di antaranya, melalui pajak restoran, pengelolaan lahan parkir, perusahaan-perusahaan daerah dan lain-lain.
"Pemkab Kudus juga perlu menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan dan menggali potensi PAD, sehingga penurunan PAD tidak terulang kembali," ujarnya.
Fraksi lain yang juga menyoroti penurunan target pendapatan daerah, yakni dari Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Hanura Demokrat.