Solo, ANTARA JATENG - Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia Solo, Jawa Tengah, mengeluhkan kebijakan e-katalog yang dikeluarkan Pemerintah Pusat karena menghambat penjualan pelaku usaha kecil yang bergerak di bidang peralatan komputer.
"Kebijakan ini cenderung tidak adil karena para pelaku usaha IT di daerah kesulitan menembus e-katalog," kata Ketua Apkomindo Solo Yusuf Yudistira di Solo, Rabu.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah mengimbau instansi pemerintahan untuk membeli peralatan IT melalui e-katalog.
Terkait hal itu, pihaknya juga mempertanyakan proses seleksi seperti apa yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait pihak-pihak yang dilibatkan dalam kemitraan pengadaan tersebut.
"Mengapa dari tahun 2015 hingga sekarang hanya ada enam perusahaan yang dijadikan mitra LKPP, itu yang menjadi pertanyaan besar. Kami kan juga bisa melakukan pengadaan," katanya.
Pemilik SG Komp Sigit Gunawan mengatakan dengan adanya e-katalog penurunan omzet di tokonya mencapai 70 persen. Ia mengatakan selama ini beberapa instansi sudah mengarah ke e-katalog karena memang sudah diwajibkan.
"Sisanya saya lebih mengandalkan instansi yang masih belum menggunakan e-katalog dan masih mau memberikan proyek pengadaan barang IT kepada kami, tetapi tidak menutup kemungkinan konsumen saya ini suatu saat juga akan bergeser ke e-katalog," katanya.
Ia mengatakan sebetulnya dari sisi permintaan barang IT dari pemerintah tidak ada peningkatan, tetapi dengan adanya sistem e-katalog tersebut membuat pengusaha di daerah menjadi kesulitan berjualan.
Senada, pengelola toko Komputer Dicky mengatakan penurunan penjualan komputer dan alat-alat penunjangnya sekitar 30-40 persen. Penurunan tersebut jika dibandingkan dengan penjualan sebelumnya tahun 2014.
"Ini saja saya masih ketolong penjualan ritel, kalau murni proyek mungkin penurunannya bisa sampai 80 persen," kata pengelola Sadana Komputer ini.
"Kebijakan ini cenderung tidak adil karena para pelaku usaha IT di daerah kesulitan menembus e-katalog," kata Ketua Apkomindo Solo Yusuf Yudistira di Solo, Rabu.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah mengimbau instansi pemerintahan untuk membeli peralatan IT melalui e-katalog.
Terkait hal itu, pihaknya juga mempertanyakan proses seleksi seperti apa yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait pihak-pihak yang dilibatkan dalam kemitraan pengadaan tersebut.
"Mengapa dari tahun 2015 hingga sekarang hanya ada enam perusahaan yang dijadikan mitra LKPP, itu yang menjadi pertanyaan besar. Kami kan juga bisa melakukan pengadaan," katanya.
Pemilik SG Komp Sigit Gunawan mengatakan dengan adanya e-katalog penurunan omzet di tokonya mencapai 70 persen. Ia mengatakan selama ini beberapa instansi sudah mengarah ke e-katalog karena memang sudah diwajibkan.
"Sisanya saya lebih mengandalkan instansi yang masih belum menggunakan e-katalog dan masih mau memberikan proyek pengadaan barang IT kepada kami, tetapi tidak menutup kemungkinan konsumen saya ini suatu saat juga akan bergeser ke e-katalog," katanya.
Ia mengatakan sebetulnya dari sisi permintaan barang IT dari pemerintah tidak ada peningkatan, tetapi dengan adanya sistem e-katalog tersebut membuat pengusaha di daerah menjadi kesulitan berjualan.
Senada, pengelola toko Komputer Dicky mengatakan penurunan penjualan komputer dan alat-alat penunjangnya sekitar 30-40 persen. Penurunan tersebut jika dibandingkan dengan penjualan sebelumnya tahun 2014.
"Ini saja saya masih ketolong penjualan ritel, kalau murni proyek mungkin penurunannya bisa sampai 80 persen," kata pengelola Sadana Komputer ini.