Semarang, ANTARA JATENG - Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar siap mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah pada 2018 guna mengantisipasi dan menindak berbagai praktik politik uang.
"Satgas Saber Pungli siap menindak jika penerima dan pemberi tertangkap tangan melakukan praktik politik uang," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono di Semarang, Sabtu.
Sekda mengungkapkan praktik politik uang seringkali terjadi saat pilkada dan praktik tersebut rawan dilakukan pada saat pencalonan, masa kampanye, hingga pemungutan, serta rekapitulasi perolehan suara berlangsung.
Untuk mencegah terjadinya praktik politik uang, tim Satgas Saber Pungli akan difungsikan, dan jika pelakunya tertangkap, baik si pemberi maupun penerima, bakal mendapatkan sanksi berat.
"Yang memberi maupun menerima, sama-sama kena sanksi, akan terbit aturan seperti itu. Kalau dulu kan yang menerima tidak diproses hukum," kata mantan Kepala Dinas Kehutanan Jateng itu.
Sekda meminta agar difungsikannya Satgas Saber Pungli menjadi perhatian bagi para calon kepala daerah maupun masyarakat yang akan memberikan hak suaranya.
Upaya untuk mengurangi politik uang yang selama ini terjadi, menurutnya, sangat penting karena menjadi salah satu faktor penentu masa depan daerah, baik dari sisi pembangunan fisik, maupun dari tata kelola pemerintahannya yang bersih dan berwibawa.
"Saya juga mengingatkan agar netralitas aparatur sipil negara dalam pilkada betul-betul dijaga, jangan sampai ada ASN yang tertangkap karena terlibat dalam pilkada," ujarnya.
"Satgas Saber Pungli siap menindak jika penerima dan pemberi tertangkap tangan melakukan praktik politik uang," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono di Semarang, Sabtu.
Sekda mengungkapkan praktik politik uang seringkali terjadi saat pilkada dan praktik tersebut rawan dilakukan pada saat pencalonan, masa kampanye, hingga pemungutan, serta rekapitulasi perolehan suara berlangsung.
Untuk mencegah terjadinya praktik politik uang, tim Satgas Saber Pungli akan difungsikan, dan jika pelakunya tertangkap, baik si pemberi maupun penerima, bakal mendapatkan sanksi berat.
"Yang memberi maupun menerima, sama-sama kena sanksi, akan terbit aturan seperti itu. Kalau dulu kan yang menerima tidak diproses hukum," kata mantan Kepala Dinas Kehutanan Jateng itu.
Sekda meminta agar difungsikannya Satgas Saber Pungli menjadi perhatian bagi para calon kepala daerah maupun masyarakat yang akan memberikan hak suaranya.
Upaya untuk mengurangi politik uang yang selama ini terjadi, menurutnya, sangat penting karena menjadi salah satu faktor penentu masa depan daerah, baik dari sisi pembangunan fisik, maupun dari tata kelola pemerintahannya yang bersih dan berwibawa.
"Saya juga mengingatkan agar netralitas aparatur sipil negara dalam pilkada betul-betul dijaga, jangan sampai ada ASN yang tertangkap karena terlibat dalam pilkada," ujarnya.