Semarang, ANTARA JATENG - Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta Kementerian Sosial untuk melibatkan pemerintah daerah dalam melaksanakan program keluarga harapan (PKH).
"Dilibatkan itu bukan hanya ketika mau pelaksanaan program. Tetapi, di pendataannya juga. Sebab, pemda kan yang pastinya lebih tahu kondisi masyarakat di daerahnya," katanya di Semarang, Sabtu.
Hal itu diungkapkan perempuan yang akrab disapa Ita tersebut di sela kegiatan reses dan kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P Batubara di Kecamatan Candisari, Semarang.
Ita mengakui selama ini Kemensos menggunakan data tersendiri yang didapatkan dari pendamping PKH yang berbeda dengan data yang dimiliki pemda maupun Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kami dari pemda pun punya data di luar yang dimiliki BPS. Artinya, warga-warga yang rawan miskin jangan sampai tidak tercover. Makanya, data yang dimiliki bisa saja berbeda," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta Kemensos untuk berkoordinasi dengan pemda dalam penggunaan data untuk program PKH agar jangan sampai ada warga yang miskin sampai tidak tercover program itu.
"Ya, kami terus mencoba berkoordinasi. Dari Dinsos Kota Semarang selalu mengecek data Kemensos. Ada tidak warga di Kota Semarang yang termasuk miskin tetapi tidak masuk PKH," katanya.
Selain itu, Ita berharap keberadaan e--warung yang saat ini sudah ada di satu kecamatan, yakni Mijen untuk ditambah lagi setidaknya satu "e-warung" di masing-masing kecamatan sebagai bagian program PKH.
"Kami masih ngecek ini, apakah PKH berhenti atau bagaimana. Seperti `e-warung` kan kemarin sudah ada satu. Lha ini mau ditambah lagi atau bagaimana. Dulu kan mau satu kecamatan satu `e-warung`," pungkasnya.
Sementara itu, anggota DPR RI Juliari P Batubara meminta Kemensos harus mencocokkan data dulu sebelum mengeksekusi program agar tidak ada yang terlewat dalam pelaksanaannya di lapangan.
"Semuanya kan berkepentingan, pemda juga punya kepentingan untuk menyejahterakan warganya. Ya, masalah data saja, tinggal dikoordinasikan," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Yang jelas, kata anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi industri, perdagangan, dan koperasi itu, koordinasi diperlukan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
"Dilibatkan itu bukan hanya ketika mau pelaksanaan program. Tetapi, di pendataannya juga. Sebab, pemda kan yang pastinya lebih tahu kondisi masyarakat di daerahnya," katanya di Semarang, Sabtu.
Hal itu diungkapkan perempuan yang akrab disapa Ita tersebut di sela kegiatan reses dan kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P Batubara di Kecamatan Candisari, Semarang.
Ita mengakui selama ini Kemensos menggunakan data tersendiri yang didapatkan dari pendamping PKH yang berbeda dengan data yang dimiliki pemda maupun Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kami dari pemda pun punya data di luar yang dimiliki BPS. Artinya, warga-warga yang rawan miskin jangan sampai tidak tercover. Makanya, data yang dimiliki bisa saja berbeda," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta Kemensos untuk berkoordinasi dengan pemda dalam penggunaan data untuk program PKH agar jangan sampai ada warga yang miskin sampai tidak tercover program itu.
"Ya, kami terus mencoba berkoordinasi. Dari Dinsos Kota Semarang selalu mengecek data Kemensos. Ada tidak warga di Kota Semarang yang termasuk miskin tetapi tidak masuk PKH," katanya.
Selain itu, Ita berharap keberadaan e--warung yang saat ini sudah ada di satu kecamatan, yakni Mijen untuk ditambah lagi setidaknya satu "e-warung" di masing-masing kecamatan sebagai bagian program PKH.
"Kami masih ngecek ini, apakah PKH berhenti atau bagaimana. Seperti `e-warung` kan kemarin sudah ada satu. Lha ini mau ditambah lagi atau bagaimana. Dulu kan mau satu kecamatan satu `e-warung`," pungkasnya.
Sementara itu, anggota DPR RI Juliari P Batubara meminta Kemensos harus mencocokkan data dulu sebelum mengeksekusi program agar tidak ada yang terlewat dalam pelaksanaannya di lapangan.
"Semuanya kan berkepentingan, pemda juga punya kepentingan untuk menyejahterakan warganya. Ya, masalah data saja, tinggal dikoordinasikan," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Yang jelas, kata anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi industri, perdagangan, dan koperasi itu, koordinasi diperlukan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.