Semarang, ANTARA JATENG - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan progres proyek-proyek pembangunan di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah masih relatif baik dengan pengawasan secara rutin.
"Ya, kepengennya sudah 100 persen, tetapi `kan enggak bisa begitu karena baru bulan Agustus," katanya usai memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Ke-72 RI di Semarang, Kamis.
Hal tersebut diungkapkannya saat dimintai tanggapan mengenai kritik dari DPRD Kota Semarang mengenai masih banyaknya proyek pembangunan yang belum jalan, yakni sekitar 50 persennya.
Hendi, sapaan akrab orang nomor satu di Kota Semarang itu mengajak untuk melihat evaluasi progres proyek pembangunan dan penyerapan anggaran secara detail dari tahun ke tahun.
"Mari lihat evaluasinya dibandingkan tahun kemarin, tahun ini seperti apa? Kemudian, dibandingkan dengan pusat dan provinsi seperti apa?" kata politikus PDI Perjuangan itu.
Dari hasil evaluasi, dia optimistis dengan progres pengerjaan berbagai proyek pembangunan karena pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu tidak bergeser terlampau jauh.
"Dibandingkan dengan pusat dan provinsi, serapan (anggaran, red.) kita masih lebih baik. Artinya, memang ada hal-hal yang harus melihatnya secara detail," katanya.
Yang namanya proyek pembangunan, menurut dia, meski dikerjakan pada bulan April, pencairan anggarannya tetap dilakukan pada periode November s.d. Desember sesuai dengan kontrak.
"Jadi, pengerjaan fisik sudah dilakukan. Akan tetapi, penyerapan anggarannya belum tentu 100 persen. Hal ini harus dipahami. Namun, kami akan pantau tiap bulan, termasuk lewat aplikasi," katanya.
Dengan kemudahan aplikasi, kata Hendi, pantauan penyerapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang bisa dilakukan secara mudah.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso menyoroti masih banyaknya proyek pembangunan yang belum jalan, yakni sekitar 50 persen meski sudah satu semester berjalan.
"Banyak sekali lelang (proyek pembangunan, red.) yang seharusnya dimulai awal 2017, tetapi lelangnya baru terlaksana pertengahan tahun," kata politikus Partai Gerindra tersebut.
Sejauh ini, kata dia, juga belum ada evaluasi hingga satu semester tahun ini, padahal evaluasi diperlukan untuk melihat seberapa jauh kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD).
Keterlambatan pelaksanaan lelang proyek, lanjut dia, tentunya berimbas terhadap kegiatan pengerjaan infrastruktur yang sudah direncanakan sebab pelaksanaannya akan dikejar waktu yang sudah mepet.
Selain itu, kata Joko, keterlambatan pengerjaan proyek juga membuat langkah evaluasi tidak bisa dilakukan untuk semester pertama. Pasalnya, jika ada kekurangan, tidak bisa diperbaiki pada semester kedua.
"Jangankan proyek-proyek infrastruktur besar, proyek-proyek kecil saja yang bersifat penunjukan langsung (PL) sampai sekarang banyak belum dikerjakan, misalnya jembatan di perkampungan," pungkasnya.
"Ya, kepengennya sudah 100 persen, tetapi `kan enggak bisa begitu karena baru bulan Agustus," katanya usai memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Ke-72 RI di Semarang, Kamis.
Hal tersebut diungkapkannya saat dimintai tanggapan mengenai kritik dari DPRD Kota Semarang mengenai masih banyaknya proyek pembangunan yang belum jalan, yakni sekitar 50 persennya.
Hendi, sapaan akrab orang nomor satu di Kota Semarang itu mengajak untuk melihat evaluasi progres proyek pembangunan dan penyerapan anggaran secara detail dari tahun ke tahun.
"Mari lihat evaluasinya dibandingkan tahun kemarin, tahun ini seperti apa? Kemudian, dibandingkan dengan pusat dan provinsi seperti apa?" kata politikus PDI Perjuangan itu.
Dari hasil evaluasi, dia optimistis dengan progres pengerjaan berbagai proyek pembangunan karena pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu tidak bergeser terlampau jauh.
"Dibandingkan dengan pusat dan provinsi, serapan (anggaran, red.) kita masih lebih baik. Artinya, memang ada hal-hal yang harus melihatnya secara detail," katanya.
Yang namanya proyek pembangunan, menurut dia, meski dikerjakan pada bulan April, pencairan anggarannya tetap dilakukan pada periode November s.d. Desember sesuai dengan kontrak.
"Jadi, pengerjaan fisik sudah dilakukan. Akan tetapi, penyerapan anggarannya belum tentu 100 persen. Hal ini harus dipahami. Namun, kami akan pantau tiap bulan, termasuk lewat aplikasi," katanya.
Dengan kemudahan aplikasi, kata Hendi, pantauan penyerapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang bisa dilakukan secara mudah.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso menyoroti masih banyaknya proyek pembangunan yang belum jalan, yakni sekitar 50 persen meski sudah satu semester berjalan.
"Banyak sekali lelang (proyek pembangunan, red.) yang seharusnya dimulai awal 2017, tetapi lelangnya baru terlaksana pertengahan tahun," kata politikus Partai Gerindra tersebut.
Sejauh ini, kata dia, juga belum ada evaluasi hingga satu semester tahun ini, padahal evaluasi diperlukan untuk melihat seberapa jauh kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD).
Keterlambatan pelaksanaan lelang proyek, lanjut dia, tentunya berimbas terhadap kegiatan pengerjaan infrastruktur yang sudah direncanakan sebab pelaksanaannya akan dikejar waktu yang sudah mepet.
Selain itu, kata Joko, keterlambatan pengerjaan proyek juga membuat langkah evaluasi tidak bisa dilakukan untuk semester pertama. Pasalnya, jika ada kekurangan, tidak bisa diperbaiki pada semester kedua.
"Jangankan proyek-proyek infrastruktur besar, proyek-proyek kecil saja yang bersifat penunjukan langsung (PL) sampai sekarang banyak belum dikerjakan, misalnya jembatan di perkampungan," pungkasnya.