Semarang, ANTARA JATENG - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Sadono mengakui banyak politikus atau orang yang berkecimpung di dunia politik tidak berpendidikan politik.
"Banyak orang masuk politik, tetapi tidak tahu politik, asal-asalan," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Tengah itu saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Semarang, Kamis.
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI itu, antara lain, dihadiri sejumlah sesepuh Partai Golkar di Semarang, serta para anggota Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), organisasi sayap Partai Golkar.
Ia mencontohkan kondisi di partai berlambang pohon beringin itu, yakni ketika ada pengurus pimpinan kecamatan (PK) Golkar yang mengharapkan bantuan dana dari DPP untuk maju sebagai calon anggota legislatif.
"Ada pengurus PK Golkar nanya apakah ada bantuan dari DPP untuk calon dari PK Golkar yang mau mencalonkan sebagai anggota legislatif? Wah, salah masuk ini orang," katanya seraya tersenyum, disambut tawa dari para hadirin.
Ketika ada orang masuk ke dalam organisasi politik sudah berniat ingin dan akan mendapatkan apa, kata dia, jelas salah sebab harus didasari niat berbuat sesuatu untuk kepentingan orang banyak.
"Bukan niat `pengen` jadi pengurus (organisasi, red.) karena kalau mau `nyaleg` (mencalonkan jadi legislator, red.) ono sing mbayari," kata mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu.
Ada lagi, kata dia, kepengurusan Golkar di tingkat kecamatan yang hampir tidak pernah ada kegiatan karena beralasan tidak ada duit, padahal mereka memiliki anggota yang bisa diberdayakan.
"Saya bilang kalau modelnya begini kalah sama majelis taklim. Mereka (majelis taklim, red.) bisa kumpul-kumpul minimal sebulan sekali dengan `urunan` (iuran) dari para anggotanya," katanya.
Sebagai organisasi yang bukan lembaga pemerintah, lanjut dia, semestinya tidak semata menggantungkan pada bantuan pemerintah sebab kegiatan-kegiatan untuk pengembangan organisasi harus terus berjalan.
Sebenarnya, kata dia, pendidikan politik sudah ditanamkan kepada kader-kader Golkar di organisasinya, khususnya SOKSI yang memang bercita-cita memberikan penekanan pada pendidikan politik.
"Pendidikan politik yang ada di SOKSI harus diteruskan. Pasalnya, dari sinilah akan didapatkan orang-orang tangguh yang memiliki bekal cukup di bidang politik untuk memberikan pengabdian pada bangsa," katanya.
"Banyak orang masuk politik, tetapi tidak tahu politik, asal-asalan," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Tengah itu saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Semarang, Kamis.
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI itu, antara lain, dihadiri sejumlah sesepuh Partai Golkar di Semarang, serta para anggota Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), organisasi sayap Partai Golkar.
Ia mencontohkan kondisi di partai berlambang pohon beringin itu, yakni ketika ada pengurus pimpinan kecamatan (PK) Golkar yang mengharapkan bantuan dana dari DPP untuk maju sebagai calon anggota legislatif.
"Ada pengurus PK Golkar nanya apakah ada bantuan dari DPP untuk calon dari PK Golkar yang mau mencalonkan sebagai anggota legislatif? Wah, salah masuk ini orang," katanya seraya tersenyum, disambut tawa dari para hadirin.
Ketika ada orang masuk ke dalam organisasi politik sudah berniat ingin dan akan mendapatkan apa, kata dia, jelas salah sebab harus didasari niat berbuat sesuatu untuk kepentingan orang banyak.
"Bukan niat `pengen` jadi pengurus (organisasi, red.) karena kalau mau `nyaleg` (mencalonkan jadi legislator, red.) ono sing mbayari," kata mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu.
Ada lagi, kata dia, kepengurusan Golkar di tingkat kecamatan yang hampir tidak pernah ada kegiatan karena beralasan tidak ada duit, padahal mereka memiliki anggota yang bisa diberdayakan.
"Saya bilang kalau modelnya begini kalah sama majelis taklim. Mereka (majelis taklim, red.) bisa kumpul-kumpul minimal sebulan sekali dengan `urunan` (iuran) dari para anggotanya," katanya.
Sebagai organisasi yang bukan lembaga pemerintah, lanjut dia, semestinya tidak semata menggantungkan pada bantuan pemerintah sebab kegiatan-kegiatan untuk pengembangan organisasi harus terus berjalan.
Sebenarnya, kata dia, pendidikan politik sudah ditanamkan kepada kader-kader Golkar di organisasinya, khususnya SOKSI yang memang bercita-cita memberikan penekanan pada pendidikan politik.
"Pendidikan politik yang ada di SOKSI harus diteruskan. Pasalnya, dari sinilah akan didapatkan orang-orang tangguh yang memiliki bekal cukup di bidang politik untuk memberikan pengabdian pada bangsa," katanya.