Semarang, ANTARA JATENG - Manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus berkembang pesat menuju cakupan semesta dan hasil laporan audited akhir tahun 2016 menunjukkan program pemerintah ini sangat dirasakan masyarakat, salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan kartu BPJS Kesehatan sebanyak 177,8 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan.
Angka kunjungan itu terus meningkat, pada tahun 2014 sebanyak 92,3 juta dan tahun 2015 sebanyak 146,7 juta dengan kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktek perorangan mencapai sekitar 120,9 juta kunjungan; rawat jalan di poliklinik dan rumah sakit sebanyak 49,3 juta; dan rawat inap 7,6 juta; serta rujukan sebesar 15,1 juta, maka total pemanfaatan JKN-KIS adalah 192,9 juta.
Sampai dengan saat ini, jumlah peserta yang telah mengikuti program JKN-KIS lebih dari 180 juta jiwa atau lebih dari 70 persen dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2017.
Komitmen pemerintah dalam keberlangsungan program JKN-KIS diwujudkan dalam bentuk penyediaan APBN berupa iuran untuk 92,4 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan.
"Kehadiran Program JKN-KIS merupakan wujud dari kehadiran negara kepada rakyatnya. Pemerintah telah mewujudkan amanat undang-undang yaitu dengan menjalankan program JKN-KIS. Tanpa waktu yang lama program ini sudah dirasakan betul manfaatnya bagi masyarakat. Selain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, bagi masyarakat yang sehat program ini memberikan berkontribusi positif terhadap perekonomian," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam kegiatan Public Expose Kontribusi Program JKN-KIS dalam mengisi 72 Tahun Kemerdekaan Indonesia.
Fachmi menambahkan bahwa program JKN-KIS bisa mendorong percepatan pengentasan kemiskinan, karena melalui program JKN-KIS masyarakat yang miskin tidak akan terjerumus dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam ketika sakit, sementara masyarakat yang tidak miskin akan terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis.
"Dengan adanya program JKN-KIS orang miskin tidak bertambah miskin ketika sakit dan orang yang tidak miskin dapat terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis," katanya.
Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukan kontribusi total JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai Rp152,2 triliun dan tahun 2021 kontribusinya diperkirakan meningkat sampai Rp289 triliun.
Kepala Kajian Grup Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM FEB UI Teguh Dartanto dalam kesempatan tersebut menambahkan bahwa dampak JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia sifatnya positif dan berkelanjutan. Dalam jangka pendek, program JKN-KIS akan mendorong aktifitas ekonomi untuk sektor yang bersinggungan dengan program JKN-KIS seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas), industri farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan (industri makanan dan minuman).
Untuk jangka panjang, program JKN-KIS mendorong peningkatan mutu modal manusia yang merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Tahun 2016, dampak JKN-KIS terhadap jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp57,9 triliun, industri farmasi dan alat kesehatan Rp10,3 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta Rp14,6triliun.
Industri makanan dan minuman terdampak Rp17,2 triliun, perdagangan selain mobil dan sepeda motor Rp7,5 triliun, jasa angkutan, pos dan kurir Rp3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan Rp2,4 trilun dan sektor lain Rp38,6 triliun.
Teguh mengatakan bertambahnya peserta JKN-KIS akan meningkatkan investasi di sektor kesehatan seperti pembangunan fasilitas kesehatan, produksi obat dan alat kesehatan. Hal itu mendorong peningkatan jumlah lapangan pekerjaan bagi tenaga kesehatan. Ujungnya, memacu perekonomian Indonesia menjadi semakin berkembang.
Dampak JKN-KIS terbesar yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi lebih sehat dan berumur lebih panjang. Kondisi itu mendorong peningkatan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang.
“Program JKN-KIS akan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 2,9 tahun. Program JKN-KIS berkontribusi sebesar 0.84 persen dari total PDB Indonesia, kenaikan 1 persen kepesertaan JKN-KIS setara dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp1 juta/tahun/kapita,†urainya.
Di bidang ketenagakerjaan, program JKN-KIS berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,45 juta orang pada tahun 2016 dan akan meningkat jadi 2,56 juta orang tahun 2021. Penciptaan lapangan kerja itu ada di beberapa sektor seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas) sebesar 864 ribu orang (2016)
akan meningkat menjadi 1,348 juta orang (2021).
Untuk sektor industri farmasi, penciptaan lapangan kerja sebesar 27,2 ribu orang (2016) dan berpotensi meningkat menjadi 42,5 ribu orang (2021). Industri makanan dan minuman sekitar 34,1 ribu orang (2016) dan 53,3 ribu orang (2021).
Menurut Teguh, dampak program, JKN-KIS akan semakin besar seiring banyaknya RS swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bila sebelum program JKN-KIS pilihan pasien terhadap jasa layanan kesehatan terbatas pada puskesmas dan klinik-klinik kecil, sekarang akses mudah ke RS besar. Dengan sistem yang sudah mulai terbangun
dengan baik di tahun ke-4 pelaksanaan JKN-KIS ini menimbulkan kompetisi antar sesama pemberi layanan. Kompetisi ini akan menghasilkan perbaikan layanan yang semakin baik.
Pencapaian universal health coverage (UHC) di tahun 2019 diproyeksikan akan menghasilkan output sebesar 289 triliun rupiah dan kesempatan kerja untuk 2,4 juta orang.
Angka kunjungan itu terus meningkat, pada tahun 2014 sebanyak 92,3 juta dan tahun 2015 sebanyak 146,7 juta dengan kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktek perorangan mencapai sekitar 120,9 juta kunjungan; rawat jalan di poliklinik dan rumah sakit sebanyak 49,3 juta; dan rawat inap 7,6 juta; serta rujukan sebesar 15,1 juta, maka total pemanfaatan JKN-KIS adalah 192,9 juta.
Sampai dengan saat ini, jumlah peserta yang telah mengikuti program JKN-KIS lebih dari 180 juta jiwa atau lebih dari 70 persen dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2017.
Komitmen pemerintah dalam keberlangsungan program JKN-KIS diwujudkan dalam bentuk penyediaan APBN berupa iuran untuk 92,4 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan.
"Kehadiran Program JKN-KIS merupakan wujud dari kehadiran negara kepada rakyatnya. Pemerintah telah mewujudkan amanat undang-undang yaitu dengan menjalankan program JKN-KIS. Tanpa waktu yang lama program ini sudah dirasakan betul manfaatnya bagi masyarakat. Selain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, bagi masyarakat yang sehat program ini memberikan berkontribusi positif terhadap perekonomian," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam kegiatan Public Expose Kontribusi Program JKN-KIS dalam mengisi 72 Tahun Kemerdekaan Indonesia.
Fachmi menambahkan bahwa program JKN-KIS bisa mendorong percepatan pengentasan kemiskinan, karena melalui program JKN-KIS masyarakat yang miskin tidak akan terjerumus dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam ketika sakit, sementara masyarakat yang tidak miskin akan terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis.
"Dengan adanya program JKN-KIS orang miskin tidak bertambah miskin ketika sakit dan orang yang tidak miskin dapat terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis," katanya.
Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukan kontribusi total JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai Rp152,2 triliun dan tahun 2021 kontribusinya diperkirakan meningkat sampai Rp289 triliun.
Kepala Kajian Grup Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM FEB UI Teguh Dartanto dalam kesempatan tersebut menambahkan bahwa dampak JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia sifatnya positif dan berkelanjutan. Dalam jangka pendek, program JKN-KIS akan mendorong aktifitas ekonomi untuk sektor yang bersinggungan dengan program JKN-KIS seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas), industri farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan (industri makanan dan minuman).
Untuk jangka panjang, program JKN-KIS mendorong peningkatan mutu modal manusia yang merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Tahun 2016, dampak JKN-KIS terhadap jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp57,9 triliun, industri farmasi dan alat kesehatan Rp10,3 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta Rp14,6triliun.
Industri makanan dan minuman terdampak Rp17,2 triliun, perdagangan selain mobil dan sepeda motor Rp7,5 triliun, jasa angkutan, pos dan kurir Rp3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan Rp2,4 trilun dan sektor lain Rp38,6 triliun.
Teguh mengatakan bertambahnya peserta JKN-KIS akan meningkatkan investasi di sektor kesehatan seperti pembangunan fasilitas kesehatan, produksi obat dan alat kesehatan. Hal itu mendorong peningkatan jumlah lapangan pekerjaan bagi tenaga kesehatan. Ujungnya, memacu perekonomian Indonesia menjadi semakin berkembang.
Dampak JKN-KIS terbesar yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi lebih sehat dan berumur lebih panjang. Kondisi itu mendorong peningkatan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang.
“Program JKN-KIS akan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 2,9 tahun. Program JKN-KIS berkontribusi sebesar 0.84 persen dari total PDB Indonesia, kenaikan 1 persen kepesertaan JKN-KIS setara dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp1 juta/tahun/kapita,†urainya.
Di bidang ketenagakerjaan, program JKN-KIS berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,45 juta orang pada tahun 2016 dan akan meningkat jadi 2,56 juta orang tahun 2021. Penciptaan lapangan kerja itu ada di beberapa sektor seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas) sebesar 864 ribu orang (2016)
akan meningkat menjadi 1,348 juta orang (2021).
Untuk sektor industri farmasi, penciptaan lapangan kerja sebesar 27,2 ribu orang (2016) dan berpotensi meningkat menjadi 42,5 ribu orang (2021). Industri makanan dan minuman sekitar 34,1 ribu orang (2016) dan 53,3 ribu orang (2021).
Menurut Teguh, dampak program, JKN-KIS akan semakin besar seiring banyaknya RS swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bila sebelum program JKN-KIS pilihan pasien terhadap jasa layanan kesehatan terbatas pada puskesmas dan klinik-klinik kecil, sekarang akses mudah ke RS besar. Dengan sistem yang sudah mulai terbangun
dengan baik di tahun ke-4 pelaksanaan JKN-KIS ini menimbulkan kompetisi antar sesama pemberi layanan. Kompetisi ini akan menghasilkan perbaikan layanan yang semakin baik.
Pencapaian universal health coverage (UHC) di tahun 2019 diproyeksikan akan menghasilkan output sebesar 289 triliun rupiah dan kesempatan kerja untuk 2,4 juta orang.