Semarang, ANTARA JATENG - Ekonom dari Universitas Diponegoro Semarang Nugroho SBM menyatakan pemerintah perlu mewaspadai tingkat Gini Ratio yang mencerminkan kesenjangan konsumsi/pendapatan penduduk di Jawa Tengah.
"Untuk tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh Gini Ratio di Jawa Tengah pada bulan Maret 2017 memang mengalami penurunan, tetapi tidak signifikan," katanya di Semarang, Selasa.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah pada bulan Maret 2017 tercatat sebesar 0,365.
Jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, gini ratio tersebut turun sebesar 0,001 poin dari 0,366.
"Jika dilihat dari angka saat ini, yaitu 0,365 yang berarti hampir menyentuh angka 0,4, seharusnya mulai diwaspadai oleh pemerintah," katanya.
Menurut dia, jangan sampai fluktuasi tingkat ketimpangan tersebut hanya bergantung dari pola musiman, salah satunya musim panen.
"Dalam hal ini, pemerintah harus memikirkan program yang bersifat jangka pendek, salah satunya adalah melakukan transfer dana ke masyarakat miskin," katanya.
Ia mengatakan transfer dana ke masyarakat miskin atau disebut juga dengan bantuan langsung tunai ini bisa diberikan hingga program jangka panjang mulai berdampak.
"Kalau jangka panjangnya kan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya pembangunan infrastruktur maka tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat dapat lebih ditekan, tetapi ini sifatnya jangka panjang jadi tidak langsung terlihat," katanya.
Mengenai program jangka pendek, Nugroho mengatakan pemerintah dapat melibatkan BPS agar melakukan verifikasi data untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, .
"Data dari bawah tetap berasal dari masing-masing RT, tetapi verifikasi harus dilakukan oleh petugas BPS untuk memastikan bantuan tersebut nantinya tepat sasaran," katanya.
Sementara itu, selain melakukan program jangka pendek, dikatakannya, pemerintah harus mewaspadai tingkat inflasi daerah.
"Mengenai faktor ini, pemerintah harus lebih memaksimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pengendalian inflasi ini bukan hanya tugas pusat tetapi juga daerah," katanya.
Menurut dia, dengan langkah-langkah tersebut secara bertahap tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Tengah akan mengalami penurunan secara bertahap.
"Kalau idealnya moderat di level 0,2. Sedangkan kalau sudah di atas 0,5 artinya sudah sangat tinggi," katanya.
"Untuk tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh Gini Ratio di Jawa Tengah pada bulan Maret 2017 memang mengalami penurunan, tetapi tidak signifikan," katanya di Semarang, Selasa.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah pada bulan Maret 2017 tercatat sebesar 0,365.
Jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, gini ratio tersebut turun sebesar 0,001 poin dari 0,366.
"Jika dilihat dari angka saat ini, yaitu 0,365 yang berarti hampir menyentuh angka 0,4, seharusnya mulai diwaspadai oleh pemerintah," katanya.
Menurut dia, jangan sampai fluktuasi tingkat ketimpangan tersebut hanya bergantung dari pola musiman, salah satunya musim panen.
"Dalam hal ini, pemerintah harus memikirkan program yang bersifat jangka pendek, salah satunya adalah melakukan transfer dana ke masyarakat miskin," katanya.
Ia mengatakan transfer dana ke masyarakat miskin atau disebut juga dengan bantuan langsung tunai ini bisa diberikan hingga program jangka panjang mulai berdampak.
"Kalau jangka panjangnya kan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya pembangunan infrastruktur maka tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat dapat lebih ditekan, tetapi ini sifatnya jangka panjang jadi tidak langsung terlihat," katanya.
Mengenai program jangka pendek, Nugroho mengatakan pemerintah dapat melibatkan BPS agar melakukan verifikasi data untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, .
"Data dari bawah tetap berasal dari masing-masing RT, tetapi verifikasi harus dilakukan oleh petugas BPS untuk memastikan bantuan tersebut nantinya tepat sasaran," katanya.
Sementara itu, selain melakukan program jangka pendek, dikatakannya, pemerintah harus mewaspadai tingkat inflasi daerah.
"Mengenai faktor ini, pemerintah harus lebih memaksimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pengendalian inflasi ini bukan hanya tugas pusat tetapi juga daerah," katanya.
Menurut dia, dengan langkah-langkah tersebut secara bertahap tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Tengah akan mengalami penurunan secara bertahap.
"Kalau idealnya moderat di level 0,2. Sedangkan kalau sudah di atas 0,5 artinya sudah sangat tinggi," katanya.