Kudus, ANTARA JATENG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, meminta dukungan pemerintahan desa dalam memulai tahapan pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kudus 2018, kata Anggota KPU Kudus Syafiq Ainurridho.
"Kami berharap, pemerintah desa berkenan memberikan data penduduk yang meninggal dunia, mutasi keluar, dan mutasi masuk sesuai nama dan alamatnya," ujarnya saat menjadi pembicara pada rapat koordinasi pemutakhiran daftar pemilih di lantai IV gedung Setda Kudus, Rabu.
Menurut dia, kunci kesuksesan penyelenggaran pemilu harus didukung oleh banyak faktor.
Di antaranya, lanjut dia, aturan yang jelas, penyelenggara yang berintegritas, serta peran semua pihak.
Terkait hal itu, lanjut dia, KPU juga pernah berkirim surat ke sembilan kecamatan dan 132 desa/kelurahan perihal permohonan data penduduk meninggal.
Upaya lainnya, yakni dengan memasang pengumuman di media sosial, baliho, spanduk dan media lainnya.
"Kami juga memasang pengumuman di tempat strategis, seperti yang sudah pernah dikoordinasikan lewat surat dengan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan," ujarnya.
Ia menjelaskan, bahwa kebutuhan KPU untuk pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tahun 2017, meliputi data mutasi penduduk, baik keluar maupun masuk, serta data penduduk meninggal dunia, data penduduk pemilih pemula, maupun data alih status TNI/Polri.
Terkait data alih status TNI/Polri, lanjut dia, KPU Kudus juga berkirim surat ke Kepolisian Resor Kudus untuk meminta data anggota kepolisian yang pensiun maupun yang beralih status menjadi polisi.
Untuk data sementara, kata dia, terdapat 45 anggota kepolisian yang pensiun.
Sementara untuk anggota TNI, kata dia, sedang dipersiapkan surat permohonan serupa.
Ia menjelaskan, bahwa tahapan pemutakhiran daftar pemilih bertujuan untuk memperbarui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pilkada Kudus 2018.
"Setidaknya, kami bisa mendeteksi daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat, mutasi keluar atau masuk, beralih status, sehingga daftar pemilihnya mendekati mutakhir," ujarnya.
"Kami berharap, pemerintah desa berkenan memberikan data penduduk yang meninggal dunia, mutasi keluar, dan mutasi masuk sesuai nama dan alamatnya," ujarnya saat menjadi pembicara pada rapat koordinasi pemutakhiran daftar pemilih di lantai IV gedung Setda Kudus, Rabu.
Menurut dia, kunci kesuksesan penyelenggaran pemilu harus didukung oleh banyak faktor.
Di antaranya, lanjut dia, aturan yang jelas, penyelenggara yang berintegritas, serta peran semua pihak.
Terkait hal itu, lanjut dia, KPU juga pernah berkirim surat ke sembilan kecamatan dan 132 desa/kelurahan perihal permohonan data penduduk meninggal.
Upaya lainnya, yakni dengan memasang pengumuman di media sosial, baliho, spanduk dan media lainnya.
"Kami juga memasang pengumuman di tempat strategis, seperti yang sudah pernah dikoordinasikan lewat surat dengan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan," ujarnya.
Ia menjelaskan, bahwa kebutuhan KPU untuk pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tahun 2017, meliputi data mutasi penduduk, baik keluar maupun masuk, serta data penduduk meninggal dunia, data penduduk pemilih pemula, maupun data alih status TNI/Polri.
Terkait data alih status TNI/Polri, lanjut dia, KPU Kudus juga berkirim surat ke Kepolisian Resor Kudus untuk meminta data anggota kepolisian yang pensiun maupun yang beralih status menjadi polisi.
Untuk data sementara, kata dia, terdapat 45 anggota kepolisian yang pensiun.
Sementara untuk anggota TNI, kata dia, sedang dipersiapkan surat permohonan serupa.
Ia menjelaskan, bahwa tahapan pemutakhiran daftar pemilih bertujuan untuk memperbarui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pilkada Kudus 2018.
"Setidaknya, kami bisa mendeteksi daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat, mutasi keluar atau masuk, beralih status, sehingga daftar pemilihnya mendekati mutakhir," ujarnya.