"NU sudah ada kesepakatan dengan KPK untuk mengadakan jihad melawan korupsi sama juga dengan kami MoU dengan BNN jihad melawan narkoba jadi sebenarnya ini kewajiban kita semua," kata Said Aqil saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, ia menyatakan NU memberikan dukungan moral pada KPK yang akhir-akhir ini dalam posisi yang sedang terdesak terkait Pansus Hak Angket KPK yang tengah bergulir di DPR saat ini.
"Sedang di"kelitikin", banyak dianggap tidak perlu atau kurang
berfungsi. Kami tetap mendukung di belakang KPK, sampai hari ini negara
butuh KPK karena ini harapan rakyat," tuturnya.
(Baca juga: peneliti UGM: KPK boleh tolak hadiri panggilan pansus)
Terlepas dari Pansus Hak Angket KPK itu, kata dia, rakyat masih
membutuhkan KPK karena bangsa dan negara masih belum mampu menegakkan
hukum dengan fungsi yang ada seperti di Kepolisian, Kejaksaan, dan
Pengadilan.
"Makanya sampai sekarang KPK masih dibutuhkan, nanti kalau sudah clear betul tidak ada korupsi, baru KPK sudah tidak butuhkan," ucap Saiq Aqil.
Sementara itu, Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid yang juga
hadir di gedung KPK menyatakan bahwa dirinya memberikan dukungan kepada
KPK dan tidak ingin adanya pelemahan terhadap KPK.
"Justru kita harus memastikan fungsi dan peran KPK harus diperkuat
sehingga cita-cita kita bersama bangsa Indonesia ini untuk tidak ada
korupsi di negara ini bisa tercapai," kata Yenny.
Usulan hak angket ini tercetus saat KPK melakukan Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Komisi III pada Rabu (19/4) dini hari karena KPK
menolak untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II dari
fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani di luar persidangan terkait kasus
KTP Elektronik.
(Baca juga: KPK akan kembali panggil Agun Gunandjar-Tamsil Linrung)