Semarang, ANTARA JATENG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) SMA dan SMK Negeri Jateng yang melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) segera diverifikasi.
"Saya koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan asisten, dalam 2 hari ini semua yang punya (melampirkan, red.) SKTM akan diverifikasi. Kalau ada yang bohong, saya coret. Saya tidak peduli siapa pun," katanya di Semarang, Sabtu.
Hal itu diungkapkannya usai memimpin wisuda Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Jateng yang merupakan sekolah gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari 35 kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Diakui Ganjar, sejauh ini memang belum menemukan adanya SKTM palsu dalam pendaftaran PPDB SMA dan SMK Negeri Jateng yang berlangsung "online". Akan tetapi, banyak yang mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan SKTM untuk mendaftar.
Penggunaan SKTM memang menjadi sorotan banyak pihak, terutama orang tua yang khawatir terjadinya penyalahgunaan SKTM demi mendongkrak nilai agar diterima sehingga mengalahkan pendaftar yang murni mengandalkan NEM.
"Ketika kemarin banyak komplain, saya ingin meluruskan dahulu. Pertama, sebenarnya orang tua dan siswa tidak perlu risau karena pendaftar yang normal tanpa fasilitas itu (SKTM, red.) bersaing di kuota 80 persen," katanya.
Dalam PPDB SMA dan SMK Negeri Jateng, kuota untuk siswa miskin memang disediakan minimal 20 persen dari daya tampung dengan melampirkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau boleh menggunakan SKTM jika tidak punya KIP.
Peraturan Mendikbud Nomor 17 Tahun 2017, kata dia, sebenarnya sudah mengatur secara detail poin-poin tambahan calon siswa, seperti siswa miskin, prestasi, dan anak guru sehingga peraturan gubernur yang dibuat hanya mengakomodasi.
"Kami laksanakan. Akan tetapi, ternyata ada problem. Karena polanya `online`, semua bisa lihat, semua transparan. Saya senang, kalau ada yang salah enggak usah marah, nanti yang salah akan kami cari," katanya.
Ternyata, kata dia, adanya kuota minimal 20 persen untuk siswa miskin itu membuat banyak orang mencari bukti miskin, yakni SKTM, agar anaknya bisa diterima di sekolah yang diinginkan sehingga SKTM segera diverifikasi.
"Ya, sekolah semuanya (SMA dan SMK negeri, red.) yang nanti melakukan verifikasi SKTM. Sudah diperintahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," katanya diamini Kepala Disdikbud Jateng Gatot Bambang Hastowo.
"Saya koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan asisten, dalam 2 hari ini semua yang punya (melampirkan, red.) SKTM akan diverifikasi. Kalau ada yang bohong, saya coret. Saya tidak peduli siapa pun," katanya di Semarang, Sabtu.
Hal itu diungkapkannya usai memimpin wisuda Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Jateng yang merupakan sekolah gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari 35 kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Diakui Ganjar, sejauh ini memang belum menemukan adanya SKTM palsu dalam pendaftaran PPDB SMA dan SMK Negeri Jateng yang berlangsung "online". Akan tetapi, banyak yang mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan SKTM untuk mendaftar.
Penggunaan SKTM memang menjadi sorotan banyak pihak, terutama orang tua yang khawatir terjadinya penyalahgunaan SKTM demi mendongkrak nilai agar diterima sehingga mengalahkan pendaftar yang murni mengandalkan NEM.
"Ketika kemarin banyak komplain, saya ingin meluruskan dahulu. Pertama, sebenarnya orang tua dan siswa tidak perlu risau karena pendaftar yang normal tanpa fasilitas itu (SKTM, red.) bersaing di kuota 80 persen," katanya.
Dalam PPDB SMA dan SMK Negeri Jateng, kuota untuk siswa miskin memang disediakan minimal 20 persen dari daya tampung dengan melampirkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau boleh menggunakan SKTM jika tidak punya KIP.
Peraturan Mendikbud Nomor 17 Tahun 2017, kata dia, sebenarnya sudah mengatur secara detail poin-poin tambahan calon siswa, seperti siswa miskin, prestasi, dan anak guru sehingga peraturan gubernur yang dibuat hanya mengakomodasi.
"Kami laksanakan. Akan tetapi, ternyata ada problem. Karena polanya `online`, semua bisa lihat, semua transparan. Saya senang, kalau ada yang salah enggak usah marah, nanti yang salah akan kami cari," katanya.
Ternyata, kata dia, adanya kuota minimal 20 persen untuk siswa miskin itu membuat banyak orang mencari bukti miskin, yakni SKTM, agar anaknya bisa diterima di sekolah yang diinginkan sehingga SKTM segera diverifikasi.
"Ya, sekolah semuanya (SMA dan SMK negeri, red.) yang nanti melakukan verifikasi SKTM. Sudah diperintahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," katanya diamini Kepala Disdikbud Jateng Gatot Bambang Hastowo.