Semarang, ANTARA JATENG - Sebanyak 1.981 penyuluh kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (peyuluh KKBPK) di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah akan menjalani sertifikasi dengan harapan dapat melahirkan penyuluh yang berkompenten dan profesional.
"Penyuluh KKBPK adalah unjung tombak dan hidup matinya BKKBN. Penyuluh KKBPK adalah profesi jadi membutuhkan adanya jaminan tertulis dan sertifikasi ini adalah proses untuk mendapatkan jaminan tertulis tersebut," kata Kepala Biro Keuangan BKKBN RI Sri Rahayu dalam paparannya di Kantor BKKBN Provinsi Jateng, Rabu.
Tidak hanya menjadi sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, lanjut Sri Rahayu, nantinya para penyuluh KKBPK yang sebelumnya menjadi pegawai daerah, nantinya status dan gaji akan dialihkan ke pusat yakni menjadi pegawai BKKBN pusat.
Para penyuluh KKBPK diharapkan akan dapat memperkuat program BKKBN, sehingga seluruh penyuluh diharapkan terus menjalin koordinasi yang baik untuk setiap tahap penyempurnaan.
"Tahun pertama mungkin nanti akan terjadi 'bolong-bolong' ya dimaklumi. Yang terpenting, penyuluh jangan 'main-main' dalam bekerja. BKKBN Provinsi Jateng siap memberi pendampingan, jadi kalau ada ditanyakan, tanyakan dengan cara yang halus dan dibicara dengan baik, tidak usah diviralkan melalui media sosial," katanya.
Kepala BKKBN Provinsi Jateng Wagino menjelaskan bahwa jumlah penyuluh KKBPK di Jateng sebanyak 1.990 namun setelah dilakukan perbaruan data, banyak pegawai yang sudah mutasi menjadi eselon 4, ada yang menjadi lurah, dan camat, sehingga tinggal 1.981 orang.
"Untuk wilayah Jateng, sertifikasi dilakukan maksimal selesai tanggal 31 Juli 2017 dan akan dilakukan secara serentak untuk mempermudah pemantauan. Tidak boleh ujian sertifikasi sendiri-sendiri, tetapi ujian harus dilakukan di satu tempat dan dilakukan bersama-sama," katanya.
Wagino menambahkan bahwa BKKBN Provinsi Jateng telah melakukan pembekalan sebelum dilakukan ujian sertifikasi dan diharapkan seluruh peserta berkosentrasi dalam mengerjakan soal agar hasil ujian sertifikasi dapat sempurna.
"Penyuluh KKBPK adalah unjung tombak dan hidup matinya BKKBN. Penyuluh KKBPK adalah profesi jadi membutuhkan adanya jaminan tertulis dan sertifikasi ini adalah proses untuk mendapatkan jaminan tertulis tersebut," kata Kepala Biro Keuangan BKKBN RI Sri Rahayu dalam paparannya di Kantor BKKBN Provinsi Jateng, Rabu.
Tidak hanya menjadi sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, lanjut Sri Rahayu, nantinya para penyuluh KKBPK yang sebelumnya menjadi pegawai daerah, nantinya status dan gaji akan dialihkan ke pusat yakni menjadi pegawai BKKBN pusat.
Para penyuluh KKBPK diharapkan akan dapat memperkuat program BKKBN, sehingga seluruh penyuluh diharapkan terus menjalin koordinasi yang baik untuk setiap tahap penyempurnaan.
"Tahun pertama mungkin nanti akan terjadi 'bolong-bolong' ya dimaklumi. Yang terpenting, penyuluh jangan 'main-main' dalam bekerja. BKKBN Provinsi Jateng siap memberi pendampingan, jadi kalau ada ditanyakan, tanyakan dengan cara yang halus dan dibicara dengan baik, tidak usah diviralkan melalui media sosial," katanya.
Kepala BKKBN Provinsi Jateng Wagino menjelaskan bahwa jumlah penyuluh KKBPK di Jateng sebanyak 1.990 namun setelah dilakukan perbaruan data, banyak pegawai yang sudah mutasi menjadi eselon 4, ada yang menjadi lurah, dan camat, sehingga tinggal 1.981 orang.
"Untuk wilayah Jateng, sertifikasi dilakukan maksimal selesai tanggal 31 Juli 2017 dan akan dilakukan secara serentak untuk mempermudah pemantauan. Tidak boleh ujian sertifikasi sendiri-sendiri, tetapi ujian harus dilakukan di satu tempat dan dilakukan bersama-sama," katanya.
Wagino menambahkan bahwa BKKBN Provinsi Jateng telah melakukan pembekalan sebelum dilakukan ujian sertifikasi dan diharapkan seluruh peserta berkosentrasi dalam mengerjakan soal agar hasil ujian sertifikasi dapat sempurna.