Purwokerto, ANTARA JATENG - Pembentukan Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) merupakan langkah positif untuk membumikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, kata Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Muhammad Fauzan.
"Itu sebenarnya secara tidak langsung merupakan upaya yang dilakukan oleh Forum Pusat Kajian Pancasila di beberapa perguruan tinggi," kata Muhammad Fauzan yang juga Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Unsoed saat dihubungi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.
Ia mengatakan saat pertemuan di Kementerian Dalam Negeri pada 28 Oktober 2016, Forum Pusat Kajian Pancasila memberikan usulan agar dibentuk sebuah lembaga yang berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila.
"Apapun namanya, membentuk lembaga semacam BP7 atau Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila walaupun tidak sama persis," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pembentukan UKP-PIP merupakan langkah yang bagus sesuai dorongan Forum Pusat Kajian Pancasila.
Dengan demikian, upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai�Pancasila�dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat lebih terstruktur.
Disinggung mengenai kemungkinan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dibangkitkan kembali, Fauzan mengatakan setiap orang yang berbicara tentang Pancasila pasti akan membicarakan nilai-nilai Pancasila seperti yang pernah dirumuskan dalam P4.
"Ini sebenarnya persoalan normatif mengenai bagaimana membumikan Pancasila kepada masyarakat" katanya.
Ia mengatakan persoalan dasar negara sebenarnya sudah final, yakni Pancasila sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi.
Menurut dia, yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana upaya melestarikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Seperti diwartakan, Presiden Joko Widodo pada 7 Juni 2017 melantik Direktur Eksekutif Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila, Yudi Latief sebagai Kepala Eksekutif UKP-PIP bersama dengan sembilan orang Dewan Pengarah UKP-PIP.
Sembilan orang Dewan Pengarah UKP-PIP yang dilantik Presiden Joko Widodo adalah Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Ke-6 RI Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj.
Kemudian ada mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia sekaligus CEO Garudafood Group Sudhamek.
Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga baru itu ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya.
"Itu sebenarnya secara tidak langsung merupakan upaya yang dilakukan oleh Forum Pusat Kajian Pancasila di beberapa perguruan tinggi," kata Muhammad Fauzan yang juga Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Unsoed saat dihubungi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.
Ia mengatakan saat pertemuan di Kementerian Dalam Negeri pada 28 Oktober 2016, Forum Pusat Kajian Pancasila memberikan usulan agar dibentuk sebuah lembaga yang berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila.
"Apapun namanya, membentuk lembaga semacam BP7 atau Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila walaupun tidak sama persis," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pembentukan UKP-PIP merupakan langkah yang bagus sesuai dorongan Forum Pusat Kajian Pancasila.
Dengan demikian, upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai�Pancasila�dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat lebih terstruktur.
Disinggung mengenai kemungkinan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dibangkitkan kembali, Fauzan mengatakan setiap orang yang berbicara tentang Pancasila pasti akan membicarakan nilai-nilai Pancasila seperti yang pernah dirumuskan dalam P4.
"Ini sebenarnya persoalan normatif mengenai bagaimana membumikan Pancasila kepada masyarakat" katanya.
Ia mengatakan persoalan dasar negara sebenarnya sudah final, yakni Pancasila sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi.
Menurut dia, yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana upaya melestarikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Seperti diwartakan, Presiden Joko Widodo pada 7 Juni 2017 melantik Direktur Eksekutif Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila, Yudi Latief sebagai Kepala Eksekutif UKP-PIP bersama dengan sembilan orang Dewan Pengarah UKP-PIP.
Sembilan orang Dewan Pengarah UKP-PIP yang dilantik Presiden Joko Widodo adalah Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Ke-6 RI Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj.
Kemudian ada mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia sekaligus CEO Garudafood Group Sudhamek.
Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga baru itu ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya.