Kendal, ANTARA JATENG - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Sadono mengingatkan Unit Kerja Presiden (UKP) Pembinaan Ideologi Pancasila harus bekerja di tataran implementasi.
"Jangan lagi di tataran formalitas, seperti yang terkesan seremonial yang sudah ada selama ini," katanya saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Rabu.
Menurut Ketua Badan Pengkajian (BP) MPR RI itu, UKP baru yang dibentuk harus segera menerjemahkan tataran ideologis dengan norma dan nilai yang terimplementasi melalui regulasi-regulasi.
Artinya, kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jateng itu, UKP PIP harus menerjemahkan Pancasila, khususnya dalam dua aspek, yakni sistem politik dan ekonomi negara.
"Kenapa politik dan ekonomi? Ya, agar bisa cepat terasa bagaimana kehidupan perpolitikan yang diwarnai Pancasila. Bagaimana keberlangsungan ekonomi yang didasari Pancasila," katanya.
Mengenai politik, sosok kelahiran Blora, 30 Januari 1957 itu, mengingatkan bagaimana kondisi perpolitikan di Indonesia belakangan ini yang diwarnai kericuhan dan pertentangan yang begitu masif.
Belum lagi kondisi ekonomi, kata dia, dengan ketimpangan pendapatan kesejahteraan yang begitu tajam sehingga yang kaya akan semakin kaya, sementara yang terjepit akan semakin terjepit.
Bambang menjelaskan kehadiran UKP PIP sebenarnya tidak bisa lepas dari peran mendiang Taufik Kiemas ketika menjadi Ketua MPR yang menawarkan kembali sosialisasi empat pilar, utamanya Pancasila.
"Ketika itu, apa-apa yang berbau Orde Baru kan tidak disukai. Dulu, banyak yang tidak terpikir, namun melihat kondisi sekarang ini ternyata penanaman nilai Pancasila sangat dibutuhkan," katanya.
Namun, kata dia, MPR RI tidak bisa hanya berjuang sendiri, melainkan butuh peran pemerintah untuk menyosialisasikan lagi Pancasila secara masif dengan sarana dan SDM yang lebih memadai.
"Makanya, kehadiran UKP PIP ini sangat dibutuhkan di tengah situasi seperti sekarang. Momentumnya pas. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang menjadi rekomendasi BP MPR," katanya.
Selain itu, ia tidak sependapat anggapan kehadiran UKP PIP tersebut untuk membumikan Pancasila, sebab Pancasila tidak datang dari langit turun ke bumi, tetapi sudah ada di bumi Indonesia.
"Bung Karno sendiri yang bilang kalau Pancasila itu didapat dari menggali. Menggali dari apa yang sudah ada di masyarakat. Tinggal bagaimana menerjemahkan dalam aturan dan perilaku," katanya.
"Jangan lagi di tataran formalitas, seperti yang terkesan seremonial yang sudah ada selama ini," katanya saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Rabu.
Menurut Ketua Badan Pengkajian (BP) MPR RI itu, UKP baru yang dibentuk harus segera menerjemahkan tataran ideologis dengan norma dan nilai yang terimplementasi melalui regulasi-regulasi.
Artinya, kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jateng itu, UKP PIP harus menerjemahkan Pancasila, khususnya dalam dua aspek, yakni sistem politik dan ekonomi negara.
"Kenapa politik dan ekonomi? Ya, agar bisa cepat terasa bagaimana kehidupan perpolitikan yang diwarnai Pancasila. Bagaimana keberlangsungan ekonomi yang didasari Pancasila," katanya.
Mengenai politik, sosok kelahiran Blora, 30 Januari 1957 itu, mengingatkan bagaimana kondisi perpolitikan di Indonesia belakangan ini yang diwarnai kericuhan dan pertentangan yang begitu masif.
Belum lagi kondisi ekonomi, kata dia, dengan ketimpangan pendapatan kesejahteraan yang begitu tajam sehingga yang kaya akan semakin kaya, sementara yang terjepit akan semakin terjepit.
Bambang menjelaskan kehadiran UKP PIP sebenarnya tidak bisa lepas dari peran mendiang Taufik Kiemas ketika menjadi Ketua MPR yang menawarkan kembali sosialisasi empat pilar, utamanya Pancasila.
"Ketika itu, apa-apa yang berbau Orde Baru kan tidak disukai. Dulu, banyak yang tidak terpikir, namun melihat kondisi sekarang ini ternyata penanaman nilai Pancasila sangat dibutuhkan," katanya.
Namun, kata dia, MPR RI tidak bisa hanya berjuang sendiri, melainkan butuh peran pemerintah untuk menyosialisasikan lagi Pancasila secara masif dengan sarana dan SDM yang lebih memadai.
"Makanya, kehadiran UKP PIP ini sangat dibutuhkan di tengah situasi seperti sekarang. Momentumnya pas. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang menjadi rekomendasi BP MPR," katanya.
Selain itu, ia tidak sependapat anggapan kehadiran UKP PIP tersebut untuk membumikan Pancasila, sebab Pancasila tidak datang dari langit turun ke bumi, tetapi sudah ada di bumi Indonesia.
"Bung Karno sendiri yang bilang kalau Pancasila itu didapat dari menggali. Menggali dari apa yang sudah ada di masyarakat. Tinggal bagaimana menerjemahkan dalam aturan dan perilaku," katanya.