Semarang, ANTARA JATENG - Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko meminta penyusunan peraturan daerah yang mengatur rencana tata ruang wilayah (RTRW) di tiap kabupaten/kota harus cermat dan melihat semua aspek.
"Kita harus mempertahankan lahan-lahan untuk produksi pangan, termasuk peternakan dan perikanan, sehingga kita bisa bertani secara berkelanjutan," katanya di Semarang, Rabu.
Selain itu, lanjut Heru, penyusunan perda RTRW juga harus mempertahankan kawasan-kawasan yang tanahnya tidak subur, agar bisa dimanfaatkan secara optimal untuk perindustrian.
Politikus PDI Perjuangan itu mengakui jika saat ini masih ada lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal berdasarjan kebutuhan masyarakat, terutama perikanan darat serta peternakan.
"Kita lestarikan supaya pertanian bisa berkelanjutan, tapi di sisi lain juga harus disediakan lahan yang tidak subur untuk ajang investasi, terutama investasi yang padat karya," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Heru usai meresmikan Sekretariat Kawasan Pangan Berkelanjutan di gedung Gradhika Bhakti Praja guna mensinergikan program dan kebijakan di Provinsi Jateng untuk mendukung pengelolaan lanskap secara bertanggung jawab serta ramah lingkungan.
Peresmian ini merupakan bagian dari diskusi panel "Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan di Provinsi Jateng" yang dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Jateng serta tingkat kabupaten/kota, seluruh instansi terkait, petani dari beberapa kabupaten, akademisi, dan sektor swasta.
Pembentukan tersebut difasilitasi oleh Business Watch Indonesia (BWI), sebuah organisasi yang bekerja pada isu-isu keberlanjutan agrokomoditas dengan didukung oleh lembaga nirlaba yang berbasis di India yakni Solidaridad South and Southeast Asia, serta Yayasan Jateng Berdikari.
Managing Director Solidaridad Asia Selatan dan Asia Tenggara Shatadru Chattopadhayay mengatakan bahwa koordinasi dan kolaborasi di antara pemangku kepentingan untuk memastikan manfaat jangka panjang dari pengelolaan lanskap.
"Kita harus mempertahankan lahan-lahan untuk produksi pangan, termasuk peternakan dan perikanan, sehingga kita bisa bertani secara berkelanjutan," katanya di Semarang, Rabu.
Selain itu, lanjut Heru, penyusunan perda RTRW juga harus mempertahankan kawasan-kawasan yang tanahnya tidak subur, agar bisa dimanfaatkan secara optimal untuk perindustrian.
Politikus PDI Perjuangan itu mengakui jika saat ini masih ada lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal berdasarjan kebutuhan masyarakat, terutama perikanan darat serta peternakan.
"Kita lestarikan supaya pertanian bisa berkelanjutan, tapi di sisi lain juga harus disediakan lahan yang tidak subur untuk ajang investasi, terutama investasi yang padat karya," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Heru usai meresmikan Sekretariat Kawasan Pangan Berkelanjutan di gedung Gradhika Bhakti Praja guna mensinergikan program dan kebijakan di Provinsi Jateng untuk mendukung pengelolaan lanskap secara bertanggung jawab serta ramah lingkungan.
Peresmian ini merupakan bagian dari diskusi panel "Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan di Provinsi Jateng" yang dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Jateng serta tingkat kabupaten/kota, seluruh instansi terkait, petani dari beberapa kabupaten, akademisi, dan sektor swasta.
Pembentukan tersebut difasilitasi oleh Business Watch Indonesia (BWI), sebuah organisasi yang bekerja pada isu-isu keberlanjutan agrokomoditas dengan didukung oleh lembaga nirlaba yang berbasis di India yakni Solidaridad South and Southeast Asia, serta Yayasan Jateng Berdikari.
Managing Director Solidaridad Asia Selatan dan Asia Tenggara Shatadru Chattopadhayay mengatakan bahwa koordinasi dan kolaborasi di antara pemangku kepentingan untuk memastikan manfaat jangka panjang dari pengelolaan lanskap.