Kudus, ANTARA JATENG - Sekolah kejuruan yang memiliki program studi pelayaran perlu diperbanyak untuk mendukung upaya pemerintah memperkuat poros maritim, kata Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danu Subroto.
"Apalagi, luas wilayah Indonesia sekitar 70 persennya merupakan wilayah lautan, selebihnya daratan," ujarnya ditemui usai mengunjungi SMK Wisudha Karya Kudus, Senin.
Kunjungan Sidarto Danu Subroto tersebut didampingi Bupati Kudus Musthofa serta Program Director Bakti Pendidikan Djarum Foundation Primadi Serad.
Ia mengatakan wilayah laut Indonesia sejauh ini belum terkelola secara optimal, sehingga masih membutuhkan lulusan di bidang kemaritiman.
Oleh karena itu, kata dia Indonesia harus mampu menguasai bidang kemaritiman tersebut, karena aksi pencurian ikan yang terjadi selama ini merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
Untuk memperbanyak sekolah jurusan pelayaran, kata dia perlu ada kemauan politik, sehingga cita-cita presiden untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim yang maju dan mandiri harus ditangkap kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, serta Kementerian Pendidikan untuk membangun SMK semacam SMK Wisudha Karya Kudus ini.
Menurut dia lulusan sekolah kejuruan tersebut memang mudah diserap oleh lapangan kerja karena memang dibutuhkan.
Siswa yang menempuh pendidikan di SMK Wisudha Karya Kudus, tidak hanya dari masyarakat lokal Kudus melainkan ada yang berasal dari sejumlah daerah di Tanah Air.
Program studi pelayaran di SMK Wisudha Karya Kudus, meliputi paket keahlian nautika kapal niaga dan teknika kapal niaga yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor kelautan.
Seluruh paket keahlian pada program studi tersebut, mengacu pada standard kurikulum dari International Maritime Organization (IMO).
Sekolah tersebut mempersiapkan perwira muda di bidang navigasi kapal niaga melalui paket keahlian nautika kapal niaga.
Calon perwira muda nantinya dibekali dasar ilmu kepelautan selama tiga tahun, ditambah dengan praktik kerja selama satu tahun.
Lulusannya akan mendapatkan sertifikat ahli nautika tingkat IV atau certificate of competency class IV yang diakui dunia internasional.
Demikian halnya, dengan paket keahlian teknika kapal niaga, para calon perwira mudanya disiapkan untuk menjadi ahli pemesinan kapal niaga dengan masa studi yang sama.
SMK Wisudha Karya tersebut, diklaim sebagai sekolah pelayaran tingkat SMK di Indonesia yang memiliki fasilitas "full mission bridge simulator".
Poros maritim merupakan gagasan untuk menghubungkan antarpulau di Indonesia dengan mengembangkan industri perkapalan dan perikanan, memperbaiki transportasi laut, dan menjamin keamanan perairan nusantara.
Terdapat lima pilar utama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menuju poros maritim dunia, yakni membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama, memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, "deep seaport", logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
Pilar berikutnya, yakni menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.
Sementara pilar kelima, yakni membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.
"Apalagi, luas wilayah Indonesia sekitar 70 persennya merupakan wilayah lautan, selebihnya daratan," ujarnya ditemui usai mengunjungi SMK Wisudha Karya Kudus, Senin.
Kunjungan Sidarto Danu Subroto tersebut didampingi Bupati Kudus Musthofa serta Program Director Bakti Pendidikan Djarum Foundation Primadi Serad.
Ia mengatakan wilayah laut Indonesia sejauh ini belum terkelola secara optimal, sehingga masih membutuhkan lulusan di bidang kemaritiman.
Oleh karena itu, kata dia Indonesia harus mampu menguasai bidang kemaritiman tersebut, karena aksi pencurian ikan yang terjadi selama ini merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
Untuk memperbanyak sekolah jurusan pelayaran, kata dia perlu ada kemauan politik, sehingga cita-cita presiden untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim yang maju dan mandiri harus ditangkap kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, serta Kementerian Pendidikan untuk membangun SMK semacam SMK Wisudha Karya Kudus ini.
Menurut dia lulusan sekolah kejuruan tersebut memang mudah diserap oleh lapangan kerja karena memang dibutuhkan.
Siswa yang menempuh pendidikan di SMK Wisudha Karya Kudus, tidak hanya dari masyarakat lokal Kudus melainkan ada yang berasal dari sejumlah daerah di Tanah Air.
Program studi pelayaran di SMK Wisudha Karya Kudus, meliputi paket keahlian nautika kapal niaga dan teknika kapal niaga yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor kelautan.
Seluruh paket keahlian pada program studi tersebut, mengacu pada standard kurikulum dari International Maritime Organization (IMO).
Sekolah tersebut mempersiapkan perwira muda di bidang navigasi kapal niaga melalui paket keahlian nautika kapal niaga.
Calon perwira muda nantinya dibekali dasar ilmu kepelautan selama tiga tahun, ditambah dengan praktik kerja selama satu tahun.
Lulusannya akan mendapatkan sertifikat ahli nautika tingkat IV atau certificate of competency class IV yang diakui dunia internasional.
Demikian halnya, dengan paket keahlian teknika kapal niaga, para calon perwira mudanya disiapkan untuk menjadi ahli pemesinan kapal niaga dengan masa studi yang sama.
SMK Wisudha Karya tersebut, diklaim sebagai sekolah pelayaran tingkat SMK di Indonesia yang memiliki fasilitas "full mission bridge simulator".
Poros maritim merupakan gagasan untuk menghubungkan antarpulau di Indonesia dengan mengembangkan industri perkapalan dan perikanan, memperbaiki transportasi laut, dan menjamin keamanan perairan nusantara.
Terdapat lima pilar utama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menuju poros maritim dunia, yakni membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama, memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, "deep seaport", logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
Pilar berikutnya, yakni menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.
Sementara pilar kelima, yakni membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.