Jakarta, ANTARA JATENG - Tokoh kebangsaan Franz Magnis Suseno menilai
langkah pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI), yang dinilai menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), sudah tepat.
"Langkah pemerintah membubarkan HTI itu sudah tepat dan memang sudah pada waktunya," ujar Magnis di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, ideologi atau paham yang tidak menghormati NKRI dengan Pancasila dan simbol-simbolnya tidak boleh diberi tempat di Indonesia, sebagaimana Marxisme dan Leninisme.
Ia mengatakan Indonesia dibangun dari sendi-sendi keberagaman baik dari suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Ideologi transnasional, apalagi yang menggunakan kendaraan agama, merupakan ancaman bagi keberagaman, yang berarti juga ancaman terhadap NKRI.
Menurut dia, negara perlu membuat peraturan bahwa ideologi apa pun yang tidak sesuai dengan ke-Indonesia-an dan kontrak yang mendasari keputusan membentuk bersama negara Indonesia oleh para pendiri bangsa tidak boleh ada di Indonesia.
Di sisi lain, penerima anugerah Bintang Mahaputra Utama ini mengajak segenap bangsa Indonesia untuk meningkatkan pemahaman atas ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika agar tidak mudah dipecah-belah.
"Kita harus bersatu dengan memperkuat kebinekaan Indonesia demi mempertahankan keutuhan NKRI. Kalau kita terus berseteru dan memperlebar perbedaan, ini akan mengancam NKRI," kata dia.
Magnis mengaku khawatir dengan rentetan kejadian di Indonesia selama Pilkada 2017, terutama Pilkada DKI, sampai dengan pembubaran HTI yang dinilainya mengganggu stabilitas nasional.
Menurut dia, ketidakstabilan justru akan memudahkan masuknya ideologi-ideologi transnasional lainnya ke Indonesia, yang memang merupakan salah satu negara yang paling banyak "diserang" ideologi transnasional setelah reformasi .
"Tentu saja ini sangat bahaya karena kebanyakan ideologi transnasional itu bertujuan merusak NKRI yang ber-Pancasila dan ber-Bhinneka Tunggal Ika," kata dia.
Baca juga: (Setya Novanto hargai langkah pemerintah ingin bubarkan HTI)
Baca juga: (Politisi PKB dukung Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan)
"Langkah pemerintah membubarkan HTI itu sudah tepat dan memang sudah pada waktunya," ujar Magnis di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, ideologi atau paham yang tidak menghormati NKRI dengan Pancasila dan simbol-simbolnya tidak boleh diberi tempat di Indonesia, sebagaimana Marxisme dan Leninisme.
Ia mengatakan Indonesia dibangun dari sendi-sendi keberagaman baik dari suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Ideologi transnasional, apalagi yang menggunakan kendaraan agama, merupakan ancaman bagi keberagaman, yang berarti juga ancaman terhadap NKRI.
Menurut dia, negara perlu membuat peraturan bahwa ideologi apa pun yang tidak sesuai dengan ke-Indonesia-an dan kontrak yang mendasari keputusan membentuk bersama negara Indonesia oleh para pendiri bangsa tidak boleh ada di Indonesia.
Di sisi lain, penerima anugerah Bintang Mahaputra Utama ini mengajak segenap bangsa Indonesia untuk meningkatkan pemahaman atas ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika agar tidak mudah dipecah-belah.
"Kita harus bersatu dengan memperkuat kebinekaan Indonesia demi mempertahankan keutuhan NKRI. Kalau kita terus berseteru dan memperlebar perbedaan, ini akan mengancam NKRI," kata dia.
Magnis mengaku khawatir dengan rentetan kejadian di Indonesia selama Pilkada 2017, terutama Pilkada DKI, sampai dengan pembubaran HTI yang dinilainya mengganggu stabilitas nasional.
Menurut dia, ketidakstabilan justru akan memudahkan masuknya ideologi-ideologi transnasional lainnya ke Indonesia, yang memang merupakan salah satu negara yang paling banyak "diserang" ideologi transnasional setelah reformasi .
"Tentu saja ini sangat bahaya karena kebanyakan ideologi transnasional itu bertujuan merusak NKRI yang ber-Pancasila dan ber-Bhinneka Tunggal Ika," kata dia.
Baca juga: (Setya Novanto hargai langkah pemerintah ingin bubarkan HTI)
Baca juga: (Politisi PKB dukung Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan)