Temanggung, ANTARA JATENG- Sekitar 80 persen penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2017 di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, untuk pembangunan infrastruktur, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemkab Temanggung Agus Sarwono.
Infrastruktur tersebut, kata Agus Sarwono di Temanggung, Minggu, fokus pada pembangunan jalan, senderan, dan jembatan.
Berdasarkan perencanaan desa, sebanyak 20 persen dari dana desa untuk pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan, baik untuk pengembangan teknologi tepat guna maupun penguatan kapasitas.
Melihat komposisi tersebut, menurut dia, harus mengubah pola pikir dari aparatur desa dan juga mengubah pola pikir masyarakat bahwa yang namanya pembangunan itu bukan hanya infrastruktur, melainkan juga penguatan ekonomi yang ada di desa.
Agus menuturkan bahwa dana desa Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2017 mengalami peningkatan sekitar Rp44,36 miliar menjadi Rp207 miliar dari realisasi pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp162,64 miliar.
Ia meminta hasil pembangunan dana desa diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi guna menghindari segala bentuk dugaan penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu, salah satunya melalui pemasangan banner raksasa di lokasi strategis desa.
Dari total dana transfer yang akan diperoleh Desa Candisari, kata Kepala Desa Parwidi, sebanyak Rp1,5 miliar. Dari jumlah tersebut, terdapat dana desa sebesar Rp700 juta, yakni untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp90 juta dan sisanya untuk infrastruktur.
"Sejumlah Rp90 juta itu untuk mendirikan BUMDes Rp10 juta, itu untuk kepengurusannya. Nanti untuk penyertaan modal awal BUMDes akan diambilkan dari dana bantuan gubernur sebesar Rp30 juta," katanya.
Selama 3 tahun terakhir, kata Kades Candisari Parwidi, alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat memang masih minim karena kebutuhan pembangunan infrastruktur di desa masih relatif sangat besar.
Menurut dia, dari 3 tahun penggunaan dana desa, baru mencukupi pembangunan infrastruktur desa sekitar 40 persen.
"Pada tahun 2016, dari total dana desa Rp600 juta, kami juga sedikit mengalokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, yakni untuk pelatihan menjahit, bengkel, rias, dan kelompok tani. Kami masih akan lihat dahulu hasilnya apakah dapat membuat masyarakat lebih berkembang atau tidak," katanya.
Infrastruktur tersebut, kata Agus Sarwono di Temanggung, Minggu, fokus pada pembangunan jalan, senderan, dan jembatan.
Berdasarkan perencanaan desa, sebanyak 20 persen dari dana desa untuk pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan, baik untuk pengembangan teknologi tepat guna maupun penguatan kapasitas.
Melihat komposisi tersebut, menurut dia, harus mengubah pola pikir dari aparatur desa dan juga mengubah pola pikir masyarakat bahwa yang namanya pembangunan itu bukan hanya infrastruktur, melainkan juga penguatan ekonomi yang ada di desa.
Agus menuturkan bahwa dana desa Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2017 mengalami peningkatan sekitar Rp44,36 miliar menjadi Rp207 miliar dari realisasi pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp162,64 miliar.
Ia meminta hasil pembangunan dana desa diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi guna menghindari segala bentuk dugaan penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu, salah satunya melalui pemasangan banner raksasa di lokasi strategis desa.
Dari total dana transfer yang akan diperoleh Desa Candisari, kata Kepala Desa Parwidi, sebanyak Rp1,5 miliar. Dari jumlah tersebut, terdapat dana desa sebesar Rp700 juta, yakni untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp90 juta dan sisanya untuk infrastruktur.
"Sejumlah Rp90 juta itu untuk mendirikan BUMDes Rp10 juta, itu untuk kepengurusannya. Nanti untuk penyertaan modal awal BUMDes akan diambilkan dari dana bantuan gubernur sebesar Rp30 juta," katanya.
Selama 3 tahun terakhir, kata Kades Candisari Parwidi, alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat memang masih minim karena kebutuhan pembangunan infrastruktur di desa masih relatif sangat besar.
Menurut dia, dari 3 tahun penggunaan dana desa, baru mencukupi pembangunan infrastruktur desa sekitar 40 persen.
"Pada tahun 2016, dari total dana desa Rp600 juta, kami juga sedikit mengalokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, yakni untuk pelatihan menjahit, bengkel, rias, dan kelompok tani. Kami masih akan lihat dahulu hasilnya apakah dapat membuat masyarakat lebih berkembang atau tidak," katanya.