Medan, ANTARA JATENG - Upaya pemberantasan korupsi yang
dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi masih cukup efektif, sehingga
tidak perlu dilakukan revisi Undang-Undang KPK.
"Upaya revisi UU KPK yang dilakukan saat ini akan berdampak sistematis terhadap melemahnya gerakan pemberantasan korupsi," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo di Medan, Jumat.
Hal tersebut dilakukan Ketua KPK pada seminar berjudul "Kondisi Terkini Pemberantasan Korupsi di Indonesia" yang diselenggarakan dikampus Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.
Rahardjo menyebutkan, DPR perlu mendengarkan saran yang disampaikan KPK untuk mengetahui segala yang dibutuhkan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
Pihak DPR, menurut dia, memegang peranan yang sangat strategis, dalam pemberantasan korupsi. Dan sebaliknya DPR juga harus bertanggung jawab kepada rakyat bila fungsinya digunakan justru untuk melemahkan pemberantasan korupsi.
"Rakyat perlu mengawasi dan menolak tegas segala upaya yang dibentuk dengan berbagai cara untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi," ujarnya.
Ketua KPK mengatakan, fungsi DPR adalah legislasi sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, fungsi anggaran dan berhak menetapkan APBN.
"Kemudian, fungsi pengawasan adalah mengawasi terhadap pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan," ucapnya.
Ia menambahkan, upaya revisi UU KPK tersebut dilakukan selama tiga tahap, yakni tahap pertama pada tahun 2011 agar kewenangan penuntutan dikembalikan kepada Kejaksaan Agung.
Kewenangan penyadapan harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan, dan peningkatan batas minimal kerugian negara yang menjadi objek KPK semula Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar.
Tahap kedua, pada tahun 2015, pembatasan masa kerja KPK hanya 12 tahun, hapusnya kewenangan penuntutan KPK, dan peningkatan batas minimal kerugian negara menjadi Rp50 miliar yang boleh ditangani KPK.
Kemudian tahap ketiga, pada tahun 2016, mengenai penyadapan yang dilakukan KPK, pembentukan Dewan Pengawas, dan kewenangan penertiban SP3 bagi KPK.
"Upaya revisi UU KPK yang dilakukan saat ini akan berdampak sistematis terhadap melemahnya gerakan pemberantasan korupsi," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo di Medan, Jumat.
Hal tersebut dilakukan Ketua KPK pada seminar berjudul "Kondisi Terkini Pemberantasan Korupsi di Indonesia" yang diselenggarakan dikampus Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.
Rahardjo menyebutkan, DPR perlu mendengarkan saran yang disampaikan KPK untuk mengetahui segala yang dibutuhkan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
Pihak DPR, menurut dia, memegang peranan yang sangat strategis, dalam pemberantasan korupsi. Dan sebaliknya DPR juga harus bertanggung jawab kepada rakyat bila fungsinya digunakan justru untuk melemahkan pemberantasan korupsi.
"Rakyat perlu mengawasi dan menolak tegas segala upaya yang dibentuk dengan berbagai cara untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi," ujarnya.
Ketua KPK mengatakan, fungsi DPR adalah legislasi sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, fungsi anggaran dan berhak menetapkan APBN.
"Kemudian, fungsi pengawasan adalah mengawasi terhadap pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan," ucapnya.
Ia menambahkan, upaya revisi UU KPK tersebut dilakukan selama tiga tahap, yakni tahap pertama pada tahun 2011 agar kewenangan penuntutan dikembalikan kepada Kejaksaan Agung.
Kewenangan penyadapan harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan, dan peningkatan batas minimal kerugian negara yang menjadi objek KPK semula Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar.
Tahap kedua, pada tahun 2015, pembatasan masa kerja KPK hanya 12 tahun, hapusnya kewenangan penuntutan KPK, dan peningkatan batas minimal kerugian negara menjadi Rp50 miliar yang boleh ditangani KPK.
Kemudian tahap ketiga, pada tahun 2016, mengenai penyadapan yang dilakukan KPK, pembentukan Dewan Pengawas, dan kewenangan penertiban SP3 bagi KPK.