Kudus, ANTARA JATENG - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, segera memperbaiki kompleks Gedung Ngasirah di Jalan Jenderal Sudirman Kudus dengan anggaran Rp9,5 miliar, setelah upaya menawarkan pengembangannya kepada investor tidak ada yang berminat.
"Bentuk bangunannya tentu dibuat lebih menarik dibandingkan dengan bangunan sebelumnya. Bangunan yang baru nantinya juga dilengkapi fasilitas tempat penginapan," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Noor Yasin di Kudus, Senin.
Awalnya, kata dia, kompleks gedung pertemuan tersebut memang ditawarkan kepada investor, namun mayoritas investor hanya tertarik untuk mengembangkan aset itu menjadi pusat perbelanjaan atau toko modern.
Keinginan investor tersebut, lanjut dia, tidak bisa dipenuhi karena terbentur dengan aturan, mengingat tidak jauh dari lokasi terdapat pasar tradisional.
Terkecuali, ada perubahan perda yang mengatur soal keberadaan toko modern, kawasan tersebut dimungkinkan dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan.
Pengembangan yang dinilai tidak melanggar aturan, yakni untuk dibangun rumah sakit, perkantoran, serta perhotelan.
Hanya saja, hingga kini tidak ada investor yang berminat untuk mengubah bangunan yang dibangun sejak 1982 itu menjadi rumah sakit atau perkantoran maupun perhotelan.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono menambahkan pengelolaan gedung Ngasirah selanjutnya diserahkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus.
Terkait dengan tarif sewa tempat, katanya, jika ada penyesuaian tentunya akan ada perubahan aturan yang akan ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Yuli Kasiyanto memastikan nantinya memang ada perubahan soal tarif sewa gedung untuk menyesuaikan dengan bangunan yang baru.
Adanya perubahan tarif tersebut, kata dia, akan diikuti dengan perubahan peraturan daerah.
Terkait dengan desain bangunan, kata dia, memang ada perubahan, meskipun secara fungsi masih tetap.
"Nantinya juga dilengkapi dengan ruang penginapan karena sesuai desain ada tiga kamar dengan kapasitas masing-masing kamar terdapat dua tempat tidur," ujarnya.
Untuk luas bangunannya, lanjut dia, akan ada penambahan dari luas bangunan sebelumnya.
Ia mengatakan proses pembangunannya menunggu hasil lelang yang saat ini masih tahap lelang perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan lelang fisik bangunan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp9,5 miliar.
"Target pembangunan dilaksanakan tahun ini karena anggaran tersebut berasal dari APBD 2017," ujarnya.
Dengan batalnya penawaran kepada investor, maka masyarakat di perkotaan tidak perlu kesulitan menyewa gedung pertemuan dengan kapasitas yang besar dan tempat parkir yang luas karena sebelumnya hanya gedung pertemuan Ngasirah yang letaknya cukup strategis dan berada di pusat perkotaan.
"Bentuk bangunannya tentu dibuat lebih menarik dibandingkan dengan bangunan sebelumnya. Bangunan yang baru nantinya juga dilengkapi fasilitas tempat penginapan," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Noor Yasin di Kudus, Senin.
Awalnya, kata dia, kompleks gedung pertemuan tersebut memang ditawarkan kepada investor, namun mayoritas investor hanya tertarik untuk mengembangkan aset itu menjadi pusat perbelanjaan atau toko modern.
Keinginan investor tersebut, lanjut dia, tidak bisa dipenuhi karena terbentur dengan aturan, mengingat tidak jauh dari lokasi terdapat pasar tradisional.
Terkecuali, ada perubahan perda yang mengatur soal keberadaan toko modern, kawasan tersebut dimungkinkan dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan.
Pengembangan yang dinilai tidak melanggar aturan, yakni untuk dibangun rumah sakit, perkantoran, serta perhotelan.
Hanya saja, hingga kini tidak ada investor yang berminat untuk mengubah bangunan yang dibangun sejak 1982 itu menjadi rumah sakit atau perkantoran maupun perhotelan.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono menambahkan pengelolaan gedung Ngasirah selanjutnya diserahkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus.
Terkait dengan tarif sewa tempat, katanya, jika ada penyesuaian tentunya akan ada perubahan aturan yang akan ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Yuli Kasiyanto memastikan nantinya memang ada perubahan soal tarif sewa gedung untuk menyesuaikan dengan bangunan yang baru.
Adanya perubahan tarif tersebut, kata dia, akan diikuti dengan perubahan peraturan daerah.
Terkait dengan desain bangunan, kata dia, memang ada perubahan, meskipun secara fungsi masih tetap.
"Nantinya juga dilengkapi dengan ruang penginapan karena sesuai desain ada tiga kamar dengan kapasitas masing-masing kamar terdapat dua tempat tidur," ujarnya.
Untuk luas bangunannya, lanjut dia, akan ada penambahan dari luas bangunan sebelumnya.
Ia mengatakan proses pembangunannya menunggu hasil lelang yang saat ini masih tahap lelang perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan lelang fisik bangunan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp9,5 miliar.
"Target pembangunan dilaksanakan tahun ini karena anggaran tersebut berasal dari APBD 2017," ujarnya.
Dengan batalnya penawaran kepada investor, maka masyarakat di perkotaan tidak perlu kesulitan menyewa gedung pertemuan dengan kapasitas yang besar dan tempat parkir yang luas karena sebelumnya hanya gedung pertemuan Ngasirah yang letaknya cukup strategis dan berada di pusat perkotaan.