Semarang, ANTARA JATENG - Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang, Jawa Tengah, meminta pemerintah memperlakukan secara adil seluruh jenis angkutan umum guna menghindari persaingan tidak sehat.
"Terutama mengenai angkutan umum konvensional dan berbasis `online` ini, pemerintah harus bisa menjadi wasit yang adil," kata Ketua LP2K Kota Semarang Ngargono di Semarang, Senin.
Menurut dia, salah satu yang harus diterapkan ke semua jenis angkutan umum adalah uji kelaikan kendaraan.
Dia mengatakan selama ini angkutan umum berbasis "online" tidak dikenakan uji KIR karena menggunakan kendaraan pribadi.
"Seharusnya dikenakan peraturan yang sama karena sama-sama mengangkut konsumen, ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen," katanya.
Meski demikian, pihaknya berharap pemerintah bisa memberikan subsidi atau bahkan menggratiskan biaya administrasi untuk uji KIR maupun administrasi lain kepada seluruh jenis angkutan umum.
"Kalau biaya dibebankan ke pengusaha sudah pasti akan dikenakan ke konsumen. Ini yang akhirnya membuat tarif angkutan umum menjadi lebih mahal," katanya.
Dia mengatakan yang tidak kalah penting adalah pemerintah harus memastikan asuransi untuk para konsumen dan adanya perlindungan data para konsumen khususnya yang mengakses angkutan umum berbasis "online".
"Bagaimanapun juga konsumen akan lebih memilih tarif yang lebih murah, kalau murah ini ditawarkan oleh angkutan `online` pasti konsumen akan pilih yang `online`. Meski demikian tetap harus ada asuransi untuk konsumen, dengan begitu kembali lagi rasa aman dan nyaman dapat terjamin," katanya.
Terkait dengan perlindungan data para konsumen, sebagaimana diketahui angkutan umum berbasis "online" menggunakan data nomor telepon seluler para konsumen sebagai bagian dari pelayanan.
Ngargono mengatakan harus ada perlindungan data agar nomor telepon ini tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, mengenai keberadaan angkutan umum berbasis "online" sendiri, Ngargono mengaku menyambut baik karena dapat menghilangkan monopoli yang masih sering terjadi di lapangan.
"Seperti taksi bandara itu kan sifatnya monopoli, dengan adanya angkutan berbasis `online` harapannya tidak ada lagi kondisi yang demikian. Dengan begitu kita memberikan banyak pilihan bagi para konsumen," katanya.
"Terutama mengenai angkutan umum konvensional dan berbasis `online` ini, pemerintah harus bisa menjadi wasit yang adil," kata Ketua LP2K Kota Semarang Ngargono di Semarang, Senin.
Menurut dia, salah satu yang harus diterapkan ke semua jenis angkutan umum adalah uji kelaikan kendaraan.
Dia mengatakan selama ini angkutan umum berbasis "online" tidak dikenakan uji KIR karena menggunakan kendaraan pribadi.
"Seharusnya dikenakan peraturan yang sama karena sama-sama mengangkut konsumen, ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen," katanya.
Meski demikian, pihaknya berharap pemerintah bisa memberikan subsidi atau bahkan menggratiskan biaya administrasi untuk uji KIR maupun administrasi lain kepada seluruh jenis angkutan umum.
"Kalau biaya dibebankan ke pengusaha sudah pasti akan dikenakan ke konsumen. Ini yang akhirnya membuat tarif angkutan umum menjadi lebih mahal," katanya.
Dia mengatakan yang tidak kalah penting adalah pemerintah harus memastikan asuransi untuk para konsumen dan adanya perlindungan data para konsumen khususnya yang mengakses angkutan umum berbasis "online".
"Bagaimanapun juga konsumen akan lebih memilih tarif yang lebih murah, kalau murah ini ditawarkan oleh angkutan `online` pasti konsumen akan pilih yang `online`. Meski demikian tetap harus ada asuransi untuk konsumen, dengan begitu kembali lagi rasa aman dan nyaman dapat terjamin," katanya.
Terkait dengan perlindungan data para konsumen, sebagaimana diketahui angkutan umum berbasis "online" menggunakan data nomor telepon seluler para konsumen sebagai bagian dari pelayanan.
Ngargono mengatakan harus ada perlindungan data agar nomor telepon ini tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, mengenai keberadaan angkutan umum berbasis "online" sendiri, Ngargono mengaku menyambut baik karena dapat menghilangkan monopoli yang masih sering terjadi di lapangan.
"Seperti taksi bandara itu kan sifatnya monopoli, dengan adanya angkutan berbasis `online` harapannya tidak ada lagi kondisi yang demikian. Dengan begitu kita memberikan banyak pilihan bagi para konsumen," katanya.