Semarang, ANTARA JATENG - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menargetkan penyediaan sebanyak 88.000 produk untuk kebutuhan pemerintah di tahun 2017.
"Jumlah produk berupa barang dan jasa ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yang masih sekitar 77.000 produk," kata Kasubdit Riset dan Kontrak Direktorat Pengembang Sistem e-katalog LKPP Eko Rinaldo Oktavianus di Semarang, Selasa.
Dia mengatakan angka tersebut terus bertambah signifikan mengingat pada tahun 2012 baru ada tiga produk yang disediakan.
Eko mengatakan tambahan jenis produk yang akan masuk di tahun ini tersebut di antaranya obat, katalog KPU, dan alat kesehatan. Bahkan, khusus untuk alat kesehatan tambahan jenis produk yang akan masuk mencapai 3.000 produk.
Pihaknya berharap dengan semakin banyaknya produk yang tersedia tersebut akan semakin memudahkan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk membeli produk yang diperlukan.
Meski pihaknya menargetkan penambahan jenis produk, untuk target transaksi Eko mengatakan tidak ada target khusus.
"Kami ini kan istilahnya bukunya, yang memilih dan berbelanja adalah instansi pemerintah. Jadi kami lebih menyediakan saja," katanya.
Meski demikian, pihaknya mengakui semenjak adanya e-katalog tersebut semakin banyak instansi pemerintah yang merasa dimudahkan karena dapat meminimalisasi risiko pengadaan barang secara langsung.
"Ini dapat mengurangi risiko, yang biasanya pengadaan langsung, dengan adanya e-katalog ini dipindahkan ke LKPP," katanya.
Bahkan, pihaknya mengklaim dari total belanja pemerintah, 60 persennya ditransaksikan melalui e-katalog. Untuk diketahui, pada tahun 2016 realisasi belanja pemerintah melalui e-katalog secara nasional sebesar Rp3 triliun.
Meski tidak menargetkan, pihaknya memprediksi dengan semakin banyaknya produk yang disediakan realisasi transaksi belanja pemerintah melalui e-katalog pada tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.
"Jumlah produk berupa barang dan jasa ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yang masih sekitar 77.000 produk," kata Kasubdit Riset dan Kontrak Direktorat Pengembang Sistem e-katalog LKPP Eko Rinaldo Oktavianus di Semarang, Selasa.
Dia mengatakan angka tersebut terus bertambah signifikan mengingat pada tahun 2012 baru ada tiga produk yang disediakan.
Eko mengatakan tambahan jenis produk yang akan masuk di tahun ini tersebut di antaranya obat, katalog KPU, dan alat kesehatan. Bahkan, khusus untuk alat kesehatan tambahan jenis produk yang akan masuk mencapai 3.000 produk.
Pihaknya berharap dengan semakin banyaknya produk yang tersedia tersebut akan semakin memudahkan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk membeli produk yang diperlukan.
Meski pihaknya menargetkan penambahan jenis produk, untuk target transaksi Eko mengatakan tidak ada target khusus.
"Kami ini kan istilahnya bukunya, yang memilih dan berbelanja adalah instansi pemerintah. Jadi kami lebih menyediakan saja," katanya.
Meski demikian, pihaknya mengakui semenjak adanya e-katalog tersebut semakin banyak instansi pemerintah yang merasa dimudahkan karena dapat meminimalisasi risiko pengadaan barang secara langsung.
"Ini dapat mengurangi risiko, yang biasanya pengadaan langsung, dengan adanya e-katalog ini dipindahkan ke LKPP," katanya.
Bahkan, pihaknya mengklaim dari total belanja pemerintah, 60 persennya ditransaksikan melalui e-katalog. Untuk diketahui, pada tahun 2016 realisasi belanja pemerintah melalui e-katalog secara nasional sebesar Rp3 triliun.
Meski tidak menargetkan, pihaknya memprediksi dengan semakin banyaknya produk yang disediakan realisasi transaksi belanja pemerintah melalui e-katalog pada tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.