Semarang, ANTARA JATENG - Bupati Pekalongan Asip Kholbihi diperiksa sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi insentif pegawai di RSUD Kraton Pekalongan, Jawa Tengah.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut dicecar 31 pertanyaan saat menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah di Semarang, Jumat.
"Ditanya seputar mekanisme kerja di RSUD Kraton, khususnya seputar keuangan," katanya usai diperiksa selama tiga jam itu.
Ia mengaku tidak mengetahui banyak tentang penyimpangan keuangan tersebut.
Menurut dia, kasus tersebut terjadi pada rentang 2014 hingga 2016. Sementara, dirinya dilantik sebagai bupati pada Juni 2016.
Meski tidak mengetahui asal mula munculnya kebijakan tentang dana insentif tersebut, ia mengaku sempat tiga kali menerima uang yang diduga berkaitan dengan hal itu.
"Sudah saya kembalikan karena tidak ada kejelasan asal usulnya," katanya.
Ia mengaku tiga kali menerima dana insentif dengan total mencapai Rp90 juta tersebut.
Pengungkapan kasus korupsi di RSUD Kraton, kata dia, merupakan momentum untuk melakukan perbaikan dalam Badan Layanan Umum Daerah itu.
Ia menjelaskan, RSUD Kraton merupakan rumah sakit yang strategis di wilayah Pantura Jawa Tengah.
Sebelumnya, Polda Jawa Tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi insentif pegawai di RSUD Kraton Pekalongan.
Polisi membidik Direktur RSUD Kraton, Kabupaten Pekalongan TI sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Total kerugian negara akibat praktik menyimpang tersebut diperkirakan mencapai Rp5 miliar.
Selain Asip, polisi juga sudah memeriksa mantan Bupati Ahmat Antono yang menjabat saat itu.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut dicecar 31 pertanyaan saat menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah di Semarang, Jumat.
"Ditanya seputar mekanisme kerja di RSUD Kraton, khususnya seputar keuangan," katanya usai diperiksa selama tiga jam itu.
Ia mengaku tidak mengetahui banyak tentang penyimpangan keuangan tersebut.
Menurut dia, kasus tersebut terjadi pada rentang 2014 hingga 2016. Sementara, dirinya dilantik sebagai bupati pada Juni 2016.
Meski tidak mengetahui asal mula munculnya kebijakan tentang dana insentif tersebut, ia mengaku sempat tiga kali menerima uang yang diduga berkaitan dengan hal itu.
"Sudah saya kembalikan karena tidak ada kejelasan asal usulnya," katanya.
Ia mengaku tiga kali menerima dana insentif dengan total mencapai Rp90 juta tersebut.
Pengungkapan kasus korupsi di RSUD Kraton, kata dia, merupakan momentum untuk melakukan perbaikan dalam Badan Layanan Umum Daerah itu.
Ia menjelaskan, RSUD Kraton merupakan rumah sakit yang strategis di wilayah Pantura Jawa Tengah.
Sebelumnya, Polda Jawa Tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi insentif pegawai di RSUD Kraton Pekalongan.
Polisi membidik Direktur RSUD Kraton, Kabupaten Pekalongan TI sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Total kerugian negara akibat praktik menyimpang tersebut diperkirakan mencapai Rp5 miliar.
Selain Asip, polisi juga sudah memeriksa mantan Bupati Ahmat Antono yang menjabat saat itu.