Banjarnegara, ANTARA JATENG - Angka kematian ibu melahirkan serta angka kematian bayi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, masih tinggi, kata Penjabat Bupati Banjarnegara, Prijo Anggoro.
"Hingga akhir 2016 masih terdapat angka kematian ibu (AKI) sebanyak 19 jiwa, sedangkan angka kematian bayi (AKB) sebanyak 208," kata Penjabat Bupati Banjarnegara, Prijo Anggoro di Banjarnegara, Rabu.
Untuk itu, bupati meminta agar seluruh instansi terkait bertindak lebih serius dan fokus dalam penanganan untuk menurunkan AKI dan AKB.
"Harus ada kampanye penyelamatan besar-besaran terhadap ibu hamil bersama yang dilakukan bidan dan pemangku kepentingan lainnya, terutama di desa dan Puskesmas," katanya.
Dia juga meminta agar tidak ada kekeliruan sistem dan komunikasi saat menangani proses persalinan, sehingga data AKI dan AKB bisa terpantau sampai tingkat atas.
"Seperti menyampaikan masalah ibu melahirkan di mana, ditangani dokternya siapa, Puksemas atau rumah sakit, sehingga penanganannya lebih jelas," katanya.
Sementara itu, berdasarkan data yang ada di Dinas Kesehatan Banjarnegara hingga Akhir Februari 2017 terdapat tiga kasus kematian ibu dan enam kematian bayi.
Dengan kondisi tersebut, kata dia, peran bidan dan puskesmas sangat vital bahkan menjadi garda terdepan untuk penanganan AKI dan AKB.
"Puskesmas diharapkan menjadi garda terdepan dalam menurunkan tingginya kasus AKI dan AKB di Banjarnegara," katanya.
Selain itu, bupati juga meminta masyarakat untuk ikut berperan menjadi penyuluh yang bisa menyampaikan informasi penting.
"Untuk menurunkan AKI dan AKB sangat diperlukan partisipasi masyarakat," katanya.
"Hingga akhir 2016 masih terdapat angka kematian ibu (AKI) sebanyak 19 jiwa, sedangkan angka kematian bayi (AKB) sebanyak 208," kata Penjabat Bupati Banjarnegara, Prijo Anggoro di Banjarnegara, Rabu.
Untuk itu, bupati meminta agar seluruh instansi terkait bertindak lebih serius dan fokus dalam penanganan untuk menurunkan AKI dan AKB.
"Harus ada kampanye penyelamatan besar-besaran terhadap ibu hamil bersama yang dilakukan bidan dan pemangku kepentingan lainnya, terutama di desa dan Puskesmas," katanya.
Dia juga meminta agar tidak ada kekeliruan sistem dan komunikasi saat menangani proses persalinan, sehingga data AKI dan AKB bisa terpantau sampai tingkat atas.
"Seperti menyampaikan masalah ibu melahirkan di mana, ditangani dokternya siapa, Puksemas atau rumah sakit, sehingga penanganannya lebih jelas," katanya.
Sementara itu, berdasarkan data yang ada di Dinas Kesehatan Banjarnegara hingga Akhir Februari 2017 terdapat tiga kasus kematian ibu dan enam kematian bayi.
Dengan kondisi tersebut, kata dia, peran bidan dan puskesmas sangat vital bahkan menjadi garda terdepan untuk penanganan AKI dan AKB.
"Puskesmas diharapkan menjadi garda terdepan dalam menurunkan tingginya kasus AKI dan AKB di Banjarnegara," katanya.
Selain itu, bupati juga meminta masyarakat untuk ikut berperan menjadi penyuluh yang bisa menyampaikan informasi penting.
"Untuk menurunkan AKI dan AKB sangat diperlukan partisipasi masyarakat," katanya.