Sekda: Masyarakat Butuh Layanan Berbasis Teknologi Informatika
Senin, 13 Februari 2017 17:02 WIB
Sekretaris Daerah Pemkot Magelang Sugiharto (kanan) didampingi Kepala Bappeda Joko Soeparno (kiri) memberikan pengarahan kepada para kepala OPD dan direktur BUMD se-Kota Magelang, belum lama ini. (Foto: Humas Pemkot Magelang/Ristanto)
Magelang, ANTARA JATENG - Layanan berbasis perkembangan kemajuan teknologi informatika telah menjadi kebutuhan penting masyarakat Kota Magelang, Jawa Tengah, sehingga pemerintah setempat harus bisa memenuhinya, kata Sekretaris Daerah Pemkot Magelang Sugiharto.
"Pelayanan kepada masyarakat yang berbasis teknologi informasi menjadi hal yang penting," katanya di Magelang, Senin.
Ia menjelaskan layanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informatika menjadi sarana penting untuk mengentaskan kemiskinan di daerah setempat.
"Layanan di bidang komunikasi dan informatika harus bisa terealisasi paling lambat akhir 2021," ujarnya.
Terkait dengan upaya memperkuat kinerja pemerintahan setempat, belum lama Sekda Sugiharto didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemkot Magelang Joko Soeparno memberikan pengarahan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah dan direktur Badan Usaha Milik Daerah se-Kota Magelang. (hms)
Sugiharto juga menekankan pentingynya para pejabat di lingkungan Pemkot Magelang memahami dengan baik target kinerja pemerintah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang periode 2016-2021.
Setiap program dan kegiatan yang direncanakan, katanya, harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target kinerja pemerintah daerah.
"Ini menjadi kunci penting agar hasil pembangunan bisa terukur dengan baik," ujarnya.
Pemkot Magelang menargetkan angka kemiskinan di daerah dengan tiga kecamatan dan 17 kelurahan itu, turun menjadi 6,12 persen pada 2021. Berbagai program pembangunan dilakukan secara saksama oleh pemkot setempat untuk mencapai target tersebut.
"Secara bertahap pemkot melakukan berbagai upaya agar angka tersebut makin turun dari tahun ke tahun. Pada 2015 angka kemiskinan mencapai 9,05 persen," katanya.
Ia meminta setiap OPD terkait menyusun rencana kerja pada 2018 secara fokus pada program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 7,38 persen.
Ia juga mengemukakan pentingnya pada kepala OPD mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui berbagai forum, seperti musyawarah perencanaan pembangunan, konsultasi publik, dan forum grup diskusi, sesuai dengan ketentuan menyangkut prioritas RPJMD Kota Magelang 2016-2021.
"Aspirasi dari manapun kita butuhkan, begitu juga kritik yang konstruktif untuk membangun kemajuan kota kita ini," katanya. (hms)
"Pelayanan kepada masyarakat yang berbasis teknologi informasi menjadi hal yang penting," katanya di Magelang, Senin.
Ia menjelaskan layanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informatika menjadi sarana penting untuk mengentaskan kemiskinan di daerah setempat.
"Layanan di bidang komunikasi dan informatika harus bisa terealisasi paling lambat akhir 2021," ujarnya.
Terkait dengan upaya memperkuat kinerja pemerintahan setempat, belum lama Sekda Sugiharto didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemkot Magelang Joko Soeparno memberikan pengarahan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah dan direktur Badan Usaha Milik Daerah se-Kota Magelang. (hms)
Sugiharto juga menekankan pentingynya para pejabat di lingkungan Pemkot Magelang memahami dengan baik target kinerja pemerintah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang periode 2016-2021.
Setiap program dan kegiatan yang direncanakan, katanya, harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target kinerja pemerintah daerah.
"Ini menjadi kunci penting agar hasil pembangunan bisa terukur dengan baik," ujarnya.
Pemkot Magelang menargetkan angka kemiskinan di daerah dengan tiga kecamatan dan 17 kelurahan itu, turun menjadi 6,12 persen pada 2021. Berbagai program pembangunan dilakukan secara saksama oleh pemkot setempat untuk mencapai target tersebut.
"Secara bertahap pemkot melakukan berbagai upaya agar angka tersebut makin turun dari tahun ke tahun. Pada 2015 angka kemiskinan mencapai 9,05 persen," katanya.
Ia meminta setiap OPD terkait menyusun rencana kerja pada 2018 secara fokus pada program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 7,38 persen.
Ia juga mengemukakan pentingnya pada kepala OPD mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui berbagai forum, seperti musyawarah perencanaan pembangunan, konsultasi publik, dan forum grup diskusi, sesuai dengan ketentuan menyangkut prioritas RPJMD Kota Magelang 2016-2021.
"Aspirasi dari manapun kita butuhkan, begitu juga kritik yang konstruktif untuk membangun kemajuan kota kita ini," katanya. (hms)
Pewarta : M. Hari Atmoko
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pemprov Jateng menilai butuh langkah konkret atasi persoalan darurat sampah
24 February 2026 19:19 WIB
Wamensos: Penanganan bencana alam di Sumatra belum butuh bantuan internasional
19 December 2025 5:03 WIB
Komisi VII DPR: Ada 6.000 desa wisata di Indonesia butuh pendampingan dan perhatian
08 November 2025 6:30 WIB
Wapres Gibran sebut penanganan banjir Semarang butuh sinergi pusat dan daerah
02 November 2025 20:02 WIB
Endy Arfian butuh waktu dua minggu pelajari Bahasa Uzbekistan untuk film Pengin Hijrah
21 October 2025 10:13 WIB
Terpopuler - Liputan Khusus
Lihat Juga
Kemenhub Berencana Ajukan Naskah UU Angkutan Antarmoda bagi Pemudik Sepeda Motor
04 July 2017 15:56 WIB, 2017