Kudus, ANTARA JATENG - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, didorong untuk menghasilkan inovasi layanan publik berkualitas agar bisa masuk top 99 inovasi layanan publik seperti daerah lainnya, kata Kabid Penyiapan Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kemenpan RB Sri Hartini.
"Selama ini, daerah yang rutin masuk ke dalam top 99 inovasi layanan publik berasal dari Provinsi Jawa Timur. Kudus harus mampu menghasilkan inovasi terbaik agar masuk ke dalam top 99 tersebut," ujarnya saat menjadi pembicara pada sosialisasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, di Kudus, Senin.
Bahkan, lanjut dia, sejak ada kompetisi inovasi pelayanan publik, selama tiga tahun terakhir selalu meningkatkan inovasinya.
Pada 2014, lanjut dia, menghasilkan 12 inovasi, kemudian tahun berikutnya meningkat menjadi 16 inovasi dan 2016 meningkat menjadi 30 inovasi.
Jumlah peserta inovasi pelayanan publik, kata dia, juga semakin meningkat, karena pada 2014 tercatat hanya 515 inovasi yang didaftarkan, kemudian 2015 meningkat menjadi 1.189 inovasi dan 2016 meningkat lagi menjadi 2.476 inovasi.
Ia mengatakan, kompetisi tersebut memang sengaja diciptakan untuk mendorong penciptaan inovasi serta menumbuhkan suasana kompetitif antar kementerian, lembaga dan daerah.
"Setidaknya, akan ada inovasi yang berkualitas dan dapat direplikasi," ujarnya.
Menurut dia, inovasi pelayanan publik merupakan nafas untuk mendapatkan kepercayaan publik, sehingga pilihannya berinovasi atau kehilangan kepercayaan publik dan daya saing.
"Kami juga mengharapkan inovasi menjadi budaya organisasi," ujarnya.
Untuk menghasilkan inovasi, kata Hartini, tidak harus benar-benar ide asli, melainkan bisa melakukan replikasi inovasi dari daerah lain.
Ia menyampaikan, ada trik inovasi mudah, yakni dengan mengamati, meniru dan memodifikasi.
"Ukuran inovasi kebaruan berdasarkan praktik internasional antara 20-25 persen," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, tidak sulit menghasilkan inovasi, karena bisa mencontoh inovasi daerah lain, kemudian menyempurnakannya dengan memberikan nilai tambah.
"Selama ini, daerah yang rutin masuk ke dalam top 99 inovasi layanan publik berasal dari Provinsi Jawa Timur. Kudus harus mampu menghasilkan inovasi terbaik agar masuk ke dalam top 99 tersebut," ujarnya saat menjadi pembicara pada sosialisasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, di Kudus, Senin.
Bahkan, lanjut dia, sejak ada kompetisi inovasi pelayanan publik, selama tiga tahun terakhir selalu meningkatkan inovasinya.
Pada 2014, lanjut dia, menghasilkan 12 inovasi, kemudian tahun berikutnya meningkat menjadi 16 inovasi dan 2016 meningkat menjadi 30 inovasi.
Jumlah peserta inovasi pelayanan publik, kata dia, juga semakin meningkat, karena pada 2014 tercatat hanya 515 inovasi yang didaftarkan, kemudian 2015 meningkat menjadi 1.189 inovasi dan 2016 meningkat lagi menjadi 2.476 inovasi.
Ia mengatakan, kompetisi tersebut memang sengaja diciptakan untuk mendorong penciptaan inovasi serta menumbuhkan suasana kompetitif antar kementerian, lembaga dan daerah.
"Setidaknya, akan ada inovasi yang berkualitas dan dapat direplikasi," ujarnya.
Menurut dia, inovasi pelayanan publik merupakan nafas untuk mendapatkan kepercayaan publik, sehingga pilihannya berinovasi atau kehilangan kepercayaan publik dan daya saing.
"Kami juga mengharapkan inovasi menjadi budaya organisasi," ujarnya.
Untuk menghasilkan inovasi, kata Hartini, tidak harus benar-benar ide asli, melainkan bisa melakukan replikasi inovasi dari daerah lain.
Ia menyampaikan, ada trik inovasi mudah, yakni dengan mengamati, meniru dan memodifikasi.
"Ukuran inovasi kebaruan berdasarkan praktik internasional antara 20-25 persen," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, tidak sulit menghasilkan inovasi, karena bisa mencontoh inovasi daerah lain, kemudian menyempurnakannya dengan memberikan nilai tambah.