Jakarta Antara Jateng - Direktorat Asia Selatan dan Tengah Kementerian Luar Negeri RI bersama Kedutaan Besar India menyelenggarakan lokakarya untuk menjajaki potensi kerja sama pengembangan kota cerdas.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, disebutkan, lokakarya itu diadakan agar kedua pihak dapat berbagi pengetahuan (know-how) dan pengalaman praktik terbaik (best-practices).
Selain itu membangun kerja sama yang baik antarpemerintah (G to G), antara pemerintah dan kalangan bisnis (G to B) maupun pemangku kepentingan di kedua negara.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Desra Percaya menyampaikan harapan agar lokakarya itu dapat mengidentifikasi berbagai potensi kerja sama konkret, baik yang bersifat "G to G" maupun "G to B".
Potensi kerja sama itu, menurut Desra, diperlukan untuk mewujudkan kemitraan strategis antara Indonesia dan India serta mempersiapkan hasil yang dapat disampaikan (deliverable outcomes) untuk rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke India akhir tahun ini.
Lokakarya yang menghadirkan 12 narasumber dari Indonesia dan India tersebut dihadiri oleh sekitar 110 orang yang merupakan perwakilan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri terkait pengembangan kota cerdas di kedua negara.
Sebelum pelaksanaan lokakarya, delegasi India melakukan kunjungan lapangan ke "Command Center" milik "Jakarta Smart City" dan "Nusantara Living Lab Smart City" milik PT Telkom guna mendapatkan informasi mengenai capaian.
Rencana lebih lanjut pengembangan kota cerdas yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun PT Telkom.
Indonesia memang masih belum memiliki kebijakan yang terintegrasi mengenai pengembangan kota cerdas seperti India.
Namun, kota-kota besar di Indonesia--seperti Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, Bandung, Semarang, Sleman, Trenggalek, Surabaya, Makassar, Pontianak dan Denpasar--dengan inisiatif para kepala daerahnya telah berupaya mewujudkan wilayahnya sebagai kota cerdas.
Bahkan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga telah mewujudkan program pembentukan "smart villages" (desa cerdas) di wilayahnya.
Sejak 2014, India dengan inisiatif Perdana Menteri Narendra Modi telah mencanangkan kebijakan nasional pembangunan 100 kota cerdas yang disokong dengan alokasi anggaran dan perbaikan berbagai regulasi dan aturan terkait di negaranya.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, disebutkan, lokakarya itu diadakan agar kedua pihak dapat berbagi pengetahuan (know-how) dan pengalaman praktik terbaik (best-practices).
Selain itu membangun kerja sama yang baik antarpemerintah (G to G), antara pemerintah dan kalangan bisnis (G to B) maupun pemangku kepentingan di kedua negara.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Desra Percaya menyampaikan harapan agar lokakarya itu dapat mengidentifikasi berbagai potensi kerja sama konkret, baik yang bersifat "G to G" maupun "G to B".
Potensi kerja sama itu, menurut Desra, diperlukan untuk mewujudkan kemitraan strategis antara Indonesia dan India serta mempersiapkan hasil yang dapat disampaikan (deliverable outcomes) untuk rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke India akhir tahun ini.
Lokakarya yang menghadirkan 12 narasumber dari Indonesia dan India tersebut dihadiri oleh sekitar 110 orang yang merupakan perwakilan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri terkait pengembangan kota cerdas di kedua negara.
Sebelum pelaksanaan lokakarya, delegasi India melakukan kunjungan lapangan ke "Command Center" milik "Jakarta Smart City" dan "Nusantara Living Lab Smart City" milik PT Telkom guna mendapatkan informasi mengenai capaian.
Rencana lebih lanjut pengembangan kota cerdas yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun PT Telkom.
Indonesia memang masih belum memiliki kebijakan yang terintegrasi mengenai pengembangan kota cerdas seperti India.
Namun, kota-kota besar di Indonesia--seperti Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, Bandung, Semarang, Sleman, Trenggalek, Surabaya, Makassar, Pontianak dan Denpasar--dengan inisiatif para kepala daerahnya telah berupaya mewujudkan wilayahnya sebagai kota cerdas.
Bahkan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga telah mewujudkan program pembentukan "smart villages" (desa cerdas) di wilayahnya.
Sejak 2014, India dengan inisiatif Perdana Menteri Narendra Modi telah mencanangkan kebijakan nasional pembangunan 100 kota cerdas yang disokong dengan alokasi anggaran dan perbaikan berbagai regulasi dan aturan terkait di negaranya.