Jakarta, Antara Jateng - Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi atau Communication and Information System Security Research Centre (CISSReC) Pratama Persadha mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap keamanan sistem informasi dan komunikasi.
"Kesadaran publik tentang pentingnya keamanan informasi dan komunikasi masih sangat kurang, sehingga kami terus berupaya membangkitkan kesadaran itu," ujar Pratama ketika berkunjung ke redaksi LKBN Antara di Jakarta, Selasa.
Oleh karena itu, pakar keamanan siber yang pernah menjadi salah satu petinggi di Lembaga Sandi Negara itu menyatakan melalui lembaga yang dipimpinnya, CISSReC, dirinya bertekad untuk terus mengedukasi publik, mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian CISSReC, serta melakukan "sharing" dengan berbagai lembaga dan komunitas masyarakat yang peduli akan pentingnya keamanan komunikasi dan sistem informasi.
Menurut dia, kondisi sistem informasi dan komunikasi di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan, dan hal itu dapat berpengaruh pada ketahanan sebuah bangsa terhadap ancaman dari dalam maupun luar negeri.
Dia menyebut masyarakat Indonesia bahkan para pejabat negara masih banyak yang menggunakan sistem informasi dan komunikasi seperti e-mail gratis (yahoo, gmail, dan lain-lain) serta media sosial (facebook, twitter dan lain-lain) yang banyak dimiliki pihak asing.
"Kita mestinya waspada terhadap pencurian data. Ini riil terjadi, meski para penyedia jasa itu tentu saja menyatakan tidak melakukan itu," kata Pratama, yang diterima Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara Aat Surya Safaat.
Pratama mendorong pemerintah untuk menciptakan sistem informasi dan komunikasi sendiri, sehingga tidak tergantung kepada negara lain.
Ia juga menyayangkan banyaknya tenaga teknologi informasi yang membuat aplikasi-aplikasi bagus tetapi tidak disertai dengan sistem pengamanan yang baik, sehingga rawan dimasuki "hacker" dan para pencuri data, dari dalam maupun luar negeri.
"Oleh karena itu, pemerintah perlu serius dalam memperkuat sarana dan prasarana pertahanan siber, apalagi masyarakat Indoensia sudah semakin terkoneksi dan bergantung pada layanan berbasis 'online'," ujarnya.
Badan Siber
Untuk itu, Pratama menilai pembentukan lembaga atau badan siber negara sudah mendesak untuk dilakukan mengingat sejumlah kejahatan siber terus mengintai seperti penjebolan sistem dan pencurian data oleh hacker, hingga penyadapan.
Lembaga atau badan tersebut, katanya, bertanggung jawab untuk melindungi negara dan masyarakat dari serangan kejahatan siber.
"Lembaga itu juga harus membuat kebijakan mengenai keamanan siber, penanganan yang cepat terhadap 'serangan-serangan hacker', serta bagaimana melakukan 'sharing' informasi dengan kementerian atau lembaga agar terhindar dari kejahatan siber," katanya.
Lembaga tersebut, kata dia, nantinya juga harus bisa mengidentifikasi dan melacak dari mana "serangan" hacker atau pencuri data rahasia negara itu serta bisa melakukan "serangan balasan" terhadap para hacker tersebut.
"Kesadaran publik tentang pentingnya keamanan informasi dan komunikasi masih sangat kurang, sehingga kami terus berupaya membangkitkan kesadaran itu," ujar Pratama ketika berkunjung ke redaksi LKBN Antara di Jakarta, Selasa.
Oleh karena itu, pakar keamanan siber yang pernah menjadi salah satu petinggi di Lembaga Sandi Negara itu menyatakan melalui lembaga yang dipimpinnya, CISSReC, dirinya bertekad untuk terus mengedukasi publik, mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian CISSReC, serta melakukan "sharing" dengan berbagai lembaga dan komunitas masyarakat yang peduli akan pentingnya keamanan komunikasi dan sistem informasi.
Menurut dia, kondisi sistem informasi dan komunikasi di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan, dan hal itu dapat berpengaruh pada ketahanan sebuah bangsa terhadap ancaman dari dalam maupun luar negeri.
Dia menyebut masyarakat Indonesia bahkan para pejabat negara masih banyak yang menggunakan sistem informasi dan komunikasi seperti e-mail gratis (yahoo, gmail, dan lain-lain) serta media sosial (facebook, twitter dan lain-lain) yang banyak dimiliki pihak asing.
"Kita mestinya waspada terhadap pencurian data. Ini riil terjadi, meski para penyedia jasa itu tentu saja menyatakan tidak melakukan itu," kata Pratama, yang diterima Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara Aat Surya Safaat.
Pratama mendorong pemerintah untuk menciptakan sistem informasi dan komunikasi sendiri, sehingga tidak tergantung kepada negara lain.
Ia juga menyayangkan banyaknya tenaga teknologi informasi yang membuat aplikasi-aplikasi bagus tetapi tidak disertai dengan sistem pengamanan yang baik, sehingga rawan dimasuki "hacker" dan para pencuri data, dari dalam maupun luar negeri.
"Oleh karena itu, pemerintah perlu serius dalam memperkuat sarana dan prasarana pertahanan siber, apalagi masyarakat Indoensia sudah semakin terkoneksi dan bergantung pada layanan berbasis 'online'," ujarnya.
Badan Siber
Untuk itu, Pratama menilai pembentukan lembaga atau badan siber negara sudah mendesak untuk dilakukan mengingat sejumlah kejahatan siber terus mengintai seperti penjebolan sistem dan pencurian data oleh hacker, hingga penyadapan.
Lembaga atau badan tersebut, katanya, bertanggung jawab untuk melindungi negara dan masyarakat dari serangan kejahatan siber.
"Lembaga itu juga harus membuat kebijakan mengenai keamanan siber, penanganan yang cepat terhadap 'serangan-serangan hacker', serta bagaimana melakukan 'sharing' informasi dengan kementerian atau lembaga agar terhindar dari kejahatan siber," katanya.
Lembaga tersebut, kata dia, nantinya juga harus bisa mengidentifikasi dan melacak dari mana "serangan" hacker atau pencuri data rahasia negara itu serta bisa melakukan "serangan balasan" terhadap para hacker tersebut.