Semarang, Antara Jateng - Kemudahan impor bawang putih menyebabkan petani enggan menanam komoditas itu sehingga menyebabkan produksi menurun, kata Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Tengah Iskandar Simorangkir.
"Impor bawang putih yang semula dikenakan bea masuk 20 persen diturunkan menjadi 5-10 persen pada tahun 2003. Sejak tahun 2005, ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) menghapuskan tarif impor bawang putih dari Tiongkok, setelah sebelumnya pada tahun 1996 tarif impor bawang putih diturunkan menjadi 5 persen," katanya, Rabu.
Kondisi tersebut berdampak pada impor bawang putih terutama dari Tiongkok dapat dilakukan secara bebas tanpa hambatan bea masuk dan hambatan teknis.
"Karena harga bawang putih impor sangat rendah menyebabkan produksi dalam negeri tertekan. Nilai rata-rata impor dalam 4 tahun terakhir mencapai Rp4,5 triliun atau setara dengan 491 ribu ton," katanya.
Jika semula impor hanya 20 persen dari kebutuhan nasional, maka kemudahan importasi mengakibatkan 95 persen kebutuhan bawang putih nasional diperoleh melalui impor.
"Kondisi ini juga disebabkan oleh kualitas bawang putih lokal yang tidak bisa mengimbangi bawang putih impor, khususnya dari negara Tiongkok. Masyarakat lebih senang mengkonsumsi bawang putih impor yang memiliki umbi lebih besar dan warna yang lebih menarik," katanya.
Menurut dia, hal ini menyebabkan insentif bagi para petani untuk menanam bawang putih menjadi berkurang sehingga mengakibatkan penurunan produksi secara berkelanjutan.
Untuk diketahui, produksi bawang putih nasional tahun 1996-2015 cenderung menurun sejalan dengan penurunan luas panennya. Pada tahun 1996 produksi bawang putih mencapai 145.836 ton, namun pada 2015 menjadi hanya 20.294 ton.
Luas panen juga mengalami penurunan dari 21.500 hektar pada periode 1996-1998 menjadi hanya 2.563 hektar pada 2015 dengan luas panen terbesar berada di Provinsi Jawa Tengah yaitu 1.055 hektar.
"Diperkirakan penurunan produksi bawang putih ini akan berkelanjutan bila tidak diiringi dengan perubahan struktural di bidang pertanian, dimulai dari sisi hulu hingga hilir," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya menginisiasi pengembangan klaster bawang putih di delapan kabupaten di Jawa Tengah. Diharapkan, dengan pengembangan tersebut Jawa Tengah dapat berkontribusi lebih besar terhadap kebutuhan nasional.
"Impor bawang putih yang semula dikenakan bea masuk 20 persen diturunkan menjadi 5-10 persen pada tahun 2003. Sejak tahun 2005, ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) menghapuskan tarif impor bawang putih dari Tiongkok, setelah sebelumnya pada tahun 1996 tarif impor bawang putih diturunkan menjadi 5 persen," katanya, Rabu.
Kondisi tersebut berdampak pada impor bawang putih terutama dari Tiongkok dapat dilakukan secara bebas tanpa hambatan bea masuk dan hambatan teknis.
"Karena harga bawang putih impor sangat rendah menyebabkan produksi dalam negeri tertekan. Nilai rata-rata impor dalam 4 tahun terakhir mencapai Rp4,5 triliun atau setara dengan 491 ribu ton," katanya.
Jika semula impor hanya 20 persen dari kebutuhan nasional, maka kemudahan importasi mengakibatkan 95 persen kebutuhan bawang putih nasional diperoleh melalui impor.
"Kondisi ini juga disebabkan oleh kualitas bawang putih lokal yang tidak bisa mengimbangi bawang putih impor, khususnya dari negara Tiongkok. Masyarakat lebih senang mengkonsumsi bawang putih impor yang memiliki umbi lebih besar dan warna yang lebih menarik," katanya.
Menurut dia, hal ini menyebabkan insentif bagi para petani untuk menanam bawang putih menjadi berkurang sehingga mengakibatkan penurunan produksi secara berkelanjutan.
Untuk diketahui, produksi bawang putih nasional tahun 1996-2015 cenderung menurun sejalan dengan penurunan luas panennya. Pada tahun 1996 produksi bawang putih mencapai 145.836 ton, namun pada 2015 menjadi hanya 20.294 ton.
Luas panen juga mengalami penurunan dari 21.500 hektar pada periode 1996-1998 menjadi hanya 2.563 hektar pada 2015 dengan luas panen terbesar berada di Provinsi Jawa Tengah yaitu 1.055 hektar.
"Diperkirakan penurunan produksi bawang putih ini akan berkelanjutan bila tidak diiringi dengan perubahan struktural di bidang pertanian, dimulai dari sisi hulu hingga hilir," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya menginisiasi pengembangan klaster bawang putih di delapan kabupaten di Jawa Tengah. Diharapkan, dengan pengembangan tersebut Jawa Tengah dapat berkontribusi lebih besar terhadap kebutuhan nasional.