Semarang, Antara Jateng - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono mengklaim sudah tidak ada pegawai negeri sipil fiktif di lingkungan pemerintah provinsi setempat.
"Kalau untuk provinsi (Pemprov Jateng, red.) sudah dilakukan verifikasi, (hasilnya, red.) sudah tidak ada PNS fiktif," katanya di Semarang, Minggu.
Ia menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah langsung melakukan verifikasi setelah muncul dugaan PNS fiktif di sejumlah daerah.
Menurut dia, verifikasi terhadap PNS fiktif di tingkat kabupaten/kota masih terus berjalan hingga sekarang karena jumlah PNS-nya cukup banyak.
"Kabupaten/kota ini yang sedang diproses verifikasinya, kalau provinsi sudah selesai," ujarnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Ali Mansyur meminta BKD Jateng untuk menelusuri dan mengusut tuntas dugaan adanya PNS fiktif di lingkungan Pemprov Jateng.
"BKD Jateng juga diminta terus 'meng-update' data sehingga data PNS benar-benar valid dan pada APBN Murni 2017 sudah tidak teranggarkan lagi dana untuk menggaji PNS fiktif," kata politikus Partai Nasdem itu.
Terkait dengan dugaan PNS fiktif, Ali berharap BKD Jateng tidak berhenti pada penyelarasan data tapi menindaklanjutinya dengan langkah administratif dan menempuh jalur hukum.
"Jika merugikan keuangan negara dan ada unsur kesengajaan serta ada upaya manipulasi maka bisa dikenai delik hukum," ujarnya.
"Kalau untuk provinsi (Pemprov Jateng, red.) sudah dilakukan verifikasi, (hasilnya, red.) sudah tidak ada PNS fiktif," katanya di Semarang, Minggu.
Ia menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah langsung melakukan verifikasi setelah muncul dugaan PNS fiktif di sejumlah daerah.
Menurut dia, verifikasi terhadap PNS fiktif di tingkat kabupaten/kota masih terus berjalan hingga sekarang karena jumlah PNS-nya cukup banyak.
"Kabupaten/kota ini yang sedang diproses verifikasinya, kalau provinsi sudah selesai," ujarnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Ali Mansyur meminta BKD Jateng untuk menelusuri dan mengusut tuntas dugaan adanya PNS fiktif di lingkungan Pemprov Jateng.
"BKD Jateng juga diminta terus 'meng-update' data sehingga data PNS benar-benar valid dan pada APBN Murni 2017 sudah tidak teranggarkan lagi dana untuk menggaji PNS fiktif," kata politikus Partai Nasdem itu.
Terkait dengan dugaan PNS fiktif, Ali berharap BKD Jateng tidak berhenti pada penyelarasan data tapi menindaklanjutinya dengan langkah administratif dan menempuh jalur hukum.
"Jika merugikan keuangan negara dan ada unsur kesengajaan serta ada upaya manipulasi maka bisa dikenai delik hukum," ujarnya.