Jakarta, Antara Jateng - Sekitar 80 penjahat kelas kakap Australia
menjadi bagian dari 800 warga Australia yang namanya tersebut dalam 11,5
juta dokumen yang dibocorkan dari firma hukum Panama Mossack Fonseca
yang mengungkapkan skandal penghindaran pajak besar-besaran.
"Sekitar 80 nama sesuai dengan daftar kejahatan serius dan terorganisasi dari Komisi Kejahatan Australia. Mereka masuk database kejahatan serius dan terorganisir," kata Komisioner Pajak pada Ditjen Pajak Australia (ATO) Chris Jordan kepada parlemen yang menyelidiki penghindaran pajak oleh korporat.
ATO tengah menyelidiki beberapa perusahaan dan individu yang disebut dalam skandal "Panama Papers".
Jordan mengatakan ATO mengaitkan 120 dari 800 nama itu ke sebuah perusahaan offshore di Hong Kong yang tak dia sebutkan nama perusahaan offshore ini.
Jordan menyatakan lembaganya berketetapan untuk menggunakan kewenangan penuhnya untuk mengambil tindakan keras kepada perusahaan-perusahaan yang berkelit dari kewajiban membayar pajak.
"Kami tengah bekerja namun itu semua membutuhkan waktu. Saya ingin menjamin masyarakat bahwa tak satu pun petunjuk yang diabaikan," kata Jordan.
Dia juga mengatakan bahwa ATO akan bekerja sama dengan pengadilan untuk cepat mengadili kasus-kasus yang secara strategis penting mengenai penghindaran pajak multinasional.
"Mereka sangat kooperatif dan tertarik pada bagaimana kami bisa mengidentifikasi dengan benar dan bekerja sama dengan mereka untuk menangani masalah ini secepatnya," kata dia seperti dikutip laman Australian Broadcasting Corporation (ABC).
"Sekitar 80 nama sesuai dengan daftar kejahatan serius dan terorganisasi dari Komisi Kejahatan Australia. Mereka masuk database kejahatan serius dan terorganisir," kata Komisioner Pajak pada Ditjen Pajak Australia (ATO) Chris Jordan kepada parlemen yang menyelidiki penghindaran pajak oleh korporat.
ATO tengah menyelidiki beberapa perusahaan dan individu yang disebut dalam skandal "Panama Papers".
Jordan mengatakan ATO mengaitkan 120 dari 800 nama itu ke sebuah perusahaan offshore di Hong Kong yang tak dia sebutkan nama perusahaan offshore ini.
Jordan menyatakan lembaganya berketetapan untuk menggunakan kewenangan penuhnya untuk mengambil tindakan keras kepada perusahaan-perusahaan yang berkelit dari kewajiban membayar pajak.
"Kami tengah bekerja namun itu semua membutuhkan waktu. Saya ingin menjamin masyarakat bahwa tak satu pun petunjuk yang diabaikan," kata Jordan.
Dia juga mengatakan bahwa ATO akan bekerja sama dengan pengadilan untuk cepat mengadili kasus-kasus yang secara strategis penting mengenai penghindaran pajak multinasional.
"Mereka sangat kooperatif dan tertarik pada bagaimana kami bisa mengidentifikasi dengan benar dan bekerja sama dengan mereka untuk menangani masalah ini secepatnya," kata dia seperti dikutip laman Australian Broadcasting Corporation (ABC).