"Perombakan kabinet adalah hak presiden, namun kalau ditanya menteri mana yang harus di-reshuffle yaitu menteri yang selalu membuat gaduh dan sensasi," kata Abdul Kadir Karding di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan, ukuran menteri yang sensasional adalah bukan bekerja dengan baik namun suka menyalahkan orang lain.
Menurut dia, menteri dari non parpol faktanya seperti itu, misalnya menuduh menteri lain "KW" (kualitas rendah) sehingga membuat pemerintahan tidak kompak.
"Kalau gaduh, spekulasi tinggi lalu ekonomi guncang sehingga tidak baik. Menteri seperti itu membahayakan presiden dan bangsa Indonesia," ujar Abdul Kadir.
Karding menilai para menteri harus loyal kepada Presiden Joko Widodo, sehingga apabila Presiden menyuruh untuk tidak berantem maka menteri itu seharusnya berhenti berkelahi.
Selain itu menurut dia apabila ada perbedaan dalam kabinet, harus diselesaikan secara internal.
"Sensasi dikurangi dan fokus pada kerja kementerian masing-masing, misalnya target Rp13 triliun namun kenyataannya realisasinya Rp400 miliar," kata dia.
Dia menilai masalah utama pemerintahan adalah tidak kompak sehingga menteri yang memiliki watak pencitraan berlebihan tanpa menyelesaikan tugas utamanya membuat pemerintahan terguncang.
Karding mengharapkan Presiden memperhatikan partai-partai yang berjuang sejak awal bersama pemerintahan Jokowi-JK karena politik pada intinya adalah perkawanan.
Dia menjelaskan, ukuran menteri yang sensasional adalah bukan bekerja dengan baik namun suka menyalahkan orang lain.
Menurut dia, menteri dari non parpol faktanya seperti itu, misalnya menuduh menteri lain "KW" (kualitas rendah) sehingga membuat pemerintahan tidak kompak.
"Kalau gaduh, spekulasi tinggi lalu ekonomi guncang sehingga tidak baik. Menteri seperti itu membahayakan presiden dan bangsa Indonesia," ujar Abdul Kadir.
Karding menilai para menteri harus loyal kepada Presiden Joko Widodo, sehingga apabila Presiden menyuruh untuk tidak berantem maka menteri itu seharusnya berhenti berkelahi.
Selain itu menurut dia apabila ada perbedaan dalam kabinet, harus diselesaikan secara internal.
"Sensasi dikurangi dan fokus pada kerja kementerian masing-masing, misalnya target Rp13 triliun namun kenyataannya realisasinya Rp400 miliar," kata dia.
Dia menilai masalah utama pemerintahan adalah tidak kompak sehingga menteri yang memiliki watak pencitraan berlebihan tanpa menyelesaikan tugas utamanya membuat pemerintahan terguncang.
Karding mengharapkan Presiden memperhatikan partai-partai yang berjuang sejak awal bersama pemerintahan Jokowi-JK karena politik pada intinya adalah perkawanan.