"Kegiatan harlah ini akan menjadi ajang pemanasan untuk mengintensifkan ikhtiar rekonsiliasi," katanya saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan, selanjutnya momentum ketika Surat Keputusan Menteti Hukum dan HAM dicabut sehingga kepengurusan PPP akan terlebih dahulu kembali pada hasil Muktamar Bandung.
Menurut dia, melalui dorongan para senior partai, diharapkan PPP Muktamar Bandung dapat menginisiasi langkah-langkah mengadakan muktamar islah dalam dua hingga empat bulan kedepan.
"Dorongan dari para senior PPP seperti Hamzah Haz, Zarkasih Nur, Aisyah Amini, Zen Badjeber, Bachtiar Chamsah maka diharapkan Muktamar Bandung dapat menginisiasi langkah muktamar islah," ujarnya.
Dia menilai hanya muktamar islah yang paling pas sebagai forum menyatukan kembali PPP. Menurut dia, dalam Muktamar islah itu dirinya mempersilahkan Romahurmuziy maupun Djan Faridz atau kader lain yang memenuhi syarat berkompetisi menjadi Ketua Umum DPP PPP.
"Di sana silahkan berkompetisi secara sehat dan maruf (baik) DF (Djan Faridz), Romi (Romahurmuziy) atau siapapun kader yang memenuhi syarat untuk jadi Ketum PPP," ujarnya.
Dia menilai kembali ke hasil Muktamar Bandung memang bukan pilihan yang disukai kedua kubu namun itu paling logis dalam konteka islah PPP.
Menurut dia, pilihan mengakui kepengurusan Muktamar Jakarta dipastikan tidak akan menyelesaikan konflik karena akan ada PK.
"Lalu saat ini jajaran DPW dan DPC dibawah DPP hasil Muktamar Bandung mulai mengajukan gugatan atas pemalsuan-pemalsuan identitas dan representasi peserta muktamar Jakarta. Nah ini justru menambah eskalasi konflik di tingkat bawah," katanya.
Dia berharap para elit PPP berpikir lebih rasional dan legowo jika keinginannya mau menyelesaikan konflik ini.
Menurut dia, banyak elit di kedua kubu yang bisa menerima alternatif kembali ke muktamar Bandung meskipun masih ada yang "ngotot" dengan posisi masing-masing.
Dia menjelaskan, selanjutnya momentum ketika Surat Keputusan Menteti Hukum dan HAM dicabut sehingga kepengurusan PPP akan terlebih dahulu kembali pada hasil Muktamar Bandung.
Menurut dia, melalui dorongan para senior partai, diharapkan PPP Muktamar Bandung dapat menginisiasi langkah-langkah mengadakan muktamar islah dalam dua hingga empat bulan kedepan.
"Dorongan dari para senior PPP seperti Hamzah Haz, Zarkasih Nur, Aisyah Amini, Zen Badjeber, Bachtiar Chamsah maka diharapkan Muktamar Bandung dapat menginisiasi langkah muktamar islah," ujarnya.
Dia menilai hanya muktamar islah yang paling pas sebagai forum menyatukan kembali PPP. Menurut dia, dalam Muktamar islah itu dirinya mempersilahkan Romahurmuziy maupun Djan Faridz atau kader lain yang memenuhi syarat berkompetisi menjadi Ketua Umum DPP PPP.
"Di sana silahkan berkompetisi secara sehat dan maruf (baik) DF (Djan Faridz), Romi (Romahurmuziy) atau siapapun kader yang memenuhi syarat untuk jadi Ketum PPP," ujarnya.
Dia menilai kembali ke hasil Muktamar Bandung memang bukan pilihan yang disukai kedua kubu namun itu paling logis dalam konteka islah PPP.
Menurut dia, pilihan mengakui kepengurusan Muktamar Jakarta dipastikan tidak akan menyelesaikan konflik karena akan ada PK.
"Lalu saat ini jajaran DPW dan DPC dibawah DPP hasil Muktamar Bandung mulai mengajukan gugatan atas pemalsuan-pemalsuan identitas dan representasi peserta muktamar Jakarta. Nah ini justru menambah eskalasi konflik di tingkat bawah," katanya.
Dia berharap para elit PPP berpikir lebih rasional dan legowo jika keinginannya mau menyelesaikan konflik ini.
Menurut dia, banyak elit di kedua kubu yang bisa menerima alternatif kembali ke muktamar Bandung meskipun masih ada yang "ngotot" dengan posisi masing-masing.